Ketika revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah disahkan dan memperbolehkan “umrah mandiri”, publik langsung terbelah. Sebagian menyambutnya sebagai langkah maju menuju kemandirian ibadah, sementara sebagian lain menilai kebijakan ini bisa menelantarkan jamaah tanpa perlindungan negara. Pelaku bisnis travel pun merasa cemas, seolah ruang usahanya direbut pemain luar negeri. Pertanyaannya sederhana namun penting: apakah umrah mandiri ini ancaman atau peluang? Jawabannya tergantung pada cara kita memandang peran negara dan tanggung jawab warga negara di era digital.

 

Dari Ketergantungan ke Kemandirian

Selama bertahun-tahun, ibadah umrah di Indonesia diatur melalui biro perjalanan resmi. Sistem ini memberi rasa aman bagi jamaah karena semua sudah diurus: tiket, hotel, transportasi, dan visa. Namun di sisi lain, sistem ini juga menciptakan ketergantungan dan biaya tinggi. Banyak calon jamaah yang sebenarnya mampu mengatur perjalanan sendiri terpaksa membayar paket mahal hanya demi kepastian prosedural. Kini, dengan revisi undang-undang, jamaah diberi ruang untuk memilih: mau tetap melalui biro atau mengatur perjalanannya secara mandiri. Inilah bentuk kebijakan publik yang sejalan dengan semangat zaman—memberi kebebasan pilihan, tanpa meniadakan perlindungan negara. Kita hidup di era di mana masyarakat sudah terbiasa memesan tiket, hotel, dan layanan wisata secara daring. Layanan penerbangan murah dan aplikasi perjalanan membuat setiap orang bisa menjadi “operator” bagi dirinya sendiri. Maka, membiarkan umat Islam Indonesia memilih jalannya sendiri untuk berumrah bukanlah langkah sembrono, tetapi bentuk kepercayaan negara terhadap kapasitas warganya.

 

Negara Tetap Hadir, Tapi Tidak Menggurui

Kekhawatiran bahwa jamaah akan kehilangan perlindungan sebenarnya berlebihan. Pemerintah tetap dapat mengawasi melalui mekanisme digital: setiap jamaah mandiri bisa diwajibkan registrasi online, membeli asuransi, dan memenuhi standar minimal perjalanan. Semua bisa dilakukan lewat sistem terpadu Kemenag yang terhubung dengan sistem visa dan penerbangan di Arab Saudi. Dengan cara ini, negara tetap hadir melindungi, namun tidak lagi mengatur secara berlebihan. Peran pemerintah berubah dari operator menjadi regulator—menetapkan standar, mengawasi pelaksanaan, dan menindak pelanggaran. Bahkan, pendekatan ini justru lebih efisien. Negara tidak perlu mengurus setiap detail perjalanan jamaah, tetapi cukup memastikan semua perjalanan tercatat dan terlindungi. Inilah wujud negara modern yang tidak lagi paternalistik, melainkan fasilitatif.

 

Momentum Inovasi bagi Industri Travel

Bagi industri travel, kebijakan ini bukan akhir dunia, melainkan awal babak baru. Dengan adanya umrah mandiri, biro perjalanan akan terdorong berinovasi—bukan hanya menjual paket konvensional, tapi juga layanan nilai tambah: pendampingan digital, paket fleksibel, asisten perjalanan, atau layanan premium. Persaingan sehat justru bisa menurunkan harga dan meningkatkan kualitas layanan. Selama ini, pasar umrah di Indonesia cenderung oligopolistik; hanya segelintir biro besar yang menguasai pasar dengan harga relatif tinggi. Sekarang, persaingan akan mendorong efisiensi. Seperti dalam dunia penerbangan, biro travel bisa bertransformasi dari “maskapai penuh” menjadi “layanan tambahan” yang melengkapi jamaah mandiri. Mereka bisa menjadi mitra, bukan korban dari perubahan.

 

Umrah Mandiri dan Kemandirian Spiritual

Lebih jauh dari aspek ekonomi, umrah mandiri mengandung pesan spiritual yang kuat: menumbuhkan tanggung jawab pribadi dalam beribadah. Ibadah bukan sekadar “dibawa” biro, tetapi “diusahakan” dengan ikhtiar pribadi. Jamaah belajar mengatur perjalanan, menghitung biaya, dan mengambil keputusan sendiri. Kemandirian seperti ini sejalan dengan semangat Islam yang menekankan tanggung jawab individu. Dalam konteks kebijakan publik, inilah pergeseran penting: dari masyarakat yang pasif menunggu layanan, menjadi masyarakat aktif yang mampu mengelola dirinya.

 

Kesimpulan

Kebijakan umrah mandiri bukan tentang melepaskan jamaah dari perlindungan negara, melainkan tentang mempercayai kemampuan umat untuk mandiri dengan tetap berada dalam jaring pengaman regulasi. Negara tidak boleh memonopoli jalan ibadah, sama seperti ia tidak boleh memonopoli kebaikan. Jika dikelola dengan benar—dengan sistem registrasi digital, asuransi wajib, edukasi jamaah, dan pengawasan yang kuat—umrah mandiri akan menjadi simbol kematangan beragama sekaligus kematangan bernegara. Sudah saatnya negara memercayai warganya, dan warga belajar bertanggung jawab atas pilihannya. Seperti seorang penumpang yang memilih maskapainya sendiri, jamaah umrah mandiri akan belajar bahwa kebebasan selalu datang bersama tanggung jawab. Dan mungkin, di situlah letak nilai ibadah yang sesungguhnya.

Oleh Achmad Nur Hidayat Ekonom & Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta
Post Views: 93