AchmadNurHidayat.ID — Pemerintah menargetkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) mampu menarik investasi Rp300–500 triliun melalui serangkaian insentif perpajakan dan kemudahan berusaha. Kehadiran PFII diharapkan memperluas sumber pembiayaan dan memperkuat pendanaan jangka panjang perekonomian nasional.

Pemerintah menegaskan dana yang masuk ke PFII terutama berasal dari investor asing dan wajib memenuhi standar kepatuhan internasional untuk mencegah aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Harga Komoditas Terpengaruh

Pernyataan Presiden Amerika Serikat bahwa kesepakatan damai sementara dengan Iran telah berakhir mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Di sisi lain, harga emas global anjlok lebih dari 1% pada perdagangan Rabu (8/7/2026).

Kenaikan harga minyak memicu kekhawatiran baru terkait inflasi dan potensi penyesuaian suku bunga bank sentral AS.

Kaji Ulang Pajak JHT

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mengkaji ulang dasar pengenaan pajak Jaminan Hari Tua (JHT). Kajian mencakup mekanisme pajak progresif bagi pekerja yang berulang kali mencairkan JHT setelah pemutusan hubungan kerja.

Pembahasan itu muncul dalam pertemuan antara Purbaya dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Indeks Keyakinan Konsumen Turun

Bank Indonesia melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun menjadi 117,8 pada Juni 2026 dari 120,9 pada Mei 2026. Meski menurun, tingkat tersebut masih berada pada zona optimis.

IKK pada kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta tercatat paling tinggi, yakni 121,4. Berdasarkan usia, responden 20–30 tahun mencatat IKK tertinggi sebesar 124,3. Penurunan IKK terbesar tercatat di Makassar, Banten, dan Medan, sementara beberapa kota mencatat kenaikan.

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Diproyeksi Meleset

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp320,6 triliun pada 2026, atau sekitar 95,4% dari target dalam pagu anggaran.

Dengan target awal Rp336 triliun, proyeksi terbaru menunjukkan potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp15,4 triliun, meski sektor tersebut masih menunjukkan pertumbuhan.