DEMOCRAZY.ID – Ekonom Achmad Nur Hidayat memastikan pertemuan Bos Lippo Group Mochtar Riady dengan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu, bukan makan siang tanpa arti.
Menurutnya, para konglomerat tersebut menyambangi kediaman Jokowi karena memiliki tujuan tertentu. Patut diduga terkait proyek Meikarta.
“Jadi, intinya there is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Mereka pasti punya keinginan,,” kata Achmad ketika dihubungi, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Achmad menduga, pertemuan ini adalah sinyal bahwa Lippo Group ingin terlibat aktif dalam kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui jalur Jokowi.
“Ya, mungkin ini bagian dari kontribusi mereka tetapi dibungkus melalui CSR (Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang sebenarnya mereka menargetkan seperti halnya korporat lain, yaitu peroleh bisnis dari pelindungan negara atau regulator negara,” ujarnya.
Menurut Achmad, keterlibatan Lippo Group dalam kebijakan pemerintah sudah tampak ketika Ovo dan Grab, milik Lippo, sudah mulai bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bergabungnya mereka ditandai dengan uji coba MBG yang dilaksanakan usai pertemuan Bos Lippo dengan Jokowi.
Dia mengatakan, kedatangan para petinggi Lippo ke Solo juga bisa dikaitkan untuk memperlancar megaproyek Meikarta yang tengah mangkrak akibat dugaan korupsi hingga pailit.
Ia menilai banyak agenda penting yang dibawa ketika makan siang bersama ayah dari Wakil Presiden RI, Gibran ini.
“Yang sebetulnya saat ini lagi makrak (Meikarta), nih. Tidak hanya itu, menurut saya bisa lebih besar daripada itu. Karena gini, Lippo itu kan grupnya besar dan kita tahu mereka juga banyak bergerak di bidang startup,” tuturnya.
“Artinya banyak tidak hanya Meikarta yang sebutkan, ya. Tapi bisa kaitannya dengan pengembangan bisnis grup mereka. Lippo dalam hal ini,” ungkap Achmad menambahkan.
Asal tahu saja, pada hari yang sama di pertemuan Jokowi dan rombongan Lippo Group di Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/12/2024), para konsumen Apartemen Meikarta milik Lippo Group, unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta Selatan.
Mereka menuntut Lippo Group mengembalikan pembayaran Apartemen Meikarta yang mangkrak sampai saat ini.
“Kami enggak minta bunga atau kompensasi. Kami hanya minta, uang yang kami telah bayarkan dikembalikan saja,” kata Yosafat Ernald, koordinator aksi demo itu kepada wartawan.
Dalam aksi damai ini, belasan demonstran mengenakan topeng putih sambil membawa spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka.
“Kembalikan hak kami, jangan penjarakan hak konsumen dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”.
Mereka juga mendesak Menteri PKP, Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara, turun tangan.
Memperjuangkan pengembalian uang pembayaran unit apartemen Meikarta yang mangkrak sejak 2017. Nilainya diperkirakan Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.
Pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha Lippo Group selaku pengembang Meikarta, selalu banyak alasan ketika diminta pengembalian pembayaran unit apartemen.
Misalnya, status PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) untuk Meikarta selalu dijadikan alasan.
“Kami menduga PKPU itu cacat hukum. Karena konsumen tidak pernah dilibatkan. Hanya akal-akalan perusahaan untuk lari dari tanggung jawab,” kata dia.
Sumber: democrazy.id
