Setara Institute Kritil Pelibatan TNI dalam Pengawasan Perpajakan

Kritik tajam mengemuka terkait kebijakan pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak masyarakat. Langkah tersebut dinilai dapat memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Pendiri Setara Institute Hendardi menilai penggunaan pendekatan keamanan dalam urusan perpajakan menyampaikan pesan yang kontraproduktif kepada warga negara. Menurutnya, pemerintah seharusnya memulihkan kepercayaan publik melalui perbaikan integritas dan tata kelola yang bersih.

"Karena itu, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki integritas tata kelola pemerintahan, memperbaiki perilaku pejabat dan penyelenggara negara, serta memberantas korupsi dan memerangi penyalahgunaan jabatan, bukan dengan mengedepankan pendekatan keamanan," tandas Hendardi.

Langkah menakut-nakuti pembayar pajak menggunakan militerisasi pengawasan juga dinilai tidak tepat untuk membiayai pembangunan negara. Upaya memulihkan partisipasi sukarela masyarakat harus menjadi prioritas utama ketimbang pola pengawasan inkonstitusional.

"Yang dibutuhkan saat ini memulihkan kepercayaan Rakyat untuk secara sukarela terlibat dalam pembiayaan pembangunan negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara, bukan menakut-nakuti warga negara dengan pelibatan Babinsa secara inkonstitusional," kata Hendardi.

Pemerintah diharapkan segera mengevaluasi kebijakan tersebut demi menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta terbebas dari intimidasi aparat keamanan.