Pemerintah Kembangkan Program Sekolah Rakyat di Tengah Penurunan Anak Usia Sekolah

Pemerintah tengah mengembangkan program Sekolah Rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, di tengah kondisi menurunnya jumlah anak usia sekolah di Indonesia.

Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, tingkat fertilitas di Indonesia tercatat sebesar 2,13 anak per perempuan, sementara proporsi penduduk lansia mencapai 11,97 persen, seperti dilansir dari Detikcom.

Penurunan jumlah anak usia sekolah ini menimbulkan pertanyaan terkait pembangunan gedung sekolah baru. Namun, Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Suryanto, menilai kedua kondisi tersebut tidak bertentangan.

"Penurunan jumlah anak usia sekolah bisa terjadi bersamaan dengan keterbatasan akses pendidikan layak. Yang kita hadapi adalah persoalan distribusi, keterjangkauan, kualitas, dan keadilan sosial," ujar Dr Suryanto.

Penurunan peserta didik tidak terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah mengalami penurunan jumlah peserta didik, sedangkan wilayah perkotaan dan industri tidak mengalami penurunan.

Dr Suryanto menegaskan pemerintah sebaiknya tidak menggunakan data nasional sebagai dasar kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Kebijakan perlu didasarkan pada data yang tepat hingga tingkat desa dan kecamatan.

Dalam konteks penurunan anak usia sekolah, pembangunan sekolah baru sebaiknya menjadi opsi terakhir. Pemerintah perlu memetakan kapasitas sekolah yang ada dan membuat proyeksi jumlah siswa hingga 20 tahun ke depan.

"Saya menyarankan konsep sekolah klaster untuk efisiensi, di mana satu sekolah utama menjadi pusat layanan dan sekolah kecil sebagai satelit pembelajaran," kata Dr Suryanto.

Bangunan sekolah yang kosong dapat dialihfungsikan menjadi pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau perpustakaan desa, langkah yang lebih efisien dibandingkan membiarkan gedung terbengkalai.

Tantangan pendidikan kini bergeser dari akses menuju mutu pembelajaran, dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar mencapai 99,51 persen.

Namun, hasil PISA 2022 menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih di bawah rata-rata negara OECD, yang berarti anak-anak sudah bersekolah tetapi belum belajar secara optimal.

Dr Suryanto mendorong evaluasi keberhasilan Sekolah Rakyat berdasarkan kemampuan lulusan mendapatkan pekerjaan layak dan keluar dari kemiskinan.

"Kebijakan guru juga perlu lebih fleksibel melalui redistribusi tenaga pendidik dan pemanfaatan teknologi. Kita harus membangun ekosistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak menemukan kemampuan terbaiknya," ujarnya.