Pengakuan Jujur yang Mengganggu

Kalimat “kami capek miskin” yang diucapkan Bupati Nias Utara sebenarnya bukan sekadar ungkapan emosional.
Itu adalah pengakuan jujur yang jarang terdengar dari ruang kekuasaan.

Dalam kalimat yang sederhana itu tersimpan kenyataan pahit: kemiskinan di banyak wilayah Indonesia bukan sekadar statistik.
Ia adalah kelelahan sosial yang berlangsung beberapa tahun terakhir ini.

Justru karena terlalu jujur, kalimat itu terasa mengganggu.

Selama ini kita dibiasakan dengan satu narasi tunggal tentang Indonesia: ekonomi tumbuh, pembangunan berjalan,
transformasi digital berlangsung, dan negara bergerak menuju kemajuan.

Pemerintah pusat lebih sering menampilkan wajah optimistis pembangunan—angka pertumbuhan, investasi,
hilirisasi, kawasan industri, hingga agenda kecerdasan buatan.

Bahkan terakhir, pemerintah pusat membanggakan semua warga di Indonesia hidup dengan bahagia,
warganya bahagia begitu juga elitnya bahagia.

Namun narasi tunggal itu tidak sepenuhnya mencerminkan realitas bangsa.

Indonesia yang Terbelah Menjadi Dua Realitas

Indonesia pada kenyataannya seperti terbelah menjadi dua realitas.

Di satu sisi ada Indonesia yang hidup relatif nyaman—kota-kota besar dengan jalan tol,
bandara modern, pusat perbelanjaan, dan ekosistem digital.

Sebagian masyarakat hidup stabil, menikmati akses pendidikan, kesehatan, transportasi,
dan peluang ekonomi yang luas. Di ruang inilah narasi kemajuan nasional sering diproduksi.

Tetapi di sisi lain ada Indonesia yang berbeda. Indonesia yang masih berbicara tentang listrik
yang tidak stabil, internet yang belum menjangkau desa, rumah yang tidak layak huni,
dan jalan yang rusak.

Di wilayah ini, diskusi tentang artificial intelligence terasa seperti percakapan dari planet lain.

Data Kemiskinan dan Standar yang Menyesatkan

Badan Pusat Statistik menyebut angka kemiskinan Indonesia sekitar 8–9 persen
atau sekitar 24 juta orang.

Namun angka itu menggunakan garis kemiskinan nasional yang sangat rendah,
sekitar Rp595 ribu per kapita per bulan.

Jika standar global digunakan, gambarnya berubah drastis.

Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan US$6,85 per orang per hari
untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia.

Dengan standar ini, sekitar 60 persen lebih penduduk Indonesia berada di bawah garis tersebut,
atau lebih dari 170 juta orang hidup dalam kondisi ekonomi rentan.

Bahkan dalam beberapa estimasi, jumlahnya bisa mendekati 190 juta jiwa.

Ironi Besar Pembangunan Indonesia

Negara sering merayakan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagian besar warganya
masih hidup sangat dekat dengan batas kerentanan ekonomi.

Satu guncangan kecil—harga pangan naik, kehilangan pekerjaan, sakit—
bisa langsung mendorong mereka jatuh ke dalam kemiskinan.

Ketimpangan Wilayah yang Bersifat Struktural

Pembangunan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat kota-sentris.
Kereta cepat, LRT, dan IKN menjadi simbol kemajuan yang terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Sementara banyak daerah lain masih menunggu hal-hal paling dasar:
listrik yang stabil, jalan yang layak, sekolah yang baik, dan layanan kesehatan memadai.

Ketimpangan ini membuat kesenjangan wilayah menjadi struktural.

Alarm Nasional yang Tidak Boleh Diabaikan

Peristiwa ini seharusnya menjadi alarm nasional.

Indonesia tidak bisa terus mengandalkan narasi optimisme pembangunan
tanpa menyelesaikan ketimpangan yang nyata.

Perlunya Berbenah dan Mengambil Langkah

Pertama, pembangunan harus berorientasi pada keadilan wilayah,
bukan hanya efisiensi ekonomi.

Kedua, investasi harus diarahkan ke wilayah perifer,
bukan hanya mengikuti pusat pertumbuhan.

Ketiga, kebijakan fiskal harus mendorong transformasi ekonomi daerah,
bukan sekadar distribusi bantuan sosial.

Penutup

Kalimat “kami capek miskin” adalah cermin.

Ia menunjukkan sesuatu yang tidak nyaman: bahwa perjalanan pembangunan
Indonesia masih jauh dari selesai.

Pertanyaan yang jujur bukan mengapa seorang bupati mengatakan itu,
tetapi mengapa setelah hampir 80 tahun merdeka dan delapan presiden,
masih banyak daerah yang merasa harus mengatakannya.