Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta
Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang tengah dalam pembahasan telah menjadi sorotan tajam dalam pembicaraan publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Meskipun Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menyebut beberapa manfaat yang mungkin diperoleh.
Dalam konteks ini, harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah ketergantungan pada China dalam pelaksanaan proyek ini adalah pilihan yang bijak. sejumlah isu kritis muncul yang perlu diperhatikan lebih dalam.
Salah satu sorotan utama adalah ketergantungan pada China. Dalam pandangan Menteri Luhut, China menawarkan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, dan teknologinya telah terbukti di Indonesia.
Namun, apakah Indonesia harus bergantung terlalu banyak pada satu negara untuk proyek infrastruktur sebesar ini. Ketergantungan yang berlebihan pada satu pihak dapat menghadirkan risiko geopolitik yang signifikan.
Seiring dengan pilihan China yang terkesan menguntungkan, ada isu lebih dalam yang perlu diperhatikan. bahwa Indonesia telah masuk dalam pola kerja sama yang mungkin terlihat menguntungkan, namun sesungguhnya dapat menjadi jebakan di masa depan.
Pola kerja sama semacam ini seringkali menyiratkan ketergantungan jangka panjang pada China, yang mungkin mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional.
Pembebasan Lahan
Pada isu ini, Menteri Luhut juga mengklaim bahwa masalah pembebasan lahan telah diselesaikan. Namun, sejarah banyak proyek infrastruktur menunjukkan bahwa pembebasan lahan seringkali berujung pada sengketa dan konflik.
Penting untuk memastikan bahwa pembebasan lahan dilakukan secara transparan dan adil, dan bahwa hak-hak pemilik lahan dihormati sepenuhnya. Pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya menunjukkan bahwa pembebasan lahan adalah tahap yang sangat penting dan seringkali rumit dalam proyek infrastruktur besar.
Keterlambatan atau sengketa dalam pembebasan lahan dapat menghambat kemajuan proyek dan menimbulkan biaya tambahan yang signifikan. Dari pertimbangan tersebut lebih baik Indonesia menahan diri dulu untuk proyek kereta cepat api Jakarta-surabaya. Setidaknya sampai kondisi keuangan negara solid dulu.
Dan jika akan dilaksanakan karena kondisi keuangan sudah mendukung, lebih baik dibuka opsi bekerja sama dengan negara lain yang lebih potensial dan lebih berkomitmen dalam menyelesaikan pekerjaan secara tuntas sesuai perencanaan.
Seharunya pemerintah menjadikan evaluasi dari kasus proyek Kereta Api Cepat Jakarta bandung (KCJB), Karena dampaknya pemerintah Indonesia sekarang harus menjamin utang proyek yang semula diharapkan dapat berjalan sebagai bisnis antara badan usaha milik negara (BUMN) dengan perusahaan China.
Tidak hanya itu penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjamin utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini adalah suatu keputusan yang patut mendapat sorotan, karena realitanya proyek KCJB saja menguras dana APBN dan utang, apalagi proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang jarak tempuhnya lebih jauh ini yang harus jadi perhatian.
Sumber Daya Manusia
Selanjutnya, perlu dipertimbangkan sejauh mana sumber daya manusia Indonesia telah disiapkan untuk mengelola, mengoperasikan, dan memelihara sistem kereta cepat yang rumit ini.
Sebelum melanjutkan proyek ini harus ada transfer knowledge untuk SDM Indonesia, dan perlu di perhatikan bahwa transfer knowledge harus di persiapkan jauh-jauh hari, bukan di saat pengerjaan agar tidak terjadi kasus Tenaga Kerja Asing (TKA) yang beralasan masuk dengan dalih transfer knowledge, penting untuk memastikan bahwa SDM Indonesia memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan yang memadai untuk menjalankan dan mengelola infrastruktur semacam ini.
Proyek ini tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga operasional dan pemeliharaan jangka panjang. Jika tidak memiliki SDM yang siap, mungkin akan bergantung kembali pada tenaga kerja asing (TKA) untuk mengelola proyek ini. Ini bisa mengurangi manfaat ekonomi yang diperoleh oleh Indonesia dan menimbulkan ketergantungan yang berkelanjutan pada tenaga kerja asing.
Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya adalah proyek ambisius yang membutuhkan anggaran besar. Proyek ini tidak hanya menghabiskan uang, tetapi juga sumber daya manusia dan waktu. Penting untuk memastikan bahwa manfaat jangka panjang dari proyek ini sepadan dengan investasi yang dibutuhkan.
Pemerintah perlu merenungkan prioritas nasional yang lebih mendesak. Apakah ada masalah lain yang memengaruhi kesejahteraan rakyat dengan lebih signifikan? Apakah ada proyek-proyek infrastruktur lain yang lebih mendesak dan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat?
Pemerintah harus memastikan bahwa prioritas-prioritas ini diidentifikasi dan diberikan perhatian yang sesuai. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang bijak dalam alokasi sumber daya, baik dari segi keuangan maupun tenaga kerja.
Kesimpulan
Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang sedang dalam pembahasan memerlukan pertimbangan yang hati-hati. Ketika melangkah menuju masa depan, penting untuk tidak terjebak kembali dalam hutang yang membebani. harusnya belajar dari pengalaman sebelumnya dan mengambil keputusan yang bijak dalam pengelolaan keuangan.
Menghindari utang berlebihan adalah langkah pertama menuju kestabilan ekonomi dan kemandirian.
Meskipun tawaran China menarik dalam hal bunga dan teknologi, ketergantungan berlebihan pada satu negara bisa membawa risiko geopolitik dan pengorbanan kedaulatan. Selain itu, masalah pembebasan lahan dan pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya harus diatasi dengan cermat.
Lebih lanjut, pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, serta memastikan bahwa prioritas anggaran dan skala proyek ini sesuai dengan kebutuhan nasional yang lebih mendesak.
Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia menahan proyek ini hingga kondisi keuangan negara membaik dan opsi kerja sama dengan negara lain yang lebih potensial dieksplorasi.
Sumber: neraca.co.id
