Daftar Isi
Masihkah kita percaya Board of Peace Donald Trump akan menjadi pendamai di Gaza dan Timur Tengah secara keseluruhan? Pertanyaan ini tidak lagi bisa dijawab dengan harapan kosong, apalagi dengan optimisme diplomatik yang klise.
Jawaban paling jujur hari ini adalah: sulit, bahkan nyaris mustahil, untuk percaya. Sebab perdamaian bukan sekadar nama forum, bukan sekadar rangkaian pertemuan, bukan pula sekadar foto bersama. Perdamaian adalah soal kredibilitas, dan kredibilitas itu hancur ketika satu tangan menawarkan “mekanisme damai”, sementara tangan lain memberi pembenaran moral bagi gagasan aneksasi raksasa.
Rumuskan masalahnya begini: bagaimana mungkin sebuah inisiatif yang mengklaim ingin meredakan konflik Gaza dapat dipercaya, ketika pada saat yang sama Dubes AS untuk Israel, Mike Huckabee, justru membuka ruang pembenaran berbasis kitab suci untuk klaim wilayah yang menyapu jauh melampaui Palestina?
Bukan lagi soal penafsiran teks semata, melainkan soal pesan politik yang dibawa oleh seorang pejabat resmi negara sponsor utama. Dalam konflik sedemikian rapuh, yang orang dengar bukan catatan kaki, melainkan sinyal kekuasaan.
Dan sinyal itu, sayangnya, sangat jelas dalam percakapan yang Anda kutip. Ketika pembahasan mengarah pada Kejadian 15, Huckabee menyetujui kerangka bahwa janji “dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil” dipahami sebagai ruang klaim.
Lalu Tucker Carlson menutup dengan pertanyaan yang telanjang, yang seharusnya membuat diplomat mana pun menarik rem: “Tidak masalah kalau mereka mengambil semuanya?” Di titik itu, ini bukan lagi seminar kitab suci. Ini sudah menjadi pembenaran politik untuk peta aneksasi.
Ketika Teologi Dijadikan Akta Kepemilikan
Ada garis batas yang seharusnya dijaga dalam diplomasi modern. Keyakinan pribadi boleh hidup dalam ruang spiritual warganya, tetapi ketika keyakinan itu dinaikkan menjadi dasar legitimasi kebijakan negara, masalahnya berubah total. Perdebatan yang seharusnya diselesaikan lewat hukum internasional, negosiasi politik, dan parameter kemanusiaan, tiba-tiba dialihkan menjadi klaim suci.
Jika klaim politik dibungkus sebagai mandat Tuhan, kompromi menjadi haram secara moral bagi pengikutnya. Di situ, pintu damai menyempit sebelum sempat dibuka.
Inilah sebabnya mengapa kita tidak bisa memperlakukan pernyataan Huckabee sebagai “sekadar opini”. Ia adalah duta besar. Ia bukan komentator pinggir jalan.
Ia adalah simbol resmi negara yang paling dominan pengaruhnya dalam konflik ini. Ketika pejabat setingkat itu mengamini ruang pembenaran “ambil semuanya”, Board of Peace kehilangan satu syarat minimal untuk dipercaya: netralitas dan konsistensi pesan.
Di kawasan yang sudah terlalu lama menanggung luka kolonialisme, pendudukan, dan standar ganda, suara paling kecil pun bisa memantik kecurigaan. Apalagi suara resmi yang seolah-olah membenarkan skenario terbesar, yaitu legitimasi teologis atas pergeseran batas-batas negara.
Seketika, Board of Peace akan dipersepsikan bukan sebagai jalan keluar, melainkan sebagai jembatan halus menuju hasil akhir yang sudah dipatok: pembekuan realitas di lapangan, sambil meminta pihak lain menerima “ketertiban baru” atas nama stabilitas.
Analogi Pemadam Kebakaran yang Membawa Korek
Untuk memahami absurditasnya, bayangkan sebuah kampung yang terbakar. Warga panik, rumah-rumah hangus, anak-anak menangis. Lalu datang sebuah tim pemadam kebakaran yang membawa spanduk bertuliskan “Dewan Perdamaian Kebakaran”.
Mereka mengundang rapat, membahas strategi pemadaman, mengatur logistik air, menjanjikan rekonstruksi, bahkan membentuk komite. Semua tampak meyakinkan.
Tetapi di saat yang sama, komandan tim itu memberi wawancara dan mengatakan kurang lebih begini: kalau setelah api padam, satu pihak mengambil seluruh tanah kampung itu, tidak apa-apa, karena ada “hak moral” yang lebih tinggi.
Apa yang terjadi? Warga kampung tidak akan lagi menilai kualitas selang air. Warga akan mempertanyakan niat kedatangan pemadam. Apakah mereka datang untuk menyelamatkan rumah, atau memastikan kampung bersih dari pemiliknya?
Begitulah Board of Peace ketika berjalan beriringan dengan pembenaran aneksasi. Forum ini bisa saja menyusun agenda, memfasilitasi meja perundingan, bahkan membawa rancangan kesepakatan.
Namun tanpa kredibilitas moral, semua itu menjadi panggung. Ia tidak lagi tampak sebagai alat damai, tetapi sebagai pengelola transisi menuju dominasi satu pihak.
Mengapa Kontradiksi Ini Fatal dalam Kebijakan Publik
Sebagai ekonom dan pakar kebijakan publik, saya memandang perdamaian sebagai sebuah proses kebijakan yang paling mahal biayanya, bukan karena dana, melainkan karena kepercayaan.
Dalam ekonomi, kita mengenal premi risiko. Semakin tidak pasti sebuah negara, semakin mahal biaya pinjaman.
Semakin kontradiktif sinyal kebijakannya, semakin enggan investor menanam modal. Konflik bekerja dengan logika yang serupa, tetapi taruhannya nyawa.
Ketika sinyal kebijakan seorang aktor kunci kontradiktif, “biaya damai” melonjak. Aktor-aktor di lapangan menahan diri dari kompromi karena takut diperdaya. Publik menolak negosiasi karena menganggap hasilnya sudah ditentukan.
Board of Peace butuh modal politik untuk membuat pihak-pihak yang bertikai berani mengambil langkah sulit. Tetapi ucapan Huckabee justru membakar modal itu.
Anda tidak mungkin meminta masyarakat Palestina, masyarakat Arab, dan negara-negara mayoritas Muslim mempercayai sebuah mekanisme damai yang disponsori aktor utama, jika sang aktor pada saat yang sama membiarkan wacana aneksasi raksasa mengalir sebagai “wajar” secara moral.
Ini bukan sekadar ketidakrapian komunikasi. Ini kontradiksi yang meruntuhkan fondasi.
Lebih dari itu, memindahkan legitimasi dari hukum internasional ke klaim kitab suci mengubah karakter konflik dari konflik politik menjadi konflik identitas.
Konflik identitas jauh lebih sulit diselesaikan, karena yang dipertaruhkan bukan hanya wilayah dan keamanan, tetapi martabat dan iman. Dan ketika konflik menjadi identitas, kekerasan menjadi lebih mudah dibenarkan oleh pendukungnya, sementara kompromi dipandang sebagai pengkhianatan.
Board of Peace Tanpa Garis Merah Hanya Akan Menjadi Papan Nama
Di sinilah letak persoalan besar. Board of Peace dapat disebut “forum pendamai” hanya jika ia memegang garis merah yang tegas: menolak aneksasi, menolak pembenaran pendudukan atas dasar apa pun, dan kembali menambatkan penyelesaian pada parameter yang diakui bersama.
Tanpa garis merah itu, ia menjadi alat pencitraan. Ia tampak seperti pelita, tetapi tidak memberi terang.
Kita harus mengatakan ini apa adanya. Diplomasi yang berfungsi adalah diplomasi yang disiplin. Ia tidak menari di dua panggung sekaligus. Ia tidak mengundang dunia untuk percaya pada perdamaian, sementara membiarkan pejabat kuncinya menguji normalisasi gagasan “ambil semuanya”.
Sebab di Timur Tengah, kata-kata tidak jatuh ke tanah lalu hilang. Kata-kata memanjang menjadi slogan, menjadi propaganda, menjadi pembenaran, menjadi amunisi.
Kalau Board of Peace dibiarkan berjalan dalam bayang-bayang pembenaran aneksasi, maka ia akan menghadapi dua konsekuensi. Pertama, pihak-pihak yang merasa dirugikan akan menolak proses, atau ikut dengan penuh kecurigaan dan sabotase halus.
Kedua, pihak yang diuntungkan akan memanfaatkan forum itu untuk memoles legitimasi internasional, sambil terus memperkuat fakta di lapangan. Hasil akhirnya bukan damai, melainkan jeda sesaat sebelum ledakan berikutnya.
Jalan Keluar yang Paling Realistis
Apakah berarti kita harus menutup pintu dialog? Tidak. Tetapi kita harus berhenti berpura-pura bahwa semua inisiatif damai itu otomatis layak dipercaya. Minimal, ada syarat yang harus dipenuhi jika Board of Peace ingin dianggap lebih dari sekadar merek.
Pertama, harus ada klarifikasi resmi yang tegas dan tidak berputar-putar bahwa pembenaran aneksasi berbasis kitab suci tidak mewakili arah kebijakan perdamaian. Bukan klarifikasi yang berbunyi “maksudnya bukan itu”, melainkan penegasan bahwa “itu salah dan tidak dapat diterima”. Dalam konflik yang sarat manipulasi, bahasa yang lunak hanya memperpanjang kecurigaan.
Kedua, Board of Peace harus memastikan setiap langkahnya memprioritaskan perlindungan sipil, akses kemanusiaan, rekonstruksi yang akuntabel, dan jalur politik yang tidak menormalisasi pendudukan. Fokus pada manusia, bukan pada peta yang digambar oleh tafsir sepihak. Jika yang dibicarakan terus-menerus adalah “hak historis” tanpa batas, maka yang tumbuh adalah ketakutan, bukan kepercayaan.
Ketiga, komunitas internasional, termasuk Indonesia, perlu bersikap jernih: mendukung gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan, tetapi menolak legitimasi aneksasi dalam bentuk apa pun. Kita bisa mendukung langkah yang menyelamatkan nyawa tanpa harus membeli narasi yang menghapus kedaulatan.
Penutup: Perdamaian Tidak Bisa Diperintah dari Kontradiksi
Kembali ke pertanyaan awal: masihkah kita percaya Board of Peace Donald Trump akan menjadi pendamai di Gaza dan Timur Tengah secara keseluruhan?
Saya menjawab dengan tegas: kita tidak mungkin percaya, selama kontradiksi ini dibiarkan. Forum damai tidak bisa berdiri di atas pesan yang saling meniadakan. Perdamaian tidak bisa tumbuh dari dua lidah. Ia butuh satu kompas moral dan satu disiplin diplomasi.
Ketika seorang duta besar membiarkan gagasan aneksasi raksasa bernafas lewat pembenaran kitab suci, sementara White House berbicara tentang perdamaian, yang lahir adalah kebingungan yang berbahaya. Di lapangan, kebingungan semacam itu diterjemahkan sebagai ancaman.
Dan ancaman selalu menghasilkan reaksi. Reaksi menghasilkan kekerasan. Kekerasan membuat perdamaian makin jauh.
Saya, Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, menilai Board of Peace hari ini bukan kekurangan niat, melainkan kekurangan syarat paling dasar: kredibilitas yang koheren. Tanpa itu, ia akan menjadi papan nama yang berdiri megah, tetapi kosong. Dan di Gaza, kekosongan semacam itu bukan sekadar kegagalan diplomasi. Ia adalah kegagalan moral.
