Prabowo Minta Menteri Keuangan Usut Penyelundupan di Bea Cukai

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengusut dugaan praktik penyelundupan yang dinilai masih marak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Penegasan tersebut disampaikan dalam Pidato Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Langkah tegas ini diambil guna memperketat pengawasan laut dan perbatasan dari berbagai tindak ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara. Prabowo menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap lembaga pengawas penegakan hukum tersebut.

"Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga ya, Bakamla juga tugasmu. Coba itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ," kata Prabowo.

Instruksi Presiden ini muncul di tengah upaya pembenahan internal DJBC yang sebelumnya diklaim telah menunjukkan perkembangan positif. Pada Juli 2026, Menkeu Purbaya sempat menyampaikan bahwa jajaran kepemimpinan di struktur Bea Cukai telah dirombak demi meningkatkan efektivitas kinerja.

"Pak Prabowo sudah melihat ada perbaikan yang signifikan di Bea Cukai," kata Purbaya.

Selain perombakan personel, Kementerian Keuangan mengancam bakal membubarkan unit terkait apabila performa instansi tersebut tidak kunjung membaik.

"Bea Cukai progresnya sudah amat baik, kita sudah kocok ulang pegawai-pegawai di sana dan sekarang yang di pucuk-pucuk pimpinan sudah orang-orang yang relatif lebih baik dan mereka tahu kalau mereka enggak baik mereka akan dibubarkan," ujar Purbaya.

Hingga pertengahan 2026, operasi penindakan DJBC berfokus pada penghentian masuknya komoditas ilegal, seperti pakaian bekas impor, rokok tanpa pita cukai, hingga penyelundupan emas.