Presiden Prabowo Minta Danantara Ikut Rapat KSSK

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara untuk diikutsertakan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada Selasa malam, 28 Juli 2026. Langkah tersebut dilakukan di tengah pengunduran diri Perry Warjiyo dari posisi Gubernur Bank Indonesia, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu mengapresiasi pengabdian Perry selama memimpin bank sentral. Ia memastikan pengunduran diri tersebut tidak mengganggu koordinasi kebijakan antarlembaga maupun stabilitas sistem keuangan.

Sinergi kebijakan moneter dan koordinasi antara BI, LPS, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Keuangan dipastikan terus berjalan dengan baik. Anggito menyampaikan bahwa KSSK telah dikumpulkan oleh Presiden pada Senin malam untuk menegaskan keberlanjutan kebijakan tetap terjamin.

"Kami akan terus bangun kepercayaan itu dengan sinergi kebijakan-kebijakan yang lebih bagus, pro rakyat. Nanti malam kami akan ada pertemuan prinsipal KSSK, sekarang diperkuat dengan Danantara juga akan bergabung ke KSSK. Dan minggu depan kami akan sampaikan stand policy kami setelah melakukan koordinasi nanti malam ya," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.

Sesuai undang-undang, KSSK diketuai oleh Menteri Keuangan dengan anggota BI, OJK, dan LPS. Namun, komite berhak mengundang pihak terkait seperti Danantara sesuai arahan Presiden Prabowo karena lembaga tersebut turut mengelola sektor keuangan.

"Jadi karena Danantara itu juga mengelola sektor keuangan, jadi tadi malam arahan Bapak Presiden untuk mengikutsertakan Danantara. Saya kira itu sangat bagus dan sebetulnya kami sudah bermaksud juga untuk melakukan, tapi ini ada arahan dari Bapak Presiden akan jauh lebih bagus," ujar Anggito Abimanyu.

Kehadiran Danantara berfokus untuk memperkuat koordinasi kebijakan tanpa mengambil keputusan dalam rapat KSSK. Hak pengambilan keputusan tetap berada pada otoritas masing-masing, dan hasil koordinasi akan dituangkan dalam pernyataan kebijakan bersama pekan depan.

"Kalau KSSK itu kan koordinasi komite. Sifatnya adalah mengkoordinasikan supaya kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan itu align. Kami tidak mengambil keputusan kebijakan. Kebijakan diserahkan kepada otoritas masing-masing, otoritas fiskal, otoritas moneter, otoritas sektor keuangan dan otoritas penjaminan atau resolusi," kata Anggito Abimanyu.