Dalam era globalisasi yang penuh dengan dinamika, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat fondasi birokrasinya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperkenalkan skema gaji tunggal bagi aparatur sipil negara (ASN).
Skema ini, yang diajukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan mendapat dukungan dari Ketua MPR, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong transparansi dan integritas di kalangan pejabat publik.
Skema gaji tunggal bagi ASN bukan hanya soal efisiensi anggaran. Lebih dari itu, ini adalah tentang bagaimana membangun integritas dan transparansi di kalangan pejabat publik.
Dengan skema ini, potensi konflik kepentingan dapat diminimalisir. Hal ini penting, mengingat ASN memiliki peran krusial dalam menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat.
Dengan memastikan bahwa ASN bekerja sepenuhnya untuk kepentingan publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat ditingkatkan.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan skema ini. Pertama, penting untuk memastikan bahwa skema gaji tunggal tidak mengurangi daya saing gaji ASN.
ASN harus diberikan kompensasi yang setara dengan tanggung jawab dan tugas yang mereka emban. Jika gaji yang ditawarkan tidak kompetitif, akan sulit untuk menarik individu yang kompeten dan berintegritas untuk bergabung dan berkontribusi dalam birokrasi.
Kasus Rafael, ASN Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, yang terlihat dari gaya hidup anaknya, Mario Dandi, yang super mewah, telah mencederai perasaan masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa gaji ASN seharusnya mengikuti standar kelayakan dari kebanyakan masyarakat. Gaji yang diterima oleh ASN harus mencerminkan kondisi masyarakat yang mereka layani. Sebaiknya gaji tunggal ASN juga memperhatikan bagaimana kualitas masyarakat yang dipimpinnya.
Gaji ASN di beberapa kementerian seolah tidak mencerminkan kondisi masyarakat yang dipimpinnya.
Dalam konteks saat ini, dimana masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, seperti kenaikan harga beras, skema gaji tunggal jangan dijadikan alasan untuk menaikkan gaji ASN.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan publik dan mampu mendorong Indonesia maju ke arah yang lebih baik.
Sebagai penutup, reformasi birokrasi dan penguatan good governance adalah kunci untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
Skema gaji tunggal dan peninjauan kembali kewenangan fiskal Kementerian Keuangan adalah langkah awal yang baik. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan bijak dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ dan CEO Narasi Institute
