Membongkar Nilai Kunjungan Modi ke Israel dan Potensi Kepemimpinan Baru Global South Bagi Indonesia
Daftar Isi
Toggle
Mengapa kunjungan kenegaraan Narendra Modi ke Israel perlu dibongkar nilainya, bukan hanya untuk menilai arah politik luar negeri India, tetapi juga untuk membaca peluang baru bagi Indonesia di panggung Global South?
Karena kunjungan ini terjadi pada saat Israel berada dalam sorotan global terkait perang Gaza, sehingga setiap gestur diplomatik India mudah diterjemahkan sebagai sinyal keberpihakan, bukan sekadar kerja sama teknis.
Ketika wajah kepemimpinan Global South mengambil langkah yang dipersepsikan mengabaikan dimensi moral dan kemanusiaan, ruang kepemimpinan itu tidak hilang, tetapi berpindah tangan.
Di titik inilah Indonesia memiliki peluang strategis: tampil sebagai kepemimpinan baru Global South yang berporos pada prinsip kemanusiaan, konsistensi hukum internasional, dan otonomi politik luar negeri, tanpa terjebak menjadi kepanjangan tangan blok mana pun.
Kontroversi Modi lahir karena kunjungan itu datang pada saat yang salah, di tempat yang sensitif, dengan simbol yang terlalu besar.
Modi tidak sekadar datang bertemu pemimpin Israel. Ia tampil di Knesset, panggung yang bagi publik global saat ini tidak netral karena perang Gaza masih menjadi luka terbuka dan Israel menghadapi sorotan internasional yang tajam atas cara perang itu dijalankan.
Associated Press menggambarkan kunjungan ini terjadi ketika Israel “terisolasi secara diplomatik” karena perang Gaza, sementara Modi memilih menonjolkan kemitraan dan kerja sama, serta mendukung rencana gencatan senjata untuk Gaza.
Modi dan India memilih keuntungan ekonomi daripada ketegasan prinsip moral.
Masalah kebijakan publiknya menjadi jelas: apakah India sedang mengambil keuntungan strategis yang sah, atau justru sedang menukar posisi moralnya dengan keuntungan jangka pendek yang berisiko mahal?
Di era ketika opini publik global bergerak cepat, sebuah kunjungan dapat berubah dari diplomasi menjadi persepsi dukungan politik. Dan persepsi adalah mata uang yang nilainya bisa naik turun lebih liar dari komoditas.
Bayangkan reputasi sebuah negara seperti kapal besar. Ia tidak karam karena satu gelombang, tetapi karena retakan kecil yang dibiarkan, hingga air masuk perlahan.
Kunjungan Modi ini berpotensi menjadi retakan itu jika India terlihat abai pada dimensi kemanusiaan, atau terkesan memberi panggung legitimasi pada kebijakan yang diperdebatkan dunia.
Diplomasi Modi Abaikan Isu Kemanusiaan
Ada dua lapis kontroversi. Lapis pertama adalah substansi, yakni perang Gaza dan tuduhan pelanggaran berat yang menyertainya.
Lapis kedua adalah simbol, yaitu keputusan Modi berpidato di Knesset sebagai penanda kedekatan yang sangat terlihat.
Times of India melaporkan bahwa Priyanka Gandhi mendesak Modi agar menyinggung penderitaan warga Gaza, bahkan memakai istilah “genocide”, karena publik India pun terbelah dalam menilai makna kunjungan ini.
Tetapi yang terjadi di Knesset justru menunjukkan penekanan yang tidak seimbang.
Media India melaporkan Modi menyebut serangan Hamas “barbaric” dan menyampaikan solidaritas emosional kepada Israel, “We feel your pain.”
Di ruang publik global, kalimat seperti ini mudah dibaca sebagai keberpihakan yang terlalu kuat pada satu sisi, sementara sisi lain, penderitaan sipil di Gaza, tidak mendapatkan bobot moral yang setara.
Di titik ini, masalahnya bukan lagi apakah India punya hak menjalin hubungan dengan Israel. Tentu punya.
Masalahnya adalah bagaimana India mengelola bahasa, panggung, dan timing agar tidak tampak melakukan pembiaran terhadap penderitaan sipil atau menormalkan kekerasan.
Kebijakan luar negeri yang cerdas bukan hanya tentang siapa yang Anda temui, tetapi juga kapan Anda menemui mereka, dan pesan apa yang Anda kirim kepada dunia ketika pertemuan itu terjadi.
Kepentingan Ekonomi Melampaui Akuntabilitas Moral: Diplomasi Moral-less Modi
Modi tampak berusaha menyeimbangkan dua sisi: kepentingan strategis dan sensitivitas kawasan. Tetapi menyeimbangkan bukan berarti India harus meniadakan nilai moral dan menjadi oportunis.
Analogi paling sederhana adalah timbangan di pasar. Pedagang yang jujur tidak hanya menimbang barang, tetapi juga memastikan timbangannya tidak curang.
Dalam konteks ini, “timbangan” India diuji: apakah India menimbang nyawa sipil dan prinsip kemanusiaan setara dengan kepentingan ekonomi, teknologi dan pertahanan?
Ada argumen klasik: negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional. Benar.
Namun kepentingan nasional modern tidak berdiri di ruang hampa. Ia dipengaruhi legitimasi, citra, dan penerimaan publik global.
Ketika India tampil di panggung Knesset dalam momen penuh kontroversi, India sedang mempertaruhkan aset tak berwujud yang nilainya besar: kredibilitas sebagai negara Global South yang selama ini kerap berbicara tentang keadilan, kedaulatan, dan solidaritas.
Kredibilitas itu tidak hilang dalam sehari. Tetapi ia bisa terkikis ketika tindakan terlihat tidak konsisten, atau lebih buruk, terlihat memanfaatkan tragedi sebagai latar untuk agenda strategis.
Ada Nilai Ekonomi, tetapi Biaya Reputasi Bisa Lebih Mahal
Saya tidak menutup mata bahwa hubungan India Israel memiliki dasar ekonomi dan teknologi yang menggiurkan.
AP mencatat nilai perdagangan tahunan India Israel mencapai sekitar $3,6 miliar pada 2025.
Ada pula simbol investasi strategis seperti Haifa Port, yang privatisasinya diselesaikan oleh konsorsium Adani dan Gadot pada Januari 2023, dengan nilai penerimaan negara sekitar NIS 3,974 miliar menurut rilis pemerintah Israel.
Di sisi lain, pembahasan menuju perjanjian dagang juga mengemuka. India Today melaporkan pernyataan Duta Besar Israel bahwa Free Trade Agreement berpotensi difinalisasi tahun ini.
Namun justru karena ada “nilai” nyata itulah India harus ekstra hati hati. Ketika kerja sama ekonomi dan pertahanan dikaitkan dengan panggung simbolik di tengah perang, risiko moral hazard meningkat.
Di mata sebagian publik internasional, kerja sama dapat terlihat seperti hadiah politik, bukan transaksi ekonomi biasa.
Pada titik tertentu, biaya reputasi bisa berubah menjadi biaya ekonomi, misalnya tekanan konsumen, boikot, hambatan diplomatik di beberapa forum, atau meningkatnya ketegangan sosial di dalam negeri.
Lebih jauh, langkah Modi berpotensi mengganggu posisi India di dunia Islam, Arab Asia Tenggara dan kawasan Teluk, yang selama ini penting bagi energi, remitansi, dan investasi.
Bahkan jika pemerintah negara Teluk tidak bereaksi keras, opini publik kawasan dapat memengaruhi iklim hubungan jangka panjang.
Diplomasi bukan hanya urusan negara dengan negara, tetapi juga persepsi masyarakat dengan masyarakat. Kunjungan yang dianggap mengabaikan Gaza dapat menimbulkan jarak emosional yang sulit diperbaiki.
Saya juga melihat potensi jebakan lain: normalisasi keterlibatan India dalam desain aliansi kawasan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tradisi otonomi strategis India.
Ada laporan yang menyebut Netanyahu mendorong gagasan “Hexagon of Alliances” dengan India sebagai salah satu poros.
Problemnya, semakin India terlihat menjadi bagian dari proyek blok tertentu, semakin sempit ruang manuver India untuk menjaga relasi dengan pihak lain, termasuk Iran, serta menjaga narasi non-bloknya di panggung global.
Dengan kata lain, Modi mungkin mengejar keuntungan taktis, tetapi ia sedang membuka pintu pada biaya strategis yang lebih panjang yaitu kehilangan kredibilitas moralnya.
Peluang bagi Prabowo dan Indonesia: Mengisi Kekosongan Kepemimpinan Global South
Kunjungan Modi ke Israel pada momentum perang Gaza bukan hanya menimbulkan perdebatan di India, tetapi juga mengguncang kredibilitas India sebagai salah satu wajah Global South.
Ketika sebuah negara yang selama ini dipandang mampu berbicara atas nama “kemandirian strategis” justru tampil terlalu dekat dengan panggung yang sedang dipersoalkan moralitasnya, kepercayaan global tidak hilang karena satu kebijakan, tetapi luntur karena satu momen simbolik yang terasa mengabaikan nurani.
Di titik inilah Indonesia mendapatkan peluang yang jarang muncul: ruang kepemimpinan Global South yang menganga, karena banyak negara membutuhkan jangkar moral sekaligus jangkar diplomatik yang tidak tersandera blok mana pun.
Indonesia seharusnya membaca situasi ini sebagai kesempatan untuk mengambil alih peran, bukan sekadar berkomentar.
Bukan berarti Indonesia harus menantang India secara terbuka, melainkan mengangkat standar baru: kepemimpinan yang berakar pada kemanusiaan dan hukum internasional, namun tetap cakap mengelola realitas ekonomi.
Dunia hari ini kekurangan aktor yang sanggup menjadi penengah tanpa terlihat memutihkan kekerasan. Indonesia bisa mengisi posisi itu jika berani membangun porosnya sendiri, bukan menumpang pada poros yang sudah ada.
Poros ini bukan aliansi militer, melainkan posisi politik luar negeri yang tegas, konsisten, dan mandiri, yang membuat Indonesia dapat berbicara dengan semua pihak, tetapi tidak kehilangan kompas.
Ada pelajaran yang lebih dalam, dan ini bukan hanya pelajaran untuk India, melainkan cermin untuk Indonesia.
Dalam hubungan internasional, kepentingan ekonomi sering menggoda untuk naik ke kursi pengemudi, sementara kepentingan moral dan kemanusiaan dipaksa duduk di kursi belakang. Jika Indonesia memilih menempatkan ekonomi di atas moral dan kemanusiaan, maka Indonesia pun akan menghadapi nasib yang sama: kehilangan wibawa untuk memimpin Global South.
Kepemimpinan tidak lahir dari angka perdagangan semata, melainkan dari kemampuan menunjukkan bahwa negara punya batas etik yang tidak bisa ditawar.
Dunia menghormati pemimpin bukan karena ia kaya relasi, tetapi karena ia punya prinsip yang membuat relasinya bermakna.
Di sinilah relevansi pelajaran sejarah Indonesia menjadi sangat kuat.
Soekarno dulu bukan disegani karena Indonesia paling makmur atau paling kuat persenjataannya, tetapi karena Indonesia menawarkan suara yang berani, jelas, dan konsisten bagi bangsa-bangsa yang ingin berdiri setara.
Jika Indonesia hari ini ingin kembali disegani sebagai pemimpin Global South, maka jalannya bukan hanya memperluas pasar ekspor atau mengundang investasi, melainkan memastikan bahwa setiap langkah ekonomi tidak merobohkan fondasi moral yang seharusnya menjadi identitas politik luar negeri Indonesia.
Kepentingan ekonomi penting, tetapi bagi negara yang bercita-cita memimpin, ekonomi harus mengikuti kompas kemanusiaan, bukan sebaliknya.
Karena itu, nilai terbesar dari kontroversi kunjungan Modi bukan sekadar bagaimana India akan dinilai, melainkan bagaimana Indonesia memilih membaca peluang.
Saat dunia mencari poros yang tidak terseret arus polarisasi, Indonesia bisa tampil sebagai polar tersendiri dalam permainan politik global: mandiri, berprinsip, dan mampu memimpin percakapan Global South bukan dengan retorika kosong, tetapi dengan konsistensi moral yang membuat dunia percaya.
Achmad Nur Hidayat
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta
