Dugaan keterlibatan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dalam kejahatan tragis menarik perhatian luas. Praka RM, anggota Paspampres yang disebut-sebut, diduga menganiaya pemuda Aceh hingga tewas. Keprihatinan terhadap insiden ini tumbuh semakin besar.
Berdasarkan berbagai laporan di media sosial, Praka RM diduga terlibat dalam penculikan dan penganiayaan terhadap pemuda dari Mon Keulayu, Aceh, yang mengakibatkan kematian korban. Lebih lanjut, dikatakan bahwa korban sempat menerima ancaman untuk mengirimkan uang tebusan kepada oknum Paspampres.
Selain Praka RM, dua anggota TNI lainnya juga dikaitkan dengan perbuatan ini. Sejauh ini, alasan di balik tindakan ini diduga adalah untuk memperoleh uang tebusan dari keluarga korban. Perbuatan seperti ini menunjukkan bahaya potensial penyalahgunaan wewenang oleh anggota militer.
Meski motif ekonomi tampak dominan, masih ada beberapa pertanyaan yang menggantung. Bagaimana korban, Imam Masykur, dipilih sebagai target? Mengapa pelaku meyakini keluarga korban akan membayar tebusan? Apakah ada faktor lain yang mendasari tindakan ini? Semua pertanyaan ini perlu diselidiki lebih mendalam.
Pelaku yang seharusnya menjaga keamanan malah menyebabkan kematian seorang pemuda. Ini bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga pengingkaran terhadap prinsip etika dan moral TNI dan Paspampres. Kepercayaan publik pada institusi keamanan terancam, dan stabilitas nasional bisa terpengaruh.
Lebih lanjut, bukti visual yang tersebar memberikan gambaran kekejaman dari peristiwa ini, menyoroti pelanggaran martabat kemanusiaan. Jika terbukti, ini menunjukkan adanya kegagalan pengawasan di tingkat institusi.
Dengan kasus lain yang belum diselesaikan secara memuaskan, bagaimana masyarakat dapat meyakini bahwa kasus Imam Masykur akan diperlakukan dengan adil? Setiap kelemahan dalam penegakan hukum berpotensi mengizinkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum dan etika.
Dalam menanggapi, pihak berwenang harus menegaskan bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa terkecuali. Penanganan kasus ini akan menjadi batu ujian untuk efektivitas sistem hukum kita.
Kesimpulan dan Rekomendasi:
Kasus yang melibatkan TNI dan Paspampres menyoroti kebutuhan reformasi di institusi keamanan. Kepercayaan publik harus dipulihkan melalui langkah konkret yang mengatasi ketidaksesuaian perilaku dan menekankan integritas dan pengabdian yang sejati.
Pertama, menjamin penyidikan perkara dilakukan secara menyeluruh, independen, tanpa campur tangan dan pengaruh pihak-pihak terkait, sekaligus harus mengundang ahli pengawasan dari luar dan independen untuk menjamin objektivitas dan keakuratan proses penyidikan.
Kedua, mengambil tindakan hukum yang serius terhadap pelanggar, apapun pangkat atau jabatannya, dan memastikan bahwa hukuman diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan masing-masing pelaku.
ketiga, memberikan informasi kepada publik secara transparan mengenai kemajuan investigasi dan kegiatan badan keamanan dan memastikan bahwa persidangan dan persidangan berlangsung terbuka dan adil serta tunduk pada pengawasan publik.
Keempat, memberikan dukungan dan perlindungan kepada keluarga korban terhadap proses hukum dan pengawasan publik yang ketat, untuk memastikan bahwa hak-hak keluarga korban dihormati dan mereka memiliki akses terhadap informasi yang relevan.
Kelima, meningkatkan pengendalian internal di lembaga keamanan untuk mencegah pelanggaran etika dan hukum di masa depan. Membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan internal untuk perilaku anggota militer, dan Melakukan reformasi dalam organisasi keamanan untuk memperkuat nilai-nilai, etika, dan tanggung jawab sosial personil militer dan Organisasi Pelatihan yang berfokus pada hak asasi manusia.
Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara konsisten dan sungguh-sungguh, kasus ini memiliki potensi untuk diselesaikan dengan adil dan transparan. Hal ini juga memberikan sinyal bahwa badan keamanan dan pemerintah serius dalam menegakkan hukum, menjaga integritas, dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN & CEO Narasi Institute
