Oleh: Achmad Nur Hidayat

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Apakah perundingan nuklir Iran dan Amerika Serikat di Muscat, Oman, pada 6 Februari 2026 benar-benar membuka peluang stabilitas Timur Tengah, atau hanya menjadi panggung diplomasi yang ujungnya tetap sama, yaitu ancaman perang?

Pendahuluan: Pertanyaan yang Membuka Luka Lama

Di balik meja perundingan, para diplomat mungkin berbicara tentang pengayaan uranium, inspeksi internasional, dan pencabutan sanksi.

Tetapi yang sesungguhnya sedang dinegosiasikan bukan hanya nuklir. Yang dipertaruhkan adalah soal kepercayaan, harga diri negara, dan pertaruhan politik domestik di dua kubu yang sudah lama saling memandang sebagai musuh ideologis.

Masalahnya, perundingan ini lahir dari kondisi yang tidak sehat.

Iran datang dengan luka lama, Amerika datang dengan daftar tuntutan baru, dan dunia menyaksikan dengan cemas karena kegagalan di Muscat bisa berarti satu hal: eskalasi militer yang jauh lebih luas.

Jika perundingan ini gagal, bukan semata karena teknis nuklir sulit disepakati.

Perundingan ini terancam gagal karena trust deficit yang terlalu dalam, perbedaan agenda yang terlalu tajam, dan atmosfer ancaman militer yang membuat negosiasi berubah menjadi tekanan sepihak.

Lalu, gagasan apa yang bisa menjelaskan mengapa perundingan ini terasa seperti kesempatan terakhir, tetapi peluang keberhasilannya justru tipis?

Trust Deficit: Luka Politik yang Tidak Pernah Sembuh

Dalam kebijakan publik, ada konsep sederhana: program yang baik akan gagal bila publik tidak percaya pada pemerintah.

Prinsip ini juga berlaku dalam diplomasi internasional. Sebagus apa pun rancangan kesepakatan nuklir, ia akan rapuh bila salah satu pihak merasa pihak lain tidak akan mematuhinya.

Iran memandang Amerika Serikat sebagai pihak yang tidak konsisten.

Ingatan mereka masih segar tentang keluarnya AS dari kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA). Di mata Iran, pengalaman itu bukan sekadar catatan sejarah, melainkan trauma geopolitik.

Kesepakatan yang dibangun bertahun-tahun, runtuh hanya karena pergantian kepemimpinan di Washington.

Dalam kondisi seperti itu, wajar bila masyarakat Iran dan elite politiknya menilai bahwa perundingan kali ini bukan jaminan keselamatan, tetapi hanya penundaan sebelum pengkhianatan berikutnya.

Kita bisa memakai analogi sederhana. Bayangkan seseorang menandatangani kontrak bisnis dengan mitra yang pernah kabur membawa uang.

Ketika mitra itu datang lagi menawarkan kerja sama, kontraknya mungkin terlihat bagus di atas kertas, tetapi kecurigaan akan selalu hidup.

Bahkan tanda tangan tidak lagi dianggap sebagai komitmen, melainkan sekadar formalitas.

Di sinilah masalah terbesar Muscat: Iran tidak bernegosiasi dengan AS yang mereka percayai, tetapi dengan AS yang mereka curigai.

Dua Agenda yang Bertabrakan: Nuklir atau Totalitas Perilaku Iran

Dalam berita yang berkembang, Iran ingin pembahasan difokuskan pada isu nuklir dan pencabutan sanksi ekonomi.

Itu masuk akal dari perspektif kepentingan nasional mereka. Sanksi telah menekan ekonomi Iran bertahun-tahun, melemahkan mata uang, menurunkan investasi, dan memicu ketidakpuasan publik.

Namun Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Donald Trump, membawa agenda yang lebih luas. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa perundingan harus mencakup program rudal balistik, dukungan Iran terhadap kelompok proksi seperti Hizbullah, serta isu hak asasi manusia.

Ini bukan sekadar beda fokus, melainkan benturan paradigma.

Iran melihat perundingan sebagai transaksi teknis: Iran mengurangi aktivitas nuklir, AS mencabut sanksi.

Sementara AS melihat perundingan sebagai alat untuk mengubah perilaku Iran secara keseluruhan.

Perbedaan ini membuat perundingan seperti dua orang yang duduk dalam satu ruangan tetapi berbicara tentang dua topik berbeda.

Yang satu ingin membahas harga rumah, yang lain ingin membahas riwayat keluarga dan gaya hidup pembelinya.

Negosiasi tidak bergerak karena tidak ada kesepahaman tentang apa yang sedang dinegosiasikan.

Secara kebijakan publik, ini mirip seperti program subsidi yang gagal karena pemerintah dan rakyat tidak sepakat mengenai tujuan subsidi tersebut.

Pemerintah ingin subsidi sebagai alat pengendalian inflasi, sementara rakyat menganggap subsidi adalah hak permanen.

Ketika persepsi tujuan berbeda, kebijakan berubah menjadi konflik politik.

Muscat menghadapi masalah yang sama. Perundingan ini bukan hanya soal isi kesepakatan, tetapi soal definisi masalah itu sendiri.

Negosiasi di Bawah Ancaman: Diplomasi yang Kehilangan Martabat

Hal yang paling mengkhawatirkan adalah latar ancaman militer. Trump secara terbuka mengingatkan Iran tentang konsekuensi fatal jika perundingan gagal.

Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai strategi tekanan untuk mempercepat kompromi. Tetapi di sisi lain, ancaman seperti itu justru merusak fondasi diplomasi.

Negosiasi seharusnya menjadi ruang kompromi, bukan ruang pemaksaan.

Analogi paling mudah adalah negosiasi upah buruh dengan perusahaan. Bila perusahaan datang dengan ancaman PHK massal di awal pembicaraan, serikat buruh tidak akan merasa sedang diajak berdialog.

Mereka akan merasa diperas. Hasilnya mungkin tercapai kesepakatan, tetapi kesepakatan itu lahir dari ketakutan, bukan dari konsensus. Dan kesepakatan yang lahir dari ketakutan biasanya tidak bertahan lama.

Iran, dengan sejarah revolusi dan nasionalisme yang kuat, akan sulit menerima kesepakatan yang terlihat seperti menyerah.

Bahkan jika secara ekonomi menguntungkan, tekanan militer akan membuat kesepakatan itu dianggap sebagai penghinaan politik.

Dalam politik internasional, harga diri negara sering kali lebih mahal daripada angka dalam neraca perdagangan.

Oman dan Diplomasi Perantara: Ketika Negara Kecil Menjadi Penjaga Stabilitas

Peran Oman dalam perundingan ini sangat menarik. Muscat bukan sekadar lokasi netral, tetapi simbol diplomasi moderat di Timur Tengah.

Oman memiliki tradisi panjang menjadi mediator antara pihak yang saling bermusuhan, termasuk dalam jalur komunikasi rahasia Iran-AS pada masa lalu.

Di sini terlihat bahwa stabilitas global sering kali ditopang bukan oleh negara besar, melainkan oleh negara kecil yang memiliki kredibilitas netral.

Oman seperti jembatan sempit di atas jurang. Ia tidak menghentikan jurang itu ada, tetapi tanpa jembatan tersebut, kedua pihak tidak akan punya ruang untuk bertemu selain dengan senjata.

Fakta bahwa lokasi perundingan dipindahkan dari Istanbul ke Muscat atas permintaan Iran juga menunjukkan satu hal: Iran membutuhkan ruang yang lebih aman secara psikologis.

Mereka ingin perundingan dilakukan di tempat yang tidak memberi kesan tekanan Barat, melainkan tempat yang dianggap lebih dekat secara geopolitik dan budaya.

Namun peran mediator, sekuat apa pun, tetap terbatas. Oman dapat mempertemukan, tetapi tidak bisa memaksa kepercayaan tumbuh.

Iran yang Konsolidasi: Faktor Domestik yang Mengubah Posisi Tawar

Iran memasuki perundingan dalam kondisi yang tidak ideal.

Konflik singkat dengan Israel pada Juni 2025 yang disebut berlangsung 12 hari meninggalkan dampak strategis, termasuk kerusakan pertahanan udara.

Di saat yang sama, tekanan ekonomi dan protes domestik mempersempit ruang manuver pemerintah Iran.

Dalam ilmu ekonomi politik, negara yang mengalami tekanan domestik biasanya menghadapi dilema besar.

Mereka butuh kesepakatan untuk meredakan krisis ekonomi, tetapi mereka juga tidak boleh terlihat lemah di hadapan musuh karena itu bisa memicu delegitimasi internal.

Iran seperti kapal yang sedang bocor di tengah laut. Mereka harus memilih antara memperbaiki kebocoran dengan bantuan pihak luar, atau mempertahankan kebanggaan dengan risiko tenggelam perlahan.

Amerika tentu membaca situasi ini. Dan di sinilah letak bahaya: ketika salah satu pihak dianggap lemah, pihak lain cenderung menaikkan tuntutan.

Dalam teori negosiasi, ketidakseimbangan posisi tawar sering kali memperbesar kemungkinan kegagalan, bukan keberhasilan.

Karena pihak yang kuat merasa tidak perlu kompromi, sementara pihak yang lemah merasa tidak punya pilihan selain menolak demi menjaga martabat.

Jalan Keluar: Realisme Diplomatik dan Kesepakatan Bertahap

Jika Muscat benar-benar dianggap kesempatan terakhir, maka solusi yang masuk akal bukanlah kesepakatan besar yang menyelesaikan semua masalah sekaligus.

Itu terlalu ambisius dan terlalu politis.

Yang dibutuhkan adalah kesepakatan bertahap, dengan mekanisme insentif yang jelas.

Iran membutuhkan pencabutan sanksi secara bertahap dan terukur, bukan janji abstrak. AS membutuhkan jaminan inspeksi dan transparansi yang bisa diverifikasi, bukan sekadar pernyataan politis.

Untuk isu rudal, proksi, dan HAM, AS mungkin perlu menyadari bahwa memasukkan semuanya dalam satu paket hanya akan membuat Iran menutup pintu.

Sebaliknya, isu-isu itu dapat ditempatkan sebagai jalur negosiasi paralel, bukan syarat utama.

Ini seperti memperbaiki rumah yang retak. Anda tidak bisa langsung membangun ulang seluruh rumah dalam semalam.

Anda harus memperbaiki pondasi dulu, baru dinding, baru atap. Jika semua dipaksakan sekaligus, rumah justru runtuh.

Muscat harus dipahami sebagai ruang untuk menurunkan tensi, bukan untuk memaksakan transformasi total Iran.

Muscat adalah Ujian Kepercayaan, Bukan Sekadar Ujian Nuklir

Pada akhirnya, perundingan nuklir Iran-AS di Muscat adalah pertarungan antara diplomasi dan trauma sejarah.

Iran datang dengan luka pengkhianatan masa lalu, AS datang dengan tuntutan baru yang melebar, dan ancaman militer membuat suasana semakin tidak sehat.

Kita boleh berharap Muscat menjadi jalan damai. Tetapi harapan tanpa realisme hanya akan menjadi ilusi.

Bila kedua pihak tetap memaksakan agenda maksimal, perundingan ini hanya akan menjadi jeda sebelum eskalasi.

Namun bila keduanya mampu menerima pendekatan bertahap dan membangun kembali kepercayaan melalui langkah kecil yang terverifikasi, Muscat masih bisa menjadi titik balik.

Dalam kebijakan publik, reformasi besar selalu dimulai dari kompromi kecil.

Dalam geopolitik, perdamaian besar juga lahir dari kesepakatan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi cukup untuk mencegah perang.

Dan di Timur Tengah hari ini, mencegah perang mungkin sudah menjadi kemenangan terbesar.

Oleh: Achmad Nur Hidayat
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta