Pemangkasan Anggaran Perpusnas 2026 Ancam Distribusi Buku Desa

Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2026 dari Rp721 miliar menjadi Rp377,9 miliar mengancam keberlanjutan program distribusi buku ke desa hingga pelestarian naskah kuno, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Jumat (31/7/2026).

Pengurangan dana operasional sebesar lebih dari 45 persen tersebut menuai perhatian ketat dari kalangan akademisi karena dinilai berdampak langsung terhadap upaya peningkatan tingkat literasi masyarakat yang baru mulai menunjukkan grafik positif.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Digital UPT Perpustakaan dan Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Hardika Dwi Hermawan, menyoroti momentum pemotongan anggaran yang dinilai kurang tepat di tengah upaya perbaikan indeks membaca nasional.

"Namun, saat minat baca dan literasi mulai meningkat, justru program distribusi buku yang menjadi motor penggeraknya dipangkas pada tahun 2026. Ini bukan sekadar soal anggaran yang ketat, tetapi memotong program yang sedang berhasil," ujar Hardika.

Lektor Program Studi Pendidikan Teknik Informatika FKIP UMS tersebut menegaskan bahwa penguatan literasi sepatutnya menjadi prioritas pembangunan nasional demi menjaga kualitas sumber daya manusia, sehingga ia mengusulkan agar anggaran literasi dilindungi secara resmi dalam APBN maupun APBD.

"Jika negara serious mengenai literasi, buku seharusnya dibebaskan dari pajak. Itu menjadi langkah strategis agar harga buku lebih terjangkau, meningkatkan minat masyarakat membeli buku, sekaligus mendorong budaya menulis," kata Hardika.

Selain mendorong penguatan infrastruktur distribusi buku dan penghapusan pajak buku, ia mengingatkan bahwa pemangkasan dana perpusnas ini membawa dampak jangka panjang terhadap akses pengetahuan generasi muda.

"Bukan hanya soal buku yang hilang ketika anggaran dipangkas, tetapi juga kesempatan generasi muda untuk memperoleh pengetahuan. Perpustakaan merupakan infrastruktur pengetahuan yang membangun manusia sebagai fondasi kemajuan bangsa," tegas Hardika.