BPH Migas Temukan Penyalahgunaan BBM Subsidi Pakai QR Code Berbeda

Praktik kecurangan penyaluran BBM subsidi kembali ditemukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui pemantauan kamera pengawas di sejumlah SPBU. Sejumlah kendaraan tertangkap kamera melakukan pengisian BBM subsidi secara berulang dalam sehari menggunakan QR code yang berbeda dan tidak sesuai identitas mobil, sebagaimana dilansir dari Detik Oto. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan temuan tersebut saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII.

Berdasarkan pantauan CCTV langsung, aksi pengeritan ini melibatkan berbagai jenis kendaraan roda empat hingga truk. Beberapa model mobil pribadi yang teridentifikasi melakukan pelanggaran tersebut antara lain Kijang Innova Reborn, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, hingga Isuzu Panther. Selain itu, beberapa unit truk juga kedapatan melakukan pengisian berulang dengan modus serupa.

"Ini contoh penyaluran tidak wajar kita ambil dari CCTV yang live dan kemudian kita kroscek. Bentuk-bentuk kendaraan yang muncul di gambar ini adalah mereka adalah sejenis-jenis helikopter atau pengerit yang keluar masuk SPBU dengan menggunakan QR Code yang beda dengan identitas mobil," terang Kepala BPH Migas Wahyudi Anas saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII baru-baru ini.

Pihak BPH Migas memastikan bakal memberikan sanksi tegas bagi pengelola SPBU yang terbukti melayani transaksi tidak wajar tersebut. Ancaman pencabutan izin penyaluran BBM subsidi siap dijatuhkan jika ditemukan indikasi kerja sama antara petugas SPBU dan pelaku kecurangan. "Ini penting agar supaya efek jera terhadap sama-sama melakukan penyaluran BBM subsidi agar lebih selektif dan telaah agar penyaluran tetap berjalan dengan baik dan layanan masyarakat dapat berjalan dengan lancar," tegas Wahyudi.

Guna mencegah terulangnya modus pengisian berulang ini, BPH Migas tengah menyiapkan sistem QR code dinamis. Teknologi anyar ini dirancang untuk memblokir secara otomatis QR code yang sudah tidak berlaku atau menunjukkan aktivitas transaksi lintas daerah dengan volume yang tidak wajar. "Kita juga mau menyiapkan QR code yang tidak bergerak lintas kota kabupaten dengan volume yang tidak wajar itu otomatis nanti dilakukan pemblokiran. Ini otomatis mengurangi pembelian BBM di masing-masing wilayah yang mengganggu masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM," pungkas Wahyudi.