JAKARTA, DISWAY.ID – Media sosial kembali dihebohkan dengan seruan massal dari para warganet untuk menarik uang tabungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN.
Hal ini sendiri terjadi usai pengumuman kebijakan terbaru dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).
Diketahui, pengumuman tersebut berisi bahwa salah satu kebijakan Danantara adalah untuk mengelola penghematan anggaran dari Kementerian/Lembaga dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sontak, hal tersebut langsung mengundang kekhawatiran dari masyarakat. Selain itu proses pembentukkan yang tidak transparan dari Danantara juga turut menambah kekhawatiran rakyat.
Kendati begitu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga menyatakan bahwa pembentukan Danantara adalah suatu langkah yang strategis.
Menurutnya, dengan adanya Danantara maka perusahaan yang tergabung juga akan menjadi lebih efisien.
“Karena mereka (perusahaan) bisa join venture, jadi bisa membuat mereka jadi lebih efisien,” ucap Luhut di Jakarta, pada Selasa 18 Februari 2025.
Kendati begitu, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat sebelumnya juga mengatakan bahwa meski memiliki potensi, sistem ini bukan tanpa risiko.
“Dalam hal ini, leverage aset yang agresif dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan hati-hati,” ucap Achmad.
Selain itu tanpa pengalaman yang memadai, Danantara berisiko mengalami salah kelola investasi, baik dalam pemilihan proyek maupun dalam pengawasan kinerja perusahaan di bawahnya.
“Sebagai entitas baru, Danantara belum memiliki pengalaman dalam mengelola dana investasi besar. Dengan tanggung jawab mengelola aset senilai Rp10.000 triliun, ada beberapa risiko besar yang harus diperhatikan,” tutur Achmad.
Tidak hanya itu, kegagalan dalam menetapkan standar manajemen yang tepat dapat berujung pada investasi yang merugi, proyek gagal, atau bahkan praktik korupsi yang sulit dikendalikan.
Selain itu, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas.
“Tanpa sistem pengawasan yang ketat dan independen, ada kemungkinan besar bahwa Danantara dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu,” tutup Achmad.
Sumber: disway.id
