PR KUNINGAN — Achmad Nur Hidayat (ANH), seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, memberikan pandangannya mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. “Kebijakan ini adalah langkah awal yang baik dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Achmad menekankan bahwa pemotongan anggaran kementerian bisa menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kinerja dan efektivitas program-program yang ada.
Namun, dia berujar, “Jika efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan tetapi refokusing anggaran ke sektor-sektor yang berdampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini bisa menjadi langkah yang tepat.”
Efisiensi anggaran, menurut Achmad, seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemotongan belanja negara, tetapi juga bagaimana dana yang tersedia bisa digunakan secara produktif.
“Misalnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian dapat dialokasikan ke program prioritas seperti infrastruktur publik, bantuan sosial bagi kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.
Dengan demikian, dana yang dihemat bisa meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi energi seperti BBM dan LPG 3 kg, serta memperkuat dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Merampingkan Kabinet: Efisiensi yang Lebih Mendalam
Achmad juga mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi ini belum menyentuh persoalan mendasar terkait format kelembagaan kabinet yang besar dan kompleks. “Salah satu langkah penting adalah merampingkan struktur kementerian dan lembaga negara,” katanya.
Menurut akademisi dari Kabupaten Kuningan ini menyebut kabinet yang terlalu besar menyebabkan pemborosan anggaran dalam bentuk biaya operasional, tunjangan, dan birokrasi yang berbelit.
“Keberadaan banyak kementerian sering kali lebih dipengaruhi oleh kompromi politik daripada kebutuhan fungsional pemerintahan,” ungkap Achmad.
Dia menambahkan bahwa kabinet yang besar biasanya terbentuk akibat politik bagi-bagi kekuasaan, di mana posisi menteri dijadikan alat untuk menjaga stabilitas politik koalisi. Namun, dia mengingatkan, “Stabilitas politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk membentuk struktur pemerintahan yang tidak efisien.”
ANH menyarankan agar Prabowo tidak hanya memangkas anggaran kementerian tetapi juga melakukan reformasi kabinet secara keseluruhan. “Dalam konteks efisiensi menyeluruh, Prabowo sebaiknya tidak hanya fokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga merampingkan struktur kelembagaan pemerintahan,” tegasnya.
Memastikan Efisiensi Berdampak pada Masyarakat
Achmad Nur Hidayat menekankan bahwa untuk memastikan efisiensi anggaran berdampak pada publik, dana hasil penghematan harus digunakan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat. “Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas bantuan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat menengah yang mulai turun kelas akibat tekanan ekonomi,” katanya.
ANH juga mencatat bahwa efisiensi anggaran dapat digunakan untuk memperkuat subsidi energi seperti BBM dan LPG 3 kg, yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. “Kebijakan ini membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan UMKM. “Efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk mempermudah akses modal bagi sektor usaha kecil melalui subsidi bunga pinjaman atau skema kredit yang lebih fleksibel,” jelasnya.
Evaluasi Kabinet: Menjaga Kualitas Pemerintahan
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, Achmad melihat adanya permasalahan di antara para pembantu presiden. “Beberapa menteri menunjukkan indikasi ketidakpahaman terhadap visi dan misi pemerintahan yang telah dicanangkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, evaluasi kabinet harus dilakukan secara serius dan berkala, berfokus pada kinerja individu dan efektivitas kelembagaan. “Jika ada kementerian atau lembaga yang tidak memberikan kontribusi optimal, perampingan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan,” tegasnya.
Achmad menegaskan bahwa kelembagaan yang terlalu besar dan kompleks menghambat laju pemerintahan. “Banyaknya jalur koordinasi yang harus dilalui memperlambat respons pemerintah terhadap permasalahan masyarakat,” ujarnya. Oleh karena itu, selain efisiensi anggaran, efisiensi dalam struktur kelembagaan juga mendesak untuk dilakukan.
Achmad Nur Hidayat menekankan bahwa instruksi efisiensi anggaran Presiden Prabowo dapat menjadi kebijakan yang tepat jika dijalankan dengan strategi yang jelas. “Efisiensi ini harus diarahkan pada refokusing anggaran ke program berdampak luas, seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan dukungan bagi UMKM,” kata dia.
Namun, ANH mengingatkan, “Efisiensi ini tidak boleh berhenti hanya pada pemangkasan anggaran kementerian; reformasi kabinet juga diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.”
Evaluasi kabinet harus dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh pembantu presiden memahami dan menjalankan visi serta misi pemerintahan. “Pemerintahan yang efisien bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga tentang bagaimana sumber daya dapat digunakan lebih efektif untuk memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” jelas Achmad.
Dengan strategi yang tepat, efisiensi ini bisa menjadi momentum bagi pemerintahan Prabowo untuk menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sumber: kuningan.pikiran-rakyat.com
