AchmadNurHidayat.ID — Kementerian Transmigrasi meluncurkan pendekatan baru yang menempatkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, investasi, dan akses pasar. Model ini mengintegrasikan peran perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat transmigrasi agar pengembangan tidak sekadar penyediaan lahan dan permukiman.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah ingin membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan pasar. Menurutnya, lahan dan tenaga kerja transmigran menjadi modal utama, sementara kekurangan diisi lewat kerja sama dengan kampus dan investasi dunia usaha.

“Kami punya dua kekuatan: lahan dan tenaga kerja, yaitu para transmigran. Namun, kami juga punya tiga kekurangan. Pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kami hadirkan melalui kerja sama dengan kampus. Kedua, modal yang kami datangkan melalui investasi dunia usaha. Ketiga, offtaker atau akses pasar yang juga kami bangun bersama dunia usaha,” ujar Iftitah.

Iftitah menjelaskan jika ketiga kebutuhan tersebut terpenuhi, lahan dan transmigran berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha menjadi fondasi transformasi kawasan transmigrasi.

Peran Perguruan Tinggi dan Studi Kelayakan

Pada model baru, Kementerian melibatkan sepuluh perguruan tinggi mitra melalui Program Transmigrasi Patriot. Kampus-kampus tersebut ditugaskan melakukan riset, pengabdian kepada masyarakat, dan menyusun studi kelayakan (feasibility study).

Hasil kajian menjadi dasar penyusunan proyek investasi yang ditawarkan kepada calon investor. Tujuannya, pengembangan kawasan transmigrasi lebih terarah, berbasis potensi lokal, dan sesuai kebutuhan pasar.

“Kami melibatkan sepuluh kampus mitra agar kawasan transmigrasi menjadi laboratorium hidup. Dari sana lahir inovasi, teknologi, dan berbagai solusi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” kata Iftitah.

Menurut Iftitah, pendekatan baru tidak berhenti pada pembagian lahan atau bantuan produksi. Pemerintah ingin membangun rantai nilai ekonomi terpadu, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi, masuknya investasi, hingga kepastian pasar.

“Inilah cara kami membangun transmigrasi baru: kampus menghadirkan ilmu pengetahuan, dunia usaha membawa investasi dan pasar, sementara masyarakat transmigrasi menjadi pelaku utama pembangunan,” ujarnya.

Perkuat Akses Pasar Dan Investasi

Selain mendorong riset dan studi kelayakan, kementerian juga memperkuat akses pasar bagi produk dari kawasan transmigrasi. Salah satu contoh yang disebutkan adalah pembukaan akses ekspor durian dari kawasan transmigrasi di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, ke pasar Tiongkok.

Iftitah menyatakan akses pasar tersebut memengaruhi kenaikan harga yang diterima petani. “Sekarang kami membuka akses offtaker sampai ke Tiongkok. Dampaknya, harga durian yang diterima petani meningkat lima hingga enam kali lipat,” ungkapnya.

Kementerian berencana mengembangkan setiap kawasan berdasarkan potensi unggulan—baik di sektor pertanian, industri, pariwisata, energi, maupun sektor strategis lainnya—berdasarkan kajian ilmiah dan kebutuhan investasi.

Dengan pendekatan ini, kawasan transmigrasi diharapkan tidak lagi sekadar area permukiman baru, melainkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat transmigrasi dan sekitarnya.