NAWACITAPOST.com – Negara yang mengutamakan keadilan sosial seharusnya memastikan pendapatan merata bagi seluruh rakyatnya. Namun, isu-isu ekonomi yang menjadi fokus dalam Debat 2 Pilpres menunjukkan realitas yang jauh dari harapan.
Angka rata-rata pendapatan per kapita sebesar 5.000 USD per tahun yang diumumkan oleh Pemerintah seakan menutupi ketimpangan ekonomi yang masih nyata di sejumlah wilayah, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Kenyataannya, sebagian besar daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, masih merasakan kekurangan kesejahteraan,” ungkap Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, MPP, dalam keterangannya, Kamis (21/12/2023).
Ketidaksetaraan pendapatan yang memprihatinkan tercermin dalam rasio Gini yang masih di atas batas ideal, menimbulkan keraguan terhadap keberhasilan ekonomi yang terkesan diperlihatkan secara selektif. Isu lain yang menjadi fokus adalah transparansi dalam pengelolaan utang negara yang menggemparkan.
Angka utang mencapai Rp8.040 triliun hingga akhir November 2023 menciptakan pertanyaan besar akan penggunaan dana tersebut.
Selanjutnya, perlindungan konsumen dari praktik pinjol ilegal juga menjadi sorotan. Penegakan hukum yang tegas perlu ditingkatkan untuk melindungi masyarakat, terutama profesi guru yang terjerat dalam praktik pinjaman online ilegal.
Di sisi lain, reformasi perpajakan yang merata dan mendukung petani lokal juga menjadi isu penting. Peningkatan keadilan sosial di Indonesia membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Redistribusi yang lebih efektif, transparansi dalam pengelolaan utang, perlindungan konsumen, dan dukungan untuk sektor pertanian adalah langkah penting dalam membangun fondasi kebijakan yang lebih solid dan adil.
Berikut 5 Isu Ekonomi Dalam Debat Cawapres yang Ditunggu Publik
1. Ketimpangan Pendapatan yang Menonjol
Realitas ekonomi menunjukkan ketidaksetaraan pendapatan yang memprihatinkan di berbagai wilayah Indonesia, dengan rasio Gini masih di atas batas ideal, mengindikasikan ketimpangan ekonomi yang perlu segera diperhatikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, rasio gini di Indonesia sebesar 0,384. Angka ini masih di atas batas ideal yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu 0,3.
2. Utang Negara dan Transparansi Pengelolaannya
Utang negara yang menggemparkan dan rencana penarikan utang yang besar menimbulkan pertanyaan terhadap pengelolaannya. Keterbukaan dalam penggunaan dana perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Sebab, pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menarik utang sebesar Rp600 triliun pada tahun 2024.
3. Perlindungan Konsumen dari Pinjol Ilegal
Perlindungan konsumen, terutama guru yang menjadi korban pinjol ilegal, perlu menjadi fokus dalam penegakan hukum yang tegas. Praktik pinjol yang merugikan masyarakat harus ditindak secara konsisten.
Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guru malah menjadi profesi yang paling banyak terjerat dalam masalah pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. OJK juga mencatat sebanyak 3.903 aduan masyarakat terkait pinjol ilegal hanya dalam rentang waktu singkat, mulai dari 1 Januari hingga 29 Mei 2023.
4. Reformasi Perpajakan yang Merata
Perlunya reformasi perpajakan yang merata, peningkatan kepatuhan pembayaran pajak, serta penanganan serius terhadap kebocoran perpajakan agar tidak ada lagi celah bagi penghindaran pajak yang merugikan negara.
5. Dukungan untuk Pemulihan Ekonomi Pertanian
Pentingnya dukungan konkret untuk memulihkan daya beli petani dan menjaga keseimbangan perdagangan dalam negeri. Kebijakan yang mendukung petani lokal untuk menjaga ketahanan pangan nasional menjadi hal yang krusial.
Sumber: nawacitapost.com
