Aksi Demo BEM UI di HI Sempat Tertahan Barikade Polisi

Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026) diadang oleh barisan aparat kepolisian. Langkah pembatasan lokasi tersebut memicu perdebatan sengit antara perwakilan mahasiswa dan pimpinan kepolisian di lapangan.

Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra terlibat argumen langsung dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Elisa Partomuan Hutagalung terkait dasar hukum larangan massa mendekati titik utama Bundaran HI. Video perdebatan tersebut tersebar luas di media sosial dan menjadi perbincangan publik.

Dalam rekaman yang beredar, Fatimah mempertanyakan standar penanganan kepolisian terhadap agenda demonstrasi kelompok lain yang dinilai mendapat kelonggaran.

"Kenapa demo cinta Polri boleh pakai motor pak, kenapa kami tidak bisa?" tanya Fatimah.

Unggahan potongan video tersebut menuai beragam respons warganet di media sosial. Beberapa netizen mendukung aksi mahasiswa dan mempertanyakan alasan pembatasan akses jalan.

"Rakyat ga ada yang terganggu, semua mendukung demo mahasiswa......" tulis seorang netizen.

Sejumlah komentar warganet lain turut menyoroti kehadiran personel keamanan berkeahlian khusus serta interaksi aparat di lokasi unjuk rasa.

"Kok udah ada si ijo???" tulis seorang pengguna.

Warganet lain mengimbau para mahasiswa untuk tetap menjaga jarak kritis dari ajakan aparat keamanan di lapangan.

"Jangan mau disebut Teman sama si Coklat dan ijo," tulis netizen lainnya.

Dalam aksi tersebut, BEM UI menyuarakan delapan poin tuntutan yang mencakup penghentian korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), reforma agraria, penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, serta evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN).

Mahasiswa juga mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penetapan status bencana nasional Sumatra dan Flores, percepatan pemulihan pascabencana, serta penghentian keterlibatan TNI-Polri dalam ruang sipil termasuk pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).