TEMPO.CO, Jakarta – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD bakal kembali bersua di panggung Debat Cawapres 2024 pada Ahad malam, 21 Januari 2024. Debat Cawapres kedua ini mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta desa.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih termasuk orang yang menunggu Debat Cawapres ini. Ia menanti komitmen ketiga kanditas pasangan calon soal reforma agraria. “Ini penting untuk petani,” kata Henry kepada Tempo melalui sambungan telepon, Jumat, 19 Januari 2024.
Henry mendesak presiden-wakil presiden terpilih selanjutnya mewujudkan reforma agraria yang menurutnya gagal diwujudkan Presiden Jokowi. Henry berujar, dengan redistribusi lahan objek reforma agraria, petani bisa mendapat penghidupan. Ketahanan pangan nasional, kata dia, juga bisa tercapai karena pertanian rakyat akan dikuatkan.
“Tapi redistribusi tidak dijalankan dan Presiden Jokowi hanya membuat program sertifikasi tanah,” ujar dia.
Jika menilik dokumen visi misi, ketiga Capres-Cawapres sudah mencantumkan misi reforma agraria dalam program kerjanya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Amin) bahkan menawarkan 9 poin.
Beberapa di antaranya, yakni janji akselerasi program redistribusi tanah; percepatan penyelesaian konflik agraria; percepatan pemberian kepastian hak atas tanah; percepatan penataan kelembagaan; harmonisasi kebijakan dan regulasi; penuntasan program Kebijakan Satu Peta dan Kebijakan Satu Data; pemberian akses tanah kepada masyarakat; pengembangan rencana tata ruang berbasis bidang tanah; hingga menyusun kebijakan dan regulasi perpajakan sektor agraria.
Dewan Pakar Tim Nasional (Timnas) Amin, Achmad Nur Hidayat, mengatakan Amin akan berkomitmen menjalankan 9 program reforma agraria yang telah dijanjikan dalam dokumen visi misi. Ia menyebut Amin menyiapkan langkah strategis dalam mengkoordinasikan berbagai aspek reforma agraria. Program kerja ini termasuk pembebasan tanah, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya alam, serta penyelesaian konflik agraria.
“Dengan menjalankan program-program tersebut, Amin optimistis bisa mencapai tujuan reforma agraria yang lebih adil dan berkeadilan,” kata Achmad kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.
Selanjutnya, Pasangan Capres-Cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka membawa misi reforma agraria ke dalam misi swasembada pangan.
Dalam dokumen visi misinya, Prabowo – Gibran menyatakan ingin menjalankan agenda reforma agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi sektor pertanan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran, Erwin Aksa, menyebut ada komitmen dari Prabowo-Gibran untuk mewujudkan reforma agrarian dan meredistribusi lahan ke petani. Erwin berujar, reforma agraria penting dilakukan untuk membawa keadilan bagi rakyat. Selain itu, untuk menyelesaikan konflik pertanahan.
“Apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi dalam reforma agraria, perlu dilanjutkan oleh pemimpin yang tegas,” kata Erwin kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.
Di sisi lain, ia berujar, Prabowo-Gibran akan melanjutkan food estate. Meskipun, proyek ini menuai kritik, termasuk oleh Konsorsium Pembaruan Agraria yang menolak food estate karena proyek ini dianggap menentang reforma agrarian.
“Indonesia perlu membangun food security dan food estate tujuannya untuk itu,” kata Erwin.
Sementara itu, Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD, membawa topik reforma agraria ke dalam misi ke-4 yang berjudul “Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi”. Dalam dokumen visi misinya, Ganjar – Mahfud menyampaikan gagasan “Reforma Agraria Tuntas”.
Keduanya menawarkan program penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan, termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah. Langkah ini disebut untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.
Narasi legalitas tanah sempat disorot KPA karena dinilai menjadi hambatan reforma agraria. Adapun program legalitas tanah ini sebelumnya dijalankan pemerintahan Jokowi melalui program sertifikasi tanah.
Akan tetapi, Dewan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Bonnie Setiawan, mengklaim program reforma agrarian Ganjar-Mahfud lebih komprehensif ketimbang Jokowi. “Bagi-bagi sertifikat hanya menjadi bagian kecil,” kata Bonni kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.
Bonnie berujar, prioritas reforma agrarian Ganjar-Mahfud adalah menjalankan land reform atau redistribusi yang sesuai lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) dan tanah objek reforma agraria (TORA). Sertifikasi dilakukan setelah redistrisbusi,” ujarnya.
Kegagalan Reforma Agraria Jokowi
Sepekan sebelum Debat Cawapres 2024, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merilis permasalahan-permasalahan agrarian di Tanah Air. Sekjen KPA Dewi Kartika juga menyoroti progres reforma agraria yang dijanjikan dalam agenda Nawacita ke-5 Presiden Jokowi.
Senada dengan Henry Saragih dari Serikat Petani Indonesia, Sekjen KPA Dewi kartika menyebut Presiden Jokowi gagal mewujudkan reforma agraria. Setidaknya, ada 10 indikator kegagalan 9 juta hektare reforma agraria era Jokowi.
Mulai dari sedikitnya penyelesaian lokasi prioritas reforma agraria (LPRA), tidak ada percepatan penyelesaian konflik agrarian, tidak ada usaha koreksi terhadap ketimpangan, tidak ada reforma agrartia terhadap klaim-klaim kawasan hutan.
Kemudian, tidak ada reforma agraria terhadap konsensi perkebunan dan terlalu sedikit yang selesai, tidak ada reformasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak ada reformasi bagi pengakuan wilayah adat, kecuali hutan adat. Dewi juga menyebut masih adanya masalah agraria dan migrasi perempuan pedesaan.
“Selain itu, impor pangan terus mengalir. Kita gagal berdaulat pangan,” kata Dewi dalam peluncuran Laporan Tahunan 2023 KPA, Senin, 15 Januari 2024. “Indikator lainnya adalah bencana ekologis akibat kegagalan reforma agraria.”
Kegagalan inilah yang menurut Dewi menjadi PR untuk presiden-wakil presiden selanjutnya. Dewi lantas menyodorkan sejumlah rekomendasi dan solusi, seperti usulan membentuk Badan Otorita Reforma Agraria (BORA). Selain itu, mendorong RUU Reforma Agraria.
Ihwal BORA, kata Dewi, mekanisme reforma agraria dilakukan dari bawah. Agenda ini melibatkan rakyat yang menjadi subjek prioritas dan gerakan masyarakat sipil secara aktif, inklusif, transparan, dan akuntabel. Nantinya, BORA akan dipimpin langsung oleh presiden.
Dewan Pakar Tim Nasional Anies-Muhaimin (Amin), Achmad Nur Hidayat, merespons positif usulan tersebut. Ia juga mengatakan Amin akan mempertimbangkan pembentukan BORA untuk mewujudkan reforma agraria. Namun, Amin akan mengkaji urgensinya. Sebab, menurutnya, reforma agraria membutuhkan kepempinan yang efektif tanpa harus ada lembaga baru.
“Yang penting adalah bagaimana meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan efektivitas implementasi program-program reforma agraria. Terutama yang terkait dengan redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, dan pengakuan hak ulayat masyarakat adat,” kata Achmad.
Hal serupa disampaikan Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo–Mahfud MD, Bonnie Setiawan. Ia mengatakan BORA bisa menjadi alternatif bagi badan penuntasan reforma agraria yang memenuhi prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas.
“Presiden tentu menjadi pemimpin utama dalam menuntaskan agenda reforma agraria,” kata Bonnie. “Dan prioritas utama reforma agraria Ganjar-Mahfud adalah menyelesaikan konflik agraria secara adil sesuai yang digariskan di visi misi.”
Sumber: fokus.tempo.co
