Kemenkeu Buka Peluang Tambahan Dana Gaji Pegawai Pemda

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk memberikan tambahan dana kepada pemerintah daerah yang mengalami kesulitan membiayai gaji pegawai, termasuk PPPK, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Selasa (28/7/2026).

Kondisi penurunan kemampuan keuangan di tingkat daerah tersebut terjadi akibat dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah pusat terus memantau daerah-daerah yang terindikasi kekurangan dana guna memenuhi kewajiban pembayaran gaji ASN tersebut.

Hasil pemantauan sementara mengindikasikan sebanyak 490 daerah berpotensi menerima suntikan dana tambahan dari pemerintah pusat. Keputusan akhir mengenai pengalokasian dana tersebut masih menunggu arahan resmi dari Presiden.

"Mungkin berapa, sampai seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana. Tapi itu tergantung pada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa Jadi peluangnya ada tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa," ujar Purbaya di Gedung Pacific Century Place, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (27/7/2026). Inisiatif tersebut diambil untuk mendorong percepatan penyaluran anggaran ke daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri meminta percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi pemerintah daerah yang memiliki hak atas dana transfer tersebut. Langkah pencairan DBH dinilai sangat krusial untuk menutupi defisit belanja pegawai di daerah terdampak.

"Kita mohon kepada Menteri Keuangan agar DBH nya bisa dibayarkan untuk membantu daerah itu menutupi belanja pegawainya," ujar Tito saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.