KUNINGAN – Seorang ekonom dan pengamat kebijakan pemerintah yang sering wara-wiri di pemberitaan nasional nasional, Ahmad Nur Hidayat (ANH) menyoroti kondisi perekonomian Kabupaten Kuningan pada masa pemerintahan Bupati Kuningan, Acep Purnama.

Pada pertemuan dengan sejumlah awak media menjelang waktu buka puasa, di Club’ House Balcony View, Kabupaten Kuningan, Selasa (04/04/2023), ANH melihat banyak persoalan ekonomi di Kabupaten Kuningan yang butuh pembenahan.

“Sedikitnya ada 4 poin yang Saya coba soroti, yakni persoalan Kemiskinan Ekstrim, Tidak efektifnya belanja daerah, Saran untuk menurunkan angka kemiskinan dan Isu-Isu Kebijakan Publik di Kabupaten Kuningan, ” ujar ANH.

Untuk masalah kemiskinan ekstrim yang kini disandang Kabupaten Kuningan, ANH melihat data bahwa Kabupaten Kuningan termasuk kedalam kategori kabupaten dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat.

“Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 mencapai 140,25 ribu jiwa. Hal ini termasuk persentase yang tinggi mengingat jumlah penduduk Kabupaten Kuningan hanya sekitar 1,2 juta jiwa,” papar dia.

Menurut ANH, Kabupaten Kuningan sebenarnya wilayah yang hijau dan indah. Namun kondisi perekonomiannya bisa terbilang masih terbelakang.

“Dari total 27 kabupaten/kota di Jabar, kemisikinan di Kuningan tercatat 12,76 persen (2022) tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Indramayu yang 12,77 persen,” imbuhnya.

Ia pun membeberkan data BPS terkait kondisi ekonomi Kabupaten Kuningan, termasuk di dalamnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka dan masih kecilnya upah minimun kabupaten di Kuningan.

“Selain itu, Saya melihat postur anggaran yang dimiliki Kabupaten Kuningan masih kurang baik. Dimana ada angka belanja daerah untuk keperluan birokrat yang jauh lebih tinggi prosentasenya dibanding belanja untuk rakyat,” ucapnya.

Ahmad Nur Hidayat soroti permasalahan perekonomian di Kabupaten Kuningan

Hal ini menurut ANH, sangat tidak efektif, bahkan cenderung menjadi penyebab besarnya angka defisit anggaran. Ditambah, karena defisit anggaran Kabupaten Kuningan di tahun 2022 (sebesar Rp 481,59 miliar) yang cukup besar ini, Ia menilai kinerja APBD Kuningan adalah termasuk terburuk dibandingkan kabupaten/kota lain di Jabar.

Tak hanya mengkritisi, ternyata ANH memiliki saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan agar terhindar dari permasalahan ekonomi di masa yang akan datang.

Sedikitnya ada 7 saran yang disampaikannya, yakni, soal peningkatan daya beli masyarakat Kuningan, penyediaan lapangan kerja, penguatan investasi daerah, infrastruktur dasar dan renegosiasi DAU dan DAK kepada pemerintah Propinsi dan Pusat.

“Kami melihat ada kesamaan ideologi antara Kepala Daerah di Kuningan dengan Kepala Pemerintah di pusat, kenapa ini tidak dimanfaatkan untuk melakukan renegosiasi ini,” sebutnya.

Selain itu, saran yang disampaikannya adalah terkait Program Reinventing Pariwisata Kuningan dan Penguatan Ekonomi Kreatif.

Di akhir pertemuan dengan awak media, ANH sedikit membahas tentang isu-isu daerah Kabupaten Kuningan yang sedang menghangat, diantaranya soal gagal bayar Pemkab Kuningan, polemik pengelolaan Waduk Darma, isu keributan antar ormas, isu kebencanaan dan soal kesejahteraan perangkat desa.

“Semoga dengan sumbangsih saran ini kita berharap Kuningan menuju 2045 mencapai kemajuan ekonomi berbasis inovasi pertanian dan ekonomi kreatif bisa tercapai. Tidak ada salahnya kita bermimpi hal terbaik untuk daerah kelahiran kita,” tutupnya.

Sumber: kuninganreligi.com