BEI Turunkan Batas Minimum Harga Saham Jadi Rp 1 untuk Perbaiki Mekanisme Harga

Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana menurunkan batas minimum harga saham dari Rp 50 menjadi Rp 1. Kebijakan ini bertujuan memperbaiki mekanisme pembentukan harga (price discovery) di pasar modal, sekaligus memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pergerakan harga saham.

Menurut pengamat pasar modal Hendra Wardana, kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian teknis perdagangan, tetapi juga harus dilihat dari sisi kualitas emiten, perlindungan investor, serta kemampuan harga mencerminkan kondisi fundamental perusahaan secara wajar.

Selama ini, saham yang telah mencapai harga Rp 50 sulit turun lebih rendah secara nominal sehingga harga tersebut bisa menjadi 'lantai regulasi' yang tidak mencerminkan nilai wajar emiten. Dengan penurunan batas menjadi Rp 1, harga saham diharapkan dapat lebih leluasa bergerak mengikuti kondisi fundamental dan sentimen pasar.

Hendra mengingatkan pentingnya mengevaluasi alasan saham terpuruk hingga harga Rp 50. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari kinerja bisnis yang memburuk, utang tinggi, arus kas negatif, tata kelola yang kurang baik, hingga ekspektasi investor yang terlalu tinggi sejak awal.

Selain itu, pasar modal perlu seleksi ketat calon emiten, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab manajemen agar risiko bisnis tidak sepenuhnya dibebankan kepada investor publik setelah penawaran umum perdana (IPO).

Dari sisi pembentukan harga, ruang harga yang lebih luas memungkinkan pasar menemukan valuasi yang lebih sesuai dengan risiko dan kondisi fundamental perusahaan. Emiten bermasalah bisa turun lebih jauh, sementara perusahaan yang berupaya pemulihan bisnis mendapatkan ruang untuk naik harga.

Harga Rp 50 sering dianggap sebagai harga termurah, padahal tidak selalu tepat. Saham dengan fundamental buruk bisa dihargai mahal pada level Rp 50, sedangkan saham dengan fundamental kuat bisa jadi murah meski harganya lebih tinggi. Oleh karena itu, harga saham bukan satu-satunya tolok ukur murah atau mahalnya investasi.

Kebijakan ini juga membawa risiko volatilitas yang lebih tinggi karena harga saham sangat rendah bisa terlihat sangat murah secara psikologis oleh investor ritel, meskipun valuasinya tidak mencerminkan kondisi fundamental sebenarnya.

Investor harus lebih berhati-hati dan menilai aspek-aspek fundamental perusahaan seperti pertumbuhan pendapatan, laba bersih, arus kas operasional, utang, kualitas aset, serta return on equity (ROE) dan return on invested capital (ROIC).

Hendra menambahkan bahwa perubahan batas minimum harga saham tidak serta merta akan berdampak besar pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena bobot indeks memperhitungkan kapitalisasi pasar. Penurunan harga saham dengan kapitalisasi kecil tidak akan memberikan tekanan signifikan pada IHSG.

Dalam jangka menengah hingga akhir 2026, kebijakan ini berpotensi menjadi bagian dari pendewasaan pasar modal Indonesia dengan mekanisme harga yang lebih transparan dan mencerminkan informasi serta fundamental perusahaan secara akurat.

Namun, BEI tetap harus mengatur agar proses pembentukan harga berjalan tertib dan tidak mudah dimanipulasi, sementara investor wajib memahami risiko sebelum berinvestasi.

Hendra menegaskan bahwa penurunan batas harga bukan solusi untuk memperbaiki fundamental perusahaan yang bermasalah. Kualitas emiten, transparansi informasi, dan kedisiplinan investor dalam memilih perusahaan tetap menjadi faktor utama kesuksesan kebijakan ini.

Dia menambahkan, "Jangan hanya memperbaiki 'lantai' harga saham, tetapi juga perbaiki kualitas bangunan di atasnya." Penurunan batas minimum harga saham akan efektif jika dibarengi dengan seleksi IPO yang ketat, tata kelola yang baik, keterbukaan informasi, serta pengawasan perdagangan yang kuat.

Kebijakan ini diharapkan membuat pasar modal Indonesia semakin efisien, transparan, dan kompetitif, seperti dikutip dari Investor Daily.