Pemerintah Siapkan Insentif Pajak dan Magang Tekan Badai PHK

Pemerintah menggelontorkan sejumlah bantuan insentif bagi dunia usaha guna menekan laju pemutusan hubungan kerja di tengah tantangan ekonomi nasional, Kamis (6/8/2026), dilansir dari Investor Daily. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan langkah ini diambil untuk meringankan beban perusahaan sekaligus menjaga stabilitas pasar tenaga kerja. Salah satu stimulus utama yang disiapkan adalah fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja berpenghasilan bruto hingga Rp 10 juta per bulan pada sektor-sektor tertentu.

Kebijakan perpajakan ini dirancang agar beban finansial perusahaan berkurang sehingga efisiensi tidak dilakukan melalui pemangkasan karyawan. "Bantuan yang pemerintah sudah berikan itu dalam bentuk insentif untuk perusahaan supaya tidak melakukan penghentian. PPh-nya ditanggung pemerintah sampai Rp 10 juta, jadi kita berharap itu tidak melakukan PHK," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain fasilitas PPh Pasal 21 DTP, pemerintah turut mengandalkan Program Magang Nasional untuk memperluas kesempatan kerja baru. Dalam skema pemagangan ini, pemerintah menanggung pembayaran uang saku atau gaji peserta magang selama periode enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah punya Program Magang Nasional sehingga dari magang itu menambah insentif tenaga kerja kepada perusahaan. Karena tenaga kerja baru yang masuk itu kan dibayar gaji juga oleh pemerintah," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dukungan pembiayaan tenaga kerja baru tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan stimulus bagi perusahaan dalam merekrut serta membina calon pekerja. Rangkaian insentif ini juga ditargetkan mampu mempertahankan tenaga kerja yang ada sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah fenomena pengurangan pekerja di berbagai sektor.