Trump Kecam Denda Uni Eropa Sebesar 890 Juta Euro Kepada Google

Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan kecaman keras atas langkah Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi denda sebesar 890 juta Euro atau sekitar Rp 18,1 triliun kepada Google pada Sabtu (25/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Sanksi finansial tersebut dijatuhkan oleh Komisi Eropa karena Google terbukti melanggar Digital Markets Act. Regulasi yang berlaku sejak tahun 2022 ini digunakan untuk mengawasi praktik bisnis raksasa teknologi AS, di mana Google dinilai memanfaatkan Google Search untuk mempromosikan layanan perjalanan serta belanjanya sendiri secara tidak adil, sekaligus membatasi opsi pembayaran alternatif di Play Store.

Sebagai bentuk perlawanan atas sanksi tersebut, Trump mengumumkan rencana jajarannya untuk segera membuka investigasi Section 301 terhadap Uni Eropa. Langkah hukum ini diklaim bertujuan untuk membatalkan sanksi denda sekaligus memicu penjatuhan tarif substansial bagi blok Eropa tersebut.

"Amerika Serikat bukanlah 'CELENGAN' bagi Eropa, dan kami tidak akan membiarkannya menjadi seperti itu," tulis Trump.

Trump menilai bahwa denda jumbo yang menimpa Google diberikan tanpa disertai penjelasan yang memadai oleh pihak berwenang di Eropa.

"Semoga KEBENARAN ini menjadi bukti bahwa kami akan segera memulai investigasi 301 terhadap praktik 'MERAMPOK' Perusahaan Amerika dan Wajib Pajak Amerika," lanjut Trump.

Atas putusan tersebut, Google diberikan tenggat waktu selama 60 hari untuk mematuhinya atau menghadapi ancaman denda tambahan hingga 5 persen dari total omset globalnya. Hukuman 890 juta Euro saat ini tercatat kurang dari satu persen jika dibandingkan dengan laba kuartalan terbaru Google yang mencapai USD 112,1 miliar.

Pihak manajemen Google turut memberikan tanggapan resmi terkait sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Komisi Eropa tersebut.

"Regulasi seharusnya meningkatkan produk, bukan memperburuknya," kata Walker, Penasihat Hukum Google Kent Walker.

Walker menegaskan bahwa penjatuhan hukuman ini pada akhirnya justru akan merugikan para pengguna di wilayah Eropa karena berpotensi menurunkan kualitas layanan produk yang dihasilkan perusahaan.