The show must go on. Apa pun yang terjadi, proyek Rempang Eco City tetap berjalan. “Ini investasinya total Rp300 triliun lebih. Tahap pertama itu Rp175 triliun,” ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/9/2023), seperti dilansir Tempo.co.
“Kalau ini lepas, berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” tambahnya.
Bahlil pun memastikan rencana investasi Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, akan tetap berjalan demi kepentingan rakyat.
Menurut Bahlil, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jika potensi investasi itu tidak terealisasi, kata dia, akan ada banyak kerugian yang akan diderita.
Menurut Bahlil, pihaknya bakal menyiapkan hunian baru untuk 700 kepala keluarga (KK) yang terdampak pengembangan investasi tahap pertama di Pulau Rempang. Hunian tersebut bakal dibangun dalam rentang 6 hingga 7 bulan. “Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah tipe 45 yang nilainya kurang lebih Rp120 juta,” kata Bahlil.
Selain itu, pemerintah bakal memberikan fasilitas uang dan tempat tinggal sementara selama masa tunggu konstruksi hunian baru sebagai semacam ganti rugi. Nominal uang masa tunggu transisi itu, kata Bahlil, Rp1,2 juta per orang. Kemudian, ada fasilitas biaya sewa rumah senilai Rp1,2 juta.
Rempang Eco City merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pengembangan Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Pengembangan Rempang Eco City diluncurkan di Kementerian Koordinator Perekonomian pada 12 April 2023. PT Makmur Elok Graha (MEG) milik taipan Tomy Winata menjadi pengembang dengan nilai investasi sekitar Rp381 triliun hingga 2080 mendatang.
Akan tetapi, masyarakat Pulau Rempang menolak direlokasi untuk proyek tersebut. Konflik pun pecah di Pulau Rempang. Bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri terjadi pada Kamis (7/9/2023) lalu ketika aparat gabungan memaksa masuk perkampungan untuk memasang tapal batas di Pulau Rempang. Kerusuhan kembali pecah ketika masyarakat berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam pada 11 September 2023.
Sementara itu, BP Batam menargetkan relokasi tahap pertama rampung pada 28 September 2023. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan untuk tahap pertama, ada empat perkampungan yang bakal direlokasi ke Dapur 3 Sijantung. Empat perkampungan tersebut berada di lahan 2.000 hektare yang bakal ditempati Xinyi Group, investor dari Tiongkok, dengan nilai investasi kurang lebih Rp172,5 triliun. “Itu yang kami diberikan tugas untuk menyelesaikannya,” cetus Rudi di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Tinjau ulang izin
Adapun pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah meninjau ulang izin yang telah diberikan kepada investor untuk berinvestasi di Pulau Rempang. Hal itu penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dan ketentuan yang berlaku. “Termasuk untuk memastikan kepentingan masyarakat setempat diperhatikan,” kata Achmad, Kamis (14/9/2023).
Sumber: kabnews.id
