AchmadNurHidayat.ID — Banjir impor bahan baku plastik dari China yang diduga dijual di bawah harga pasar mulai menekan industri petrokimia hulu nasional. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, meminta pemerintah segera ambil kebijakan pengamanan perdagangan untuk menyelamatkan daya saing produsen dalam negeri.

“Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain,” kata Fajar kepada wartawan di Jakarta.

Fajar mengatakan produsen petrokimia nasional semakin tertekan oleh menyempitnya ruang untuk menjaga margin keuntungan. Tekanan itu kian berat karena biaya energi yang tinggi turut membebani struktur biaya industri.

“Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis, sehingga terus menggerus keuntungan perusahaan. Ditambah lagi kepastian HGBT belum jelas dan harga gas non-HGBT sekitar US$ 13 per MMBtu sangat mengganggu daya saing industri,” ujarnya.

Ketergantungan Impor dan Dampak Operasional

Ketergantungan pasar domestik terhadap impor bahan baku masih tinggi, sehingga produk asing murah menjadi target utama. Menurut Fajar, permintaan PE di Indonesia mencapai sekitar 2 juta ton, sementara pasokan domestik baru sekitar 1,2 juta ton sehingga impor masih sekitar 800-900 ribu ton.

Untuk PP, kebutuhan disebut mencapai sekitar 2,1 juta ton, tetapi pasokan dalam negeri baru sekitar 900.000 ton sehingga impor masih berada di kisaran 1,2 juta ton.

Masuknya produk impor berharga rendah turut memengaruhi aktivitas pabrik. Sejumlah perusahaan telah menurunkan jam operasional meski belum melakukan pemutusan hubungan kerja. Dampaknya juga dirasakan pada sektor pendukung, termasuk logistik dan jasa bongkar muat.

Desakan Tindakan Tegas Pemerintah

Inaplas menyoroti lambannya birokrasi dan koordinasi antar-lembaga sebagai hambatan utama dalam pengajuan instrumen anti-dumping. Menurut organisasi itu, proses penanganan membutuhkan data resmi yang kuat serta sinergi lintas kementerian untuk dapat segera dilaksanakan.

“Kami berharap pemerintah menjadi pihak yang memimpin langkah pengamanan perdagangan ini. Jangan saling menunggu. Koordinasi antar kementerian, akses data dari BPS maupun Bea Cukai, hingga proses di komite anti-dumping harus dipercepat. Kalau terlalu lama, industrinya bisa keburu mati sebelum perlindungan diberikan,” tegas Fajar.

Selain persoalan perdagangan, biaya energi juga disebut sebagai tantangan besar. Fajar mengingatkan bahwa selain bahan baku, harga gas merupakan faktor penting yang menentukan kemampuan produsen nasional bersaing dengan produk impor.

Ia menambahkan bahwa jika praktik dumping dibiarkan terus, investor diperkirakan akan menunda rencana investasi baru hingga setelah tahun 2030, yang pada akhirnya dapat merusak iklim investasi dan memperlemah industri petrokimia yang sudah ada.