Gagasan bekerja dari rumah satu hari sepekan terdengar praktis untuk menekan konsumsi BBM. Namun jika tidak dibarengi pembenahan transportasi publik dan disiplin mobilitas aparatur negara, kebijakan ini hanya menjadi jeda kecil dalam sistem yang tetap boros energi.
Pertanyaan yang Harus Dijawab
Apakah WFH satu hari sepekan bisa menjadi solusi penghematan energi nasional?
Pertanyaan ini mengemuka setelah pemerintah mengarah pada kebijakan WFH reguler pasca Lebaran 2026 untuk menekan konsumsi BBM dari mobilitas harian. Gagasan ini terdengar masuk akal. Jika satu hari kerja dipindahkan ke rumah, maka perjalanan ke kantor berkurang, konsumsi bensin turun, dan tekanan biaya energi bisa ikut mereda. Di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga minyak, kebijakan seperti ini memang terlihat cepat dan praktis.
WFH satu hari per pekan bisa membantu, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kebijakan penghematan energi nasional.
Namun persoalannya tidak sesederhana itu. WFH satu hari per pekan bisa membantu, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kebijakan penghematan energi nasional. Ia hanya menyentuh satu bagian kecil dari masalah, yaitu perjalanan komuter pekerja kantoran. Sementara itu, pemborosan energi di Indonesia jauh lebih besar dan lebih struktural.
Masalah Utamanya Bukan Sekadar Orang Pergi ke Kantor
Jika pemerintah ingin serius menghemat energi, maka fokusnya tidak boleh berhenti pada pengurangan perjalanan pegawai ke kantor. Masalah utama kita adalah sistem mobilitas yang masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi, transportasi publik yang belum memadai, tata kota yang memaksa perjalanan panjang, serta budaya birokrasi yang belum memberi teladan dalam efisiensi energi.
WFH hanya menahan laju konsumsi BBM pada satu sisi. Ia seperti menaruh ember di bawah atap yang bocor. Air yang jatuh memang tertampung, tetapi kebocoran rumah tidak benar benar diperbaiki. Selama transportasi publik belum menjadi pilihan utama, selama kendaraan pribadi masih menjadi moda dominan, dan selama logistik serta layanan publik tetap berjalan dengan pola boros energi, maka penghematan dari WFH akan selalu terbatas.
WFH seharusnya dipandang sebagai langkah pendukung, bukan pusat kebijakan.
Karena itu, WFH seharusnya dipandang sebagai langkah pendukung, bukan pusat kebijakan.
Ilusi Solusi Sederhana
Ada kecenderungan melihat WFH sebagai tombol hemat yang bisa langsung ditekan. Ini berbahaya karena menimbulkan ilusi bahwa negara sudah bertindak cukup jauh. Padahal yang disentuh baru gejala, belum akar persoalan.
Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. ASN administrasi mungkin bisa, tetapi petugas lapangan, tenaga kesehatan, pekerja transportasi, logistik, manufaktur, dan banyak layanan publik lain tetap harus hadir secara fisik. Artinya, sejak awal dampaknya memang terbatas pada kelompok tertentu.
Selain itu, penghematan dari berkurangnya perjalanan kantor tidak otomatis berarti penghematan energi nasional secara besar. Sebagian konsumsi hanya berpindah dari kantor ke rumah, seperti listrik, pendingin ruangan, internet, dan perangkat kerja. Jadi yang terjadi bukan penghapusan penuh konsumsi energi, melainkan pergeseran sebagian beban.
Karena itu, bila WFH diperlakukan sebagai solusi utama, kebijakan ini justru berisiko menjadi pengganti yang nyaman bagi reformasi yang lebih penting tetapi lebih sulit dilakukan.
Transportasi Publik Harus Menjadi Jawaban Utama
Kalau pemerintah sungguh ingin menghemat energi, maka pembenahan transportasi publik harus menjadi inti kebijakan. Kita tidak bisa meminta masyarakat mengurangi konsumsi BBM sambil membiarkan mereka hidup dalam sistem yang memaksa penggunaan sepeda motor dan mobil pribadi.
Penghematan energi tidak cukup dikerjakan dari meja kantor, tetapi harus terlihat di jalan raya.
Empat hari setelah WFH, jutaan orang tetap akan kembali ke jalan dengan moda yang sama jika angkutan umum tidak aman, tidak nyaman, tidak terjangkau, dan tidak terintegrasi. Karena itu, kebijakan energi harus bertemu dengan kebijakan transportasi. Penghematan energi tidak cukup dikerjakan dari meja kantor, tetapi harus terlihat di jalan raya.
Dalam konteks ini, negara harus mulai dari dirinya sendiri. Untuk ASN dan pegawai BUMN, sudah saatnya diterapkan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi ke kantor, terutama di wilayah yang transportasi publiknya sudah tersedia. Bahkan lebih jauh, pemerintah semestinya mewajibkan penggunaan kendaraan publik bagi ASN dan pegawai BUMN pada hari kerja tertentu. Negara harus menjadi teladan, bukan hanya pemberi imbauan.
Kalau aparatur negara masih datang ke kantor dengan kendaraan pribadi secara massal, maka pesan penghematan energi akan kehilangan wibawa moralnya.
Langkah Lain yang Harus Diperdalam
Selain transportasi publik, ada beberapa langkah yang perlu diperdalam agar WFH tidak menjadi kebijakan simbolik. Jam kerja fleksibel perlu diatur untuk mengurai kemacetan pada jam puncak. Digitalisasi layanan publik harus dipercepat agar masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan yang sebenarnya bisa dihindari. Penggunaan kendaraan dinas harus diperketat agar negara tidak tampak boros di tengah seruan efisiensi. Tata kota juga harus diarahkan agar pusat hunian dan pusat kerja lebih terkoneksi dengan transportasi massal.
Penghematan energi harus dibangun sebagai perubahan cara bergerak, bukan sekadar perubahan lokasi bekerja.
Dengan kata lain, penghematan energi harus dibangun sebagai perubahan cara bergerak, bukan sekadar perubahan lokasi bekerja.
Kesimpulan
WFH satu hari sepekan bukan kebijakan yang salah. Ia bisa menjadi langkah cepat dan berguna untuk menekan sebagian konsumsi BBM dari mobilitas harian. Namun ia tidak cukup bila berdiri sendiri. Penghematan energi nasional menuntut perubahan yang lebih dalam, terutama pembenahan transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi bagi ASN dan pegawai BUMN, penataan jam kerja, digitalisasi layanan, dan disiplin negara dalam mengelola mobilitasnya sendiri.
Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar berapa hari kita bekerja dari rumah. Persoalannya adalah apakah negara berani mengubah cara masyarakat bergerak. Jika tidak, maka WFH hanya menjadi jeda kecil dalam sistem yang tetap boros energi.
