Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh Indonesia, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu diatasi secara komprehensif.
Kesetaraan akses bagi perempuan dan kelompok rentan untuk berkarya, kebijakan fiskal sebagai pendorong pertumbuhan dan pemerataan, serta kebijakan moneter yang mendukung stabilitas makroekonomi menjadi fokus krusial untuk mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan.
Kesetaraan Akses Bagi Perempuan Dan Kelompok Rentan Untuk Berkarya
Berdasarkan Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan, pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari.
Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus.
Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan.
Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di2022.
Dalam menghadapi tantangan kesetaraan akses bagi perempuan dan kelompok rentan Untuk Berkarya di Indonesia. Misi AMIN terutama dalam Misi No. 2, muncul sebagai respons konkret terhadap permasalahan ekonomi yang melanda negara ini.
AMIN, berkomitmen untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
Mereka juga akan menjamin kesetaraan perempuan dalam memperoleh pendidikan setinggi-tingginya dan kesetaraan kesempatan bagi perempuan untuk berkarya dan mengembangkan potensinya di berbagai bidang.
Selain itu, Anies-Muhaimin juga akan menyelenggarakan program “Indonesia Ramah Ibu dan Anak”. Program ini akan memastikan implementasi cuti hamil dan melahirkan untuk ibu disertai dengan menghadirkan cuti bagi ayah.
Program ini juga akan menghadirkan tempat penitipan anak yang terjangkau serta ketersediaan ruang laktasi di ruang publik.
Anies-Muhaimin juga berkomitmen untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak kelompok disabilitas.
Mereka akan memastikan setiap layanan publik dan infrastruktur/fasilitas umum ramah terhadap disabilitas. Mereka juga akan memastikan hak pendidikan serta memperbanyak beasiswa khusus hingga perguruan tinggi.
Selain itu, Anies-Muhaimin juga akan memastikan penghormatan dan kesejahteraan veteran, purnawirawan polisi/TNI, pensiunan PNS, mantan atlet nasional serta lanjut usia (lansia).
Mereka akan memastikan kesejahteraan, perlindungan bagi veteran, purnawirawan, pensiunan, mantan atlet, dan lansia. Mereka juga akan memberikan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas layanan pemerintah, termasuk rumah layak, transportasi dan kesehatan.
Anies-Muhaimin yakin bahwa program kerja mereka akan dapat mewujudkan Indonesia yang ramah perempuan dan kelompok rentan. Mereka percaya bahwa semua orang, tanpa memandang gender, latar belakang, atau kondisi fisiknya, memiliki hak yang sama untuk berkarya dan mengembangkan potensinya.
Kebijakan Fiskal Sebagai Pendorong Pertumbuhan Dan Pemerataan
Saat ini tax ratio Indonesia masih berkisar pada angka 10,4%, lebih rendah jika dibandingkan dengan negara peers seperti Malaysia, Thailand ataupun India. Meningkatkan tax ratio menjadi yang utama.
peran pemerintah daerah juga menjadi penting dalam pendanaan fiskal. Sayangnya, kapasitas fiskal pemerintah daerah terbatas. Sebagian besar daerah sangat mengandalkan transfer pusat. Selain itu, sebanyak 62% dari total belanja pemerintah daerah digunakan untuk belanja pegawai dan barang. Sementara untuk bantuan sosial hanya 1%.
Di tengah keterbatasan tersebut tentu akan sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan target-target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga diperlukan alternatif pembiayaan bagi daerah untuk mempercepat menurunkan kemiskinan.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, Anies-Muhaimin dalam misinya no.2 berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan.
Mereka merancang kebijakan fiskal yang berfokus pada efisiensi anggaran, peningkatan pendapatan negara, dan manajemen utang yang bertanggung jawab.
Efisiensi anggaran akan dicapai dengan memprioritaskan belanja produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Belanja non-produktif akan ditekan untuk menciptakan ruang fiskal.
Peningkatan pendapatan negara akan dicapai dengan perluasan basis dan peningkatan kepatuhan pajak. Rasio pajak diharapkan meningkat dari 10,4% (2022) menjadi 13,0%-16,0% pada tahun 2029.
Manajemen utang yang bertanggung jawab akan dilakukan dengan menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah 30,0% pada tahun 2029 (turun dari 38,1% pada 2023).
Program kebijakan fiskal Anies-Muhaimin menunjukkan relevansinya dengan kebutuhan Indonesia. Tantangan efisiensi anggaran dan peningkatan pendapatan negara menjadi fokus utama mereka.
Dengan mengalokasikan dana pada sektor produktif dan meningkatkan kepatuhan pajak, mereka dapat optimalisasi penggunaan dana publik dan mengatasi ketidakseimbangan alokasi dana.
Sebagai contoh, pemfokusan anggaran pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dapat memberikan dampak positif jangka panjang pada pembangunan sumber daya manusia.
Program Anies-Muhaimin bukan hanya relevan tetapi juga memberikan solusi konkret untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Kebijakan Moneter Yang Mendukung Stabilitas Makroekonomi
Dalam beberapa situasi, nilai tukar Rupiah mengalami fluktuasi yang signifikan, menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi dapat merugikan daya beli masyarakat, mengurangi nilai uang, dan menghambat investasi jangka panjang.
Melalui komitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama dalam menjaga nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi, memerlukan fondasi ekonomi yang stabil. solusi yang diusung Anies-Muhaimin dalam misi no. 2 memiliki logika yang kuat.
Dalam bidang moneter, Anies-Muhaimin berkomitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Mereka akan berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia untuk mencapai target inflasi rata-rata 2,0%-3,0% per tahun hingga 2029.
Anies-Muhaimin juga akan fokus pada menjaga daya saing dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Hal ini penting untuk mendorong ekspor dan investasi.
Dalam menjalankan lalu lintas devisa, Anies-Muhaimin berkomitmen untuk membangun ekonomi yang berdaya saing dan tahan terhadap guncangan global.
Mereka menekankan perlunya koordinasi erat antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan dan Simpanan, dan Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berdaya tahan.
Program Misi Anies-Muhaimin menunjukkan keselarasan, keterjangkauan, kejelasan, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Secara komprehensif, program ini relevan dengan kebutuhan nyata di Indonesia, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, perlindungan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan prinsip yang realistis, program ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.
Oleh Achmad Nur Hidayat, MPP ( Ekonom & Anggota Dewan Pakar TIMNAS AMIN )
