Ancaman Boikot Piala Dunia Mencuat Usai UEFA Menolak Rencana Komersialisasi FIFA

Rencana Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) untuk menjual sebagian saham pengelolaan Piala Dunia kepada pihak swasta mendapat penolakan keras dari Uni Sepak Bola Eropa (UEFA). Kebijakan tersebut memicu gejolak besar hingga memunculkan ancaman boikot dari negara-negara anggota UEFA, seperti dilansir dari Detik Sport. Perselisihan ini bermula dari proposal baru yang diprakarsai Presiden FIFA Gianni Infantino.

Gianni Infantino berencana merancang pembentukan perusahaan swasta bernama FIFA Forward Enterprise (FFE) yang bertugas mengelola turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub. Skema yang dirancang menetapkan mayoritas saham FFE tetap berada di tangan FIFA. Namun, sisa kepemilikan saham bakal dilepas kepada investor luar dengan nilai estimasi perusahaan mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp362 triliun.

Langkah Infantino dinilai federasi tertinggi sepak bola Eropa tersebut telah melampaui batas kewenangan. Dalam penyataan resminya, UEFA mempertanyakan transparansi keuangan terkait siapa pihak yang diuntungkan secara finansial, serta menegaskan bahwa FIFA tidak memiliki hak untuk menjual saham Piala Dunia.

Sikap kritis ini ditindaklanjuti dengan rencana menggelar pertemuan virtual darurat oleh negara-negara di bawah naungan UEFA pada pekan ini. Agenda utama rapat tersebut membicarakan langkah penolakan resmi sekaligus mempertimbangkan opsi boikot Piala Dunia jika Infantino tetap memaksakan rencana pembentukan FFE.

Ketegangan yang Berulang Antara UEFA dan FIFA

Konflik mengenai komersialisasi turnamen ini memperpanjang deretan perselisihan antara kedua lembaga. Sebelumnya, Presiden UEFA Aleksander Ceferin sempat melayangkan aksi protes dengan melakukan boikot pada partai final Piala Dunia 2026 akibat ketidaksepakatan terhadap berbagai regulasi FIFA.

Sejumlah kebijakan FIFA yang memicu penolakan UEFA meliputi lonjakan harga tiket Piala Dunia 2026 yang dinilai memberatkan para suporter. Selain itu, UEFA menentang penerapan aturan hydration break yang dianggap menjadi celah komersialisasi iklan, serta mengecam wacana penambahan jumlah peserta menjadi 64 tim untuk edisi Piala Dunia 2030.