Dalam menghadapi Pemilu 2024, tiga calon presiden, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, yang didukung oleh koalisi partai masing-masing, memunculkan dinamika baru dalam hubungan mereka dengan China.

Capres Ganjar Pranowo dan capres Prabowo Subianto dinilai memiliki interaksi yang lebih tinggi dengan China dibandingkan capres Anies Baswedan.

China memiliki peran signifikan dalam berbagai sektor di Indonesia, dan para calon presiden memiliki interaksi yang berbeda dengan negara tersebut.

Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo kerap sekali bertemu dengan petinggi China untuk membahas kemitraan di bidang pertahanan. Prabowo terus berupaya meningkatkan kerja sama bilateral melalui pembentukan Forum 2+2 Indonesia-China. Kedua negara juga memiliki forum pertemuan bilateral tahunan bertajuk Defence Industry Cooperation Meeting.

Kementerian Pertahanan pada Juni lalu membahas kemungkinan kemitraan pertahanan antara BUMN seperti PT. LEN, PT. Dirgantara Indonesia, dan PT. Dahana dengan korporasi dari China.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pendekatan Prabowo ke China mungkin sesuai dengan kebijakan Jokowi yang menarik investasi dan proyek dari China.

Ganjar, sebagai Gubernur Jawa Tengah juga memiliki keterlibatan yang kuat dengan China, terutama dalam proyek investasi besar. Bahkan, Provinsi Jawa Tengah telah menandatangani berbagai program kerja sama dengan China dalam cakupan kemitraan regional.”

Pada 2019, puluhan investor China di sektor kayu dan mebel menginvestasikan $2 miliar (Rp30 triliun) ke perekonomian Jawa Tengah. Pada Mei 2023, Ganjar mengadakan pertemuan dengan delegasi dan perwakilan Zhou Zuyi dari Provinsi Fujian China, dan menandatangani perjanjian investasi untuk pembangunan pabrik energi di Kawasan Industri Batang.

Proyek itu diperkirakan membuka lapangan kerja masif bagi sekitar 10 ribu tenaga kerja lokal.

Ganjar memiliki kedekatan dengan China melalui kerja sama antara PDIP dan Partai Komunis China (PKC), sedangkan Prabowo didukung oleh Golkar yang juga memiliki kerjasama dengan PKC.

Dukungan ini menunjukkan keinginan China untuk memanfaatkan hubungan dengan pemerintahan Indonesia yang pro-China, dengan harapan dapat memperkuat kehadiran dan pengaruhnya di Indonesia.

Pendekatan pro-China dari Ganjar dan Prabowo dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa dukungan China kepada kedua kandidat ini bertujuan untuk memuluskan aneksasi pribumi Indonesia dan mendirikan pangkalan militer di Indonesia.

Disisi lain, Anies terlihat lebih condong ke negara-negara Barat dalam membangun Kerjasama.

“Saat menjabat sebagai gubernur Jakarta, Anies diketahui berkunjung ke beberapa negara Eropa untuk menggaet kerja sama, mulai dari pembangunan MRT hingga smart city.” Kunjungan intensif Anies ke Inggris, Jerman, Prancis, dan Luksemburg pada 2022 menunjukkan kemitraannya dengan negara-negara Barat.

Anies sepertinya tidak ingin disamakan dengan kepemimpinan era Jokowi yang lebih condong ke China. “Anies ingin mengubah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap pemerintah yang selama ini dikritik masyarakat karena terlalu pro-China.”

Sementara itu, Anies dikritik karena dianggap terlalu pro-Barat, yang dapat merugikan hubungan Indonesia dengan China.

Dalam menghadapi hubungan dengan China, Lembaga kajian CELIOS (Center of Economic and Law Studies) memberikan 10 rekomendasi, termasuk evaluasi risiko model pinjaman China dalam proyek infrastruktur, renegosiasi proyek yang membebani APBN, sikap tegas terhadap masalah Laut China Selatan dan HAM di Xinjiang, serta perhatian terhadap isu lingkungan dan perlindungan pekerja lokal.

Saran diberikan agar Presiden terpilih bersikap bijaksana dan kritis dalam bermitra dengan China.

Sebagai kesimpulan, China secara terang-terangan mendukung Ganjar dan Prabowo melalui keterlibatan PKC dengan partai yang mereka wakili.

Partai Komunis China (PKC) akan all out untuk mendukung dua kandidat tersebut dengan berbagai cara, agar bisa segera meng Aneksasi Pribumi Indonesia berjalan dengan mulus, terutama akan membuat pangkalan militer di Indonesia dan ujung-ujungnya adalah menguasai NKRI ini.

Hal ini memunculkan kekhawatiran terkait kedaulatan Indonesia, dan pemilih diingatkan untuk memilih calon yang berkomitmen pada perubahan dan keadilan.

Sedangkan “Anies” didukung oleh partai-partai Nasionalis dan Agamis, maka jangan heran bila selalu dijadikan sasaran tembak oleh kelompok-kelompok yang tidak ingin Bangsa dan Negara Indonesia ini merebut kembali kedaulatannya.

Evaluasi mendalam terhadap hubungan dengan China perlu dilakukan, dan pemerintahan yang terpilih diharapkan dapat menjalankan kebijakan luar negeri yang seimbang, memperhatikan kepentingan nasional, dan menjaga kedaulatan negara.

Oleh Achmad Nur Hidayat MPP, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta