PAKAR Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan kelangkaan dan tingginya harga beras tidak ujug-ujug terjadi. Fenomena itu dampak dari politisasi bantuan sosial (bansos).
“Penyebab utama yang mendorong harga beras adalah kebijakan penggunaan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bansos menjelang Pemilu 2024 ,” kata Achmad dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Februari 2024.
Achmad mengatakan hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Beleid itu mengalihkan tanggung jawab penyaluran bantuan pangan beras dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog.
“Alih-alih memastikan ketersediaan stok beras, badan ini kini juga bertugas sebagai penyalur bantuan sosial,” papar Direktur Narasi Institute itu.
Achmad menyebut Bulog memiliki 1,4 juta ton cadangan beras pada Januari 2024. Sayangnya, angka itu terkikis cepat akibat penyaluran bansos yang membutuhkan sekitar 660 ribu kilogram beras di setiap tahapnya.
“Dengan kebutuhan yang besar dan stok yang berkurang, harga beras di pasaran terancam melonjak,” jelas dia.
Selain itu, kebijakan impor beras sebagai solusi jangka pendek rupanya menghadapi tantangan berat. Sebab, negara pengekspor beras seperti Vietnam dan Thailand telah mengumumkan tidak menjual berasnya ke luar negeri.
“Stok beras yang seharusnya aman dan mencukupi, kini berisiko menipis drastis,” ujar Achmad.
Sumber: mediaindonesia.com
