PARBOABOA, Jakarta – Penghentian iklan videotron yang merupakan buatan Anies Bubble menuai kontroversi. Tim Nasional Anies-Muhaimin (TIMNAS AMIN) mencurigai adanya campur tangan dari lawan politik.
Hal itu disampaikan Ekonom sekaligus Anggota Dewan Pakar TIMNAS AMIN Achmad Nur Hidayat, ia menyampaikan bahwa mungkin saja terdapat intimidasi dari lawan politik yang pro penguasa sehingga mempengaruhi keputusan pengelola videotron untuk menghentikan penayangan.
Seperti diketahui bahwa sebelumnya lokasi strategis di Grand Metropolitan Bekasi menjadi tempat pemasangan, dengan rencana bahwa videotron itu akan tayang selama seminggu, mulai dari tanggal 15 sampai dengan 21 Januari 2024.
“Sangat tercium adanya pihak yang terancam oleh keberadaan video tersebut,” ujar Achmad melalui keterangannya yang diterima PARBOABOA, Rabu (17/1/2024).
Achmad menyebut bahwa tampilan video yang ditayangkan pada videotron merupakan karya kerja sama Anies Bubble bersama dengan Olpproject. Adapun dananya berasal dari simpati Humanies yang terdiri dari anak muda penggemar K-Pop.
“Penayangan video ini membuktikan bahwa Generasi Z semakin suka AMIN,” klaim Achmad.
Kalangan Gen-Z Dikoptasi
Baginya, penghentian tayangan itu menjadi bukti mempersempit ekspresi Gen-Z mulai yang naik level tengah meningkatnya kesadaran berpolitik. Peristiwa kontroversial itu menunjukkan suatu ekspresi politik dari simpatisan dengan harapan emberikan dampak positif.
Olpproject diketahui harus mengumumkan penghentian paksa dengan alasan klaim mereka di luar kendali. Penjelasan terbatas itu kemudian menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, selain itu juga memicu spekulasi, serta ketidakpastian atas motif sesungguhnya.
Hak-hak Demoktratis
Achmad menuturkan bahwa langkah hukum perlu diambil demi memastikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat termasuk hak-hak demokratis lainnya.
Ia juga menekankan, jika terbukti penghentian iklan videotron tidak didasarkan pada aturan yang jelas, maka media juga perlu mempertimbangkan dampaknya akan kebebasan berpendapat dan keadilan pemilihan.
Bawaslu Harus Jemput Bola
Achmad menekankan bahwa seharusnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus selalu menunjukkan netralitasnya dengan prinsip demokrasi dan tanpa adanya tekanan eksternal.
Apalagi kata dia, masyarakat semakin memahami proses demokrasi sehingga lebih mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran.
“Sehingga dapat melibatkan diri secara aktif dalam menjaga integritas sistem politik,” paparnya.
Menurutnya, kini Bawaslu perlu menyelidiki lebih lanjut dengan memastikan setiap pelanggaran, tekanan, sekalipun campur tangan yang mungkin saja terjadi ditangani.
Selain itu, diperlukan juga perlindungan hukum terhadap pihak terdampak serta kemandirian lembaga pengawas menjadi kunci menjaga integritas pemilihan presiden.
“Kesimpulannya, penghentian videotron Anies Baswedan memberikan gambaran mengejutkan tentang ketidakpastian politik di Indonesia,” paparnya.
Sumber: parboaboa.com
