Acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023) dengan mengundang kandidat capres 2024 merupakan program yang baik untuk mengupas visi misi ekonomi mereka.

Pengetahuan Ekonomi Anies Baswedan Jauh Diatas Rata-Rata Kandidat capres lainnya. Anies baswedan terlihat unggul dibandingkan kandidat lain terutama kejeliannya menyikapi investasi yang tidak diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja.

Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan, menyoroti permasalahan kompleks di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan Indonesia.

Meskipun angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6%, Anies menyampaikan keprihatinannya atas disonansi antara kenaikan investasi yang signifikan dan penurunan lapangan kerja yang tersedia.

Pertama, Anies menggambarkan tren positif dalam sektor investasi Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022. Investasi yang semula Rp 399 triliun melonjak menjadi Rp 1.200 triliun, mencerminkan kenaikan sebesar 201%.

Namun, anomali muncul ketika melihat penyerapan tenaga kerja yang mengalami penurunan sekitar 76% dalam periode yang sama. Ini menciptakan paradoks di mana pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan lapangan kerja.

Anies mempertanyakan dampak nyata pertumbuhan ekonomi yang belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Pernyataannya mengenai masyarakat yang menjadi “penonton” pertumbuhan ekonomi menunjukkan ketidaksetaraan distribusi manfaat ekonomi.

Hal ini terlihat dari jumlah pengangguran di Indonesia, yang pada Agustus 2023 mencapai 7,86 juta orang, mayoritas di antaranya adalah generasi Z (usia 15-24 tahun).

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa meskipun tingkat pengangguran turun, jumlah dan tingkat pengangguran masih relatif tinggi dibandingkan sebelum Pandemi. Dengan tingkat pengangguran tertinggi pada kelompok usia 15-24 tahun mencapai 19,40%,

“Pertanyaan muncul mengenai siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kenaikan investasi selama ini.”

Sebagai pemimpin yang peduli terhadap keadilan sosial, Anies mendorong perlunya refleksi mendalam terkait model pembangunan yang dapat memberikan manfaat lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya Anies menyoroti peran sektor industri sebagai solusi potensial untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dalam upayanya mengembalikan keseimbangan antara investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Anies mengajukan ide untuk mendorong pertumbuhan sektor industri yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja. Melalui kebijakan yang mendukung inovasi dan pengembangan sektor ini, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam dinamika ketenagakerjaan.

Visi Anies terhadap Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, melainkan juga pada kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh penduduk.

Pemikiran ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama.

Dalam kaitannya dengan kontribusi sektor terhadap tenaga kerja, Anies menegaskan perlunya penyesuaian strategis. Sementara sektor pertanian dan manufaktur mengalami penurunan, sektor pertambangan yang mengalami peningkatan justru tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Anies membangkitkan kesadaran akan pentingnya mendukung sektor-sektor yang secara efektif dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja.

Permasalahan infrastruktur juga menjadi sorotan Anies. Meskipun terjadi peningkatan, kualitas infrastruktur belum optimal, terutama dalam aspek pendidikan. Ketidaksetaraan kualitas manusia antara Jakarta dan daerah-daerah lain menjadi tantangan serius yang perlu diatasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia secara merata.

Dengan demikian, Anies Baswedan tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dan adil bagi semua warganya.

Oleh Achmad Nur Hidayat, MPP | Ekonom & Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, CEO Narasi Institute