Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP. (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)
Ada potensi adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 yang perlu mendapatkan perhatian serius. Keberpihakkan penguasa yang didorong oleh kepentingan pribadi sudah sangat dirasakan dengan adanya cawe-cawe hingga keterlibatan MK dalam memberi karpet merah bagi dinasti politik.
Perlu diingat, Pemilu 2024 memiliki peran krusial dalam menentukan arah masa depan ekonomi negara ini, dan dapat menjadi tonggak penting menuju status sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Keberhasilan pemilu ini menjadi syarat utama, dengan penekanan kuat pada pelaksanaan yang adil dan bebas dari kecurangan.
Pemilu yang bersih dan transparan akan menciptakan fondasi politik yang stabil, memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pelaku bisnis, serta memastikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil berdasarkan aspirasi rakyat.
Dengan melibatkan semua pihak dan memastikan partisipasi yang luas, pemilu dapat mencerminkan keinginan masyarakat terkait pembangunan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan isu-isu krusial lainnya. Hanya dengan memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara fair dan transparan, Indonesia dapat menciptakan dasar politik yang solid untuk mewujudkan potensinya sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia.
Pentingnya Memilih Pemimpin dengan Kapasitas Ilmu Ekonomi Kuat
Penting untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki kapasitas keilmuan ekonomi yang kuat dan berani untuk melakukan perubahan signifikan, terutama meninggalkan kebiasaan rezim sebelumnya yang tergantung pada utang luar negeri dan impor.
Calon yang mampu memahami dan merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat dan mandiri. Keterampilan dalam manajemen keuangan dan kemampuan untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri akan membuka peluang untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing global, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pemilihan calon presiden dan wakil presiden dengan pemahaman mendalam tentang ekonomi dan keberanian untuk melakukan perubahan substansial menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Kemandirian pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Pemerintah selanjutnya harus benar-benar mampu mengelola secara mandiri potensi sumber daya alam (SDA) Indonesia yang masih besar. Jika memang harus melibatkan asing maka perlu kehati-hatian agar tidak jatuh ke tangan asing secara terlalu besar seperti yang sudah terjadi pada komoditas Nikel dimana China lebih banyak menerima manfaat hingga 90% daripada Indonesia sebagai pemilik SDA.
Penting untuk memastikan bahwa kerjasama dengan pihak asing terbatas pada investasi dan transfer teknologi, dengan kesepakatan yang memastikan adanya transfer pengetahuan dan teknologi baru sejak awal.
Dalam konteks ini, kesepakatan bagi hasil (profit-sharing) harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya alamnya tanpa kehilangan kontrol atau terjebak dalam ketergantungan pada pihak asing.
Diversifikasi Ekonomi dan Tantangan Nikel
Harapan bahwa komoditas nikel akan menjadi penopang ekonomi terbesar bagi Indonesia akan menjadi sebuah harapan kosong, sebab dalam waktu dekat cadangan nikel terancam tak tersisa seiring dengan penggalian cadangan nikel yang dilakukan secara besar-besaran yang hanya menguntungkan China.
Cadangan nikel Indonesia menghadapi tantangan serius, dengan estimasi tersisa sekitar 5,2 miliar ton baik jenis saprolit maupun limonit, yang diperkirakan hanya akan mencukupi selama 6-11 tahun lagi.
Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penipisan cadangan ini disebabkan oleh ekspansi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang terus berkembang. Saat ini, terdapat 44 smelter untuk pirometalurgi saprolit dan 3 smelter untuk hidrometalurgi limonit.
Dengan konsumsi tahunan sebesar 210 juta ton saprolit dan 23,5 juta ton limonit, perluasan fasilitas pemurnian melalui pembangunan smelter baru yang masih dalam tahap konstruksi dan perencanaan menjadi kebutuhan mendesak.
Meskipun ada potensi tambahan sekitar 17 miliar ton nikel di luar green area yang belum dieksplorasi, perlu dipertimbangkan strategi berkelanjutan untuk menghindari risiko menjadi pengimpor bijih nikel dalam beberapa tahun ke depan, terutama bagaimana mengatasi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Dengan demikian Indonesia dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk diversifikasi ekonomi dan meningkatkan produktivitas sumber daya alam (SDA) di sektor lain. Oleh karena itu, perlu fokus pada optimasi pemanfaatan SDA di sektor Agromaritim sebagai alternatif yang berpotensi kuat untuk mengimbangi dampak berkurangnya ketersediaan cadangan nikel.
Dengan strategi ini, Indonesia dapat membangun keberlanjutan ekonomi yang lebih kuat dan tidak tergantung pada satu sektor sumber daya alam saja.
Ada hal yang harus ditempuh yaitu penyelarasan UU untuk mencapai akselerasi yang cepat dalam penyerapan investasi dan proses industrialisasi. Perlu segera diciptakan kepastian hukum dan keselarasan undang-undang yang mendukung. Langkah-langkah ini penting untuk menarik investor, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, dan meningkatkan daya tarik bagi industri.
Dengan menciptakan kejelasan dalam peraturan hukum dan menyelaraskan undang-undang yang ada, pemerintah dapat memberikan sinyal positif kepada pelaku bisnis, meminimalkan risiko, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Jangan membuat insentif-insentif yang merugikan negara seperti halnya mengumbar tax holiday, free royalti, pemberian HGU lahan dengan kontrak yang terlalu lama untuk investor asing dan lain-lain.
Penanggulangan Korupsi untuk Kredibilitas Pemerintahan
Hambatan besar bagi Indonesia dalam mencapai status sebagai negara dengan ekonomi terbesar terletak pada maraknya korupsi yang merusak kepercayaan publik dan investor terhadap tata kelola pemerintahan. Keadaan ini semakin memburuk dengan munculnya kasus penyalahgunaan anggaran proyek strategis nasional (PSN), di mana sekitar 36,67 persen dari nilai total investasi proyek pusat senilai Rp 1.515,4 triliun diperkirakan telah terjerat dalam praktik korupsi.
Fakta bahwa sejumlah dana mencapai ratusan triliun rupiah telah masuk ke kantong pribadi, melibatkan berbagai pihak dari ASN hingga politisi, menunjukkan tingkat korupsi yang mencapai proporsi yang mencemaskan. Praktik ini tidak hanya menghancurkan integritas sistem pemerintahan, tetapi juga menciptakan dampak serius terhadap investasi dan kemajuan ekonomi nasional.
Dalam konteks ini, penanggulangan korupsi menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing, memungkinkan Indonesia untuk mencapai potensinya sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia.
Tantangan dan Strategi Menuju Ekonomi Terbesar
Masih banyak PR bagi Indonesia untuk bisa bertengger di urutan atas sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia yaitu: infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, ketidakpastian regulasi dan kebijakan, ketergantungan pada komoditas ekspor, korupsi dan tata kelola pemerintahan, kualitas pendidikan yang masih tertinggal, ketidaksetaraan pembangunan antarwilayah, perubahan iklim dan kerentanan terhadap bencana alam, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, kesejahteraan sosial dan ketidaksetaraan, keterbatasan akses ke finansial bagi masyarakat.
Kesimpulannya, Pemilu 2024 menjadi tonggak penting yang tidak boleh diabaikan. Kecurangan dalam proses ini harus diperhatikan secara serius, sementara pemilihan pemimpin dengan kapasitas ekonomi kuat menjadi kunci keberhasilan. Penanggulangan korupsi dan manajemen sumber daya alam yang bijaksana perlu menjadi fokus utama.
Dalam menghadapi tantangan keberlanjutan cadangan nikel, diversifikasi ekonomi, terutama di sektor Agromaritim, menjadi solusi yang mendesak. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret dalam menciptakan kepastian hukum, menyelaraskan undang-undang, dan meningkatkan infrastruktur.
Hanya dengan strategi holistik dan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Seiring dengan itu, kesadaran akan peran penting Pemilu 2024 sebagai penentu arah ekonomi dan keberlanjutan negara harus senantiasa diperkuat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratis ini untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia.
