TREN:

Melarang Rangkap Jabatan Komisaris: Mengapa Kemenkeu da...
UU IKN, Demokrasi Sentralistik dan Berkuasanya Kaum Oli...
Antara IKN, Penundaan Pemilu, Perpanjangan Masa Jabatan...
0 Items
Achmad Nur Hidayat
  • Beranda
  • Kebijakan Publik
  • Narasi Ekonomi
  • Opini
  • Tentang Saya
    • Download ANH Mobile APP

Pilih Halaman

Semua

Terbaru
Melarang Rangkap Jabatan Komisaris: Mengapa Kemenkeu dan KemenPAN-RB Harus Bertindak Sekarang

Melarang Rangkap Jabatan Komisaris: Mengapa Kemenkeu dan KemenPAN-RB Harus Bertindak Sekarang

Nov 3, 2025 | Kebijakan Publik

Pertanyaan kunci: Apakah kita rela membiarkan tata kelola negara berjalan dengan rem tangan...

  • Infrastruktur Indonesia 10 Tahun Terakhir (2014-2025): Besar Pasak Daripada Tiang

    Infrastruktur Indonesia 10 Tahun Terakhir (2014-2025): Besar Pasak Daripada Tiang

    Okt 31, 2025 | Analisis

  • Menurunkan Ongkos Haji 2026 Rp2 Juta: Adakah Lagi Yang Bisa di Efisienkan?

    Menurunkan Ongkos Haji 2026 Rp2 Juta: Adakah Lagi Yang Bisa di Efisienkan?

    Okt 31, 2025 | Analisis

  • Crisis at the Edge of Euphoria: Is the “AI Bubble” About to Burst?

    Crisis at the Edge of Euphoria: Is the “AI Bubble” About to Burst?

    Okt 29, 2025 | Analisis

  • Siapa Membayar Bunga Whoosh? Menyelamatkan Ambisi Infrastruktur dari Lubang Fiskal

    Siapa Membayar Bunga Whoosh? Menyelamatkan Ambisi Infrastruktur dari Lubang Fiskal

    Okt 29, 2025 | Analisis

  • Risiko Baru di Balik Gagasan IPO Pengembang Rumah Subsidi

    Risiko Baru di Balik Gagasan IPO Pengembang Rumah Subsidi

    Okt 29, 2025 | Analisis

  • Umrah Mandiri: Kemandirian Ibadah di Era Baru

    Umrah Mandiri: Kemandirian Ibadah di Era Baru

    Okt 29, 2025 | Analisis, Ekonomi

  • Menata Ulang Rp200 Triliun: Dari Kolam Likuiditas ke Mesin Pencipta Kerja

    Menata Ulang Rp200 Triliun: Dari Kolam Likuiditas ke Mesin Pencipta Kerja

    Okt 29, 2025 | Analisis

  • Tarif 32 Persen dari AS, Bukti Lemahnya Negosiasi Ekonomi Indonesia

    Tarif 32 Persen dari AS, Bukti Lemahnya Negosiasi Ekonomi Indonesia

    Jul 8, 2025 | Analisis, Kebijakan Publik

  • Saatnya BRICS Bersikap Tegas di Tengah Tekanan Tarif Trump: Kenapa Indonesia Harus Ubah Haluan Negosiasi Dari Melunak Menjadi Tegas?

    Saatnya BRICS Bersikap Tegas di Tengah Tekanan Tarif Trump: Kenapa Indonesia Harus Ubah Haluan Negosiasi Dari Melunak Menjadi Tegas?

    Jul 7, 2025 | Analisis, Ekonomi

Trending Post

  • Melarang Rangkap Jabatan Komisaris: Mengapa Kemenkeu dan KemenPAN-RB Harus Bertindak Sekarang
  • Infrastruktur Indonesia 10 Tahun Terakhir (2014-2025): Besar Pasak Daripada Tiang
  • Menurunkan Ongkos Haji 2026 Rp2 Juta: Adakah Lagi Yang Bisa di Efisienkan?
  • Crisis at the Edge of Euphoria: Is the “AI Bubble” About to Burst?
  • Siapa Membayar Bunga Whoosh? Menyelamatkan Ambisi Infrastruktur dari Lubang Fiskal
  • Risiko Baru di Balik Gagasan IPO Pengembang Rumah Subsidi
  • Umrah Mandiri: Kemandirian Ibadah di Era Baru
  • Menata Ulang Rp200 Triliun: Dari Kolam Likuiditas ke Mesin Pencipta Kerja
  • Tarif 32 Persen dari AS, Bukti Lemahnya Negosiasi Ekonomi Indonesia
  • Saatnya BRICS Bersikap Tegas di Tengah Tekanan Tarif Trump: Kenapa Indonesia Harus Ubah Haluan Negosiasi Dari Melunak Menjadi Tegas?
  • Melambungnya Subsidi Listrik Rp105 Triliun: Untuk Siapa?
  • Iklan Rokok di Media Siber: Apakah Kebijakan Kemenkes Terlalu Berlebihan?

Dirancang oleh Elegant Themes | Didukung oleh WordPress