Komdigi dan DPR Dorong Skema Fair Share Platform Digital Global

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Komisi I DPR RI mendorong penerapan skema fair share antara platform digital global dengan penyelenggara telekomunikasi nasional untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur di Indonesia, seperti dilansir dari Investor Daily pada Kamis (30/7/2026). Langkah penataan kontribusi ekonomi ini diambil guna memastikan potensi besar dari pertumbuhan ekonomi digital nasional tidak hanya dikuasai oleh perusahaan asing, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara merata di dalam negeri. Pemerintah menilai beban pemeliharaan dan pembangunan jaringan selama ini masih ditanggung secara penuh oleh operator lokal, sementara penyedia layanan platform global mengeruk keuntungan besar dari tingginya lalu lintas data masyarakat.

meutya hafid menegaskan pentingnya pembagian beban biaya infrastruktur yang adil dalam forum DEAL 2026 di Jakarta.

"Angka ekonomi digital yang besar baru menjadi kekuatan jika kita bisa meretensi value di dalam negeri. Inilah yang kita coba jalankan dengan meretensi nilai, yaitu menuntut pembagian yang lebih adil dari nilai ekonomi digital yang kita ciptakan antara platform global dan infrastruktur digital nasional. Harus ada pembagian yang lebih adil atau fair share dengan perusahaan-perusahaan global," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital. Dukungan atas kebijakan retensi nilai ekonomi tersebut turut disuarakan oleh kalangan legislatif di Senayan.

"Komisi I DPR menyatakan dukungan kepada Kemenkomdigi dalam menerapkan skema fair share antara platform digital global dengan penyelenggara telekomunikasi nasional guna mewujudkan pemerataan infrastruktur digital nasional sebagai fondasi terciptanya kedaulatan ekonomi digital," kata Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI. DPR menilai skema pembiayaan bersama ini berpotensi menjadi opsi pendanaan baru guna mempercepat perluasan jaringan komunikasi ke kawasan 3T serta menghapus titik kosong sinyal.

"Karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci untuk memperluas akses digital yang lebih inklusif," ujar Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Selain mendorong keadilan dalam pembiayaan jaringan, DPR mengingatkan bahwa percepatan pembangunan fisik juga harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat secara berkelanjutan.