Masyarakat Indonesia khawatir tentang harga beras yang terus meningkat di dalam negeri. Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengeluarkan dua arahan: melakukan operasi pasar dan memberikan bantuan sosial beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Namun, apakah kedua arahan presiden tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia.
Berdasarkan data dari Ombudsman RI, harga beras di Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan dalam kurun waktu Agustus hingga September 2023. Harga beras premium meningkat sekitar 11,54%, sedangkan harga beras medium naik sekitar 5,92%.
Harga beras medium mencapai Rp12.700/kg pada akhir September, sementara harga beras premium mencapai Rp15.180/kg. Harga-harga ini jelas melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.
Pengaruh 2 Arahan Presiden Mengenai Harga Beras
Penyediaan bantuan sosial beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah arahan pertama yang diberikan Presiden Jokowi. Meskipun langkah ini tampaknya bermanfaat karena memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, ada kekhawatiran tentang seberapa mudah bantuan ini tersedia dan didistribusikan dengan baik.
Apakah pemerintah memiliki kontrol yang cukup untuk memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan? Apakah bantuan tersebut akan mencukupi untuk menstabilkan harga beras di pasar?
Arahan kedua adalah melakukan operasi pasar, yang merupakan upaya untuk menstabilkan harga dengan memasok beras secara besar-besaran ke pasar. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana operasi pasar ini akan efektif dalam menekan kenaikan harga beras yang sudah begitu signifikan.
Apakah ada cara yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi masalah harga beras yang terus meningkat atau operasi pasar ini hanya akan bersifat sementara?
Bukan hanya tindakan darurat seperti bansos beras dan operasi pasar, pemerintah seharusnya memiliki strategi yang lebih jelas dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah harga beras.
Banyak pihak masih mempertanyakan seberapa efektif operasi pasar dalam mengatasi masalah harga beras yang telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Untuk menghindari potensi penyalahgunaan kebijakan, transparansi dalam penggunaan anggaran untuk menangani krisis harga beras harus dipastikan.
Pemerintah perlu mengambil tindakan yang lebih tegas dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah harga beras yang terus meningkat.
Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan produksi beras di dalam negeri agar ketersediaannya dapat ditingkatkan. Selain itu, perlu ada peningkatan pengawasan terhadap spekulasi dan manipulasi harga beras oleh pihak-pihak tertentu di pasar.
Kedua, untuk mengendalikan harga beras, pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan jangka panjang untuk mendukung petani beras, meningkatkan infrastruktur pertanian, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Kesimpulan
Harga beras yang terus meningkat menjadi masalah serius bagi rakyat Indonesia. Meskipun Presiden Jokowi telah mengeluarkan dua arahan untuk mengatasi masalah ini, masih ada banyak pertanyaan yang harus dijawab.
Langkah-langkah seperti bansos beras dan operasi pasar bisa menjadi langkah awal, tetapi pemerintah perlu menyusun rencana yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah ini.
Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran dan evaluasi berkala sangat penting untuk memberikan masyarakat pemahaman dan pemantauan tentang tindakan yang diambil oleh pemerintah.
Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute
