Negosiasi AS-Iran di Oman dan Risiko Eskalasi Konflik Iran

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta

Kata kunci: negosiasi AS Iran di Oman, hegemoni Amerika Serikat, program balistik Iran, risiko perang, Selat Hormuz, dampak harga minyak bagi Indonesia.

Pertanyaan di Oman dan Rumusan Masalah

Apakah perundingan Amerika Serikat dan Iran yang difasilitasi Oman akan membuahkan hasil, di saat tekanan terhadap kemampuan balistik Iran untuk dilucuti bukanlah opsi terbaik bagi Teheran? Dan jika perundingan gagal, apakah pada akhirnya ketegangan itu akan meledak menjadi perang terbuka?

Pertanyaan ini kembali relevan karena dunia menyaksikan pola yang berulang. Ketegangan meningkat, sanksi ekonomi diperketat, operasi intelijen sulit diverifikasi, dan narasi media kerap mengarah pada satu kesimpulan seolah konflik besar hanya soal waktu. Masalahnya, publik sering terjebak pada ilusi bahwa perang lahir dari satu peristiwa pemicu. Padahal, perang modern lebih sering merupakan akumulasi tekanan, kalkulasi politik, dan ketidaksabaran geopolitik yang dikemas sebagai moralitas.

Dalam konteks Iran, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya apakah perang akan terjadi, tetapi apakah hegemoni Amerika Serikat sedang mencapai batas efektivitasnya. Jika tekanan tidak lagi mampu menundukkan Iran, eskalasi militer menjadi opsi yang menggoda, meskipun mahal dan penuh risiko. Rumusan masalahnya menjadi jelas: apakah strategi hegemoni Amerika Serikat terhadap Iran masih bekerja, atau justru sedang menciptakan kondisi yang membuat perang menjadi jalan keluar terakhir?

Hegemoni yang gagal mengubah perilaku target biasanya berakhir pada dua kemungkinan: kompromi yang diam diam atau ledakan konflik yang tidak direncanakan. Dalam kasus Iran, kompromi makin sulit karena kedua pihak merasa berhadapan dengan pertaruhan eksistensial.

Analogi Bank dan Debitur yang Membangkang

Untuk mempermudah topik yang kompleks, bayangkan hegemoni seperti bank besar yang menghadapi debitur keras kepala. Bank punya instrumen lengkap: memblokir rekening, membekukan aset, menekan lewat jalur hukum, bahkan mengancam reputasi. Namun ada satu titik ketika ancaman itu kehilangan daya gigit. Jika debitur sudah tidak lagi bergantung pada sistem perbankan formal dan mulai membangun ekonomi alternatif, maka kekuatan bank menjadi lebih simbolik daripada efektif.

Di sinilah posisi Iran. Sanksi ekonomi yang berjalan panjang memaksa Iran beradaptasi. Jalur perdagangan non formal menguat, jaringan politik regional dipertebal, dan resistensi menjadi bagian dari identitas negara. Dalam bahasa kebijakan publik, tekanan semacam ini bisa menghasilkan policy feedback effect. Kebijakan yang dimaksudkan untuk melemahkan justru memunculkan respons sosial dan institusional yang meningkatkan daya tahan.

Ketika sebuah negara telah menginternalisasi tekanan sebagai bagian dari sistemnya, sanksi tidak lagi menjadi alat negosiasi yang efektif. Ia berubah menjadi rutinitas konflik. Jika tekanan ekonomi kehilangan daya tawar, negara hegemon cenderung melirik instrumen lain, termasuk intimidasi militer.

Tekanan Ekonomi yang Kian Kehilangan Daya Tawar

Amerika Serikat memang memiliki kekuatan ekonomi terbesar. Produk domestik bruto AS pada 2023 berada di kisaran 27 triliun dolar, jauh di atas Iran. Namun dalam geopolitik, ukuran ekonomi bukan satu satunya ukuran kemenangan. Kemampuan bertahan dan kemampuan membuat biaya konflik menjadi mahal bagi lawan sering lebih menentukan.

Iran sudah lama hidup dalam kondisi tertekan. Berbagai laporan internasional menyoroti inflasi tinggi dan depresiasi mata uang yang tajam. Namun negara itu tidak runtuh. Ini memberi pelajaran penting: tekanan ekonomi tidak otomatis mengubah struktur kekuasaan politik. Dalam banyak kasus, tekanan justru memperkuat elite yang berkuasa karena mereka menguasai distribusi sumber daya yang makin langka.

Di sisi lain, Amerika Serikat juga menghadapi keterbatasan politik domestik. Publik lelah dengan perang panjang. Irak dan Afghanistan meninggalkan trauma kebijakan luar negeri yang mahal dan hasilnya tidak jelas. Biaya perang Afghanistan diperkirakan melampaui 2 triliun dolar. Artinya, perang terhadap Iran bukan hanya soal strategi militer, tetapi juga soal apakah publik AS bersedia membayar ongkos politik dan ekonomi yang besar.

Ketika hegemoni sulit dibangun lewat persuasi ekonomi, pilihan yang tersisa sering berupa eskalasi simbolik: serangan terbatas, operasi intelijen, atau tekanan terhadap proksi Iran di kawasan. Tujuannya menciptakan persepsi dominasi, bukan menyalakan perang total.

Israel, Kalkulasi Keamanan, dan Risiko Salah Hitung

Jika ada aktor yang konsisten mendorong eskalasi terhadap Iran, Israel berada di barisan terdepan. Dari perspektif Israel, Iran bukan sekadar rival, melainkan ancaman eksistensial. Karena itu, Israel memiliki insentif besar untuk memanfaatkan momentum politik di Washington agar kebijakan Amerika Serikat tetap keras terhadap Teheran.

Namun logika keamanan Israel tidak selalu sejalan dengan kalkulasi global Amerika Serikat. Amerika Serikat berpikir dalam kerangka global, sementara Israel dalam kerangka survival regional. Ketika dua logika ini bertemu, yang muncul sering berupa strategi ambigu: tekanan maksimum tanpa deklarasi perang, serangan terbatas tanpa komitmen pendudukan, dan retorika keras tanpa keputusan final.

Dalam kebijakan publik, ini mirip pemerintah yang ingin menunjukkan ketegasan menghadapi krisis tetapi takut mengambil keputusan ekstrem karena konsekuensinya terlalu besar. Akibatnya kebijakan menjadi setengah jalan. Masalahnya, kebijakan setengah jalan dalam geopolitik justru membuka ruang salah hitung.

Perang Modern: Tidak Selalu Direncanakan, Sering Meledak Karena Salah Kalkulasi

Salah satu kesalahan besar dalam membaca geopolitik adalah mengira perang selalu direncanakan secara sadar. Faktanya, banyak perang besar terjadi karena eskalasi kecil yang tidak terkendali. Serangan dibalas serangan, lalu narasi nasionalisme memaksa pemimpin tampil keras, dan konflik berkembang melampaui niat awal.

Iran memiliki kemampuan militer yang tidak bisa diremehkan, termasuk jejaring sekutu dan proksi di kawasan seperti Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman. Artinya, jika perang pecah, besar kemungkinan bukan perang satu front, melainkan konflik regional yang menyebar cepat.

Dalam kondisi ekonomi global yang rapuh, konflik regional ini berpotensi memicu krisis energi. Selat Hormuz, jalur strategis distribusi minyak dunia, sering menjadi titik rawan ketika ketegangan meningkat. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur ini. Jika jalur terganggu, harga minyak bisa melonjak dan inflasi global bisa naik kembali.

Di sinilah perang Iran menjadi isu ekonomi global. Ketika ekonomi global terguncang, negara berkembang seperti Indonesia ikut terkena dampaknya, mulai dari harga BBM, tekanan fiskal subsidi, hingga volatilitas nilai tukar.

Mengapa Hegemoni Sulit Menang Total di Dunia yang Multipolar

Amerika Serikat tetap kuat, tetapi tidak lagi absolut. Dunia bergerak menuju sistem multipolar. Negara seperti China dan Rusia memiliki ruang memberi dukungan diplomatik dan ekonomi bagi Iran, meskipun tidak selalu terbuka. Perdagangan energi Iran dengan beberapa negara Asia tetap berjalan walau dibatasi.

Analogi ekonominya sederhana: Amerika Serikat seperti produsen tunggal yang dulu menguasai pasar. Kini muncul pesaing yang membuat konsumen punya pilihan. Ketika pilihan bertambah, daya tekan monopoli melemah. Hegemoni terhadap Iran menghadapi masalah yang sama. Tekanan tetap ada, tetapi efektivitasnya menurun.

Jika hegemoni tidak mampu mengubah perilaku Iran, Amerika Serikat menghadapi dilema. Mundur berarti kehilangan wibawa, maju berarti menghadapi risiko perang besar. Karena itu, strategi paling mungkin adalah mempertahankan tekanan dan memanfaatkan konflik terbatas untuk menjaga dominasi.

Apakah Akan Berujung Perang?

Pertanyaan awal tetap relevan: apakah hegemoni Amerika Serikat ke Iran akan berujung perang? Jawaban saya bukan ya atau tidak. Semuanya bergantung pada apakah eskalasi bisa dikendalikan.

Perang total tampak bukan pilihan rasional bagi Amerika Serikat saat ini karena biaya ekonomi dan politiknya besar. Namun konflik terbatas sangat mungkin terjadi. Serangan udara, sabotase fasilitas strategis, atau perang melalui proksi bisa berlanjut. Ini bentuk perang yang tidak selalu diumumkan, tetapi dampaknya nyata.

Di era kini, perang tidak selalu berbentuk invasi. Ia bisa berupa perang ekonomi, perang informasi, perang siber, serta operasi intelijen yang terus menggerogoti stabilitas. Iran sudah lama berada dalam situasi semacam ini.

Pelajaran bagi Indonesia: Minyak, Subsidi, Nilai Tukar

Bagi Indonesia, isu ini bukan sekadar berita luar negeri, melainkan sinyal ancaman ekonomi. Saat konflik Iran meningkat, harga minyak cenderung naik. Saat harga minyak naik, beban subsidi energi meningkat. Saat subsidi meningkat, ruang fiskal menyempit. Saat ruang fiskal menyempit, program sosial dan pembangunan bisa tertekan.

Artinya, konflik jauh di Timur Tengah bisa berujung pada masalah kesejahteraan rumah tangga di Jakarta, Surabaya, atau Makassar. Inflasi pangan bisa naik karena biaya logistik meningkat. Nilai tukar bisa tertekan karena investor global mencari aset aman. Rantai sebab akibat ini sering luput dari perhatian publik.

Karena itu, Indonesia perlu memperkuat ketahanan ekonomi, diversifikasi energi, dan diplomasi aktif. Dalam dunia multipolar, negara menengah tidak bisa hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi pengelola risiko.

Simpulan: Hegemoni yang Retak, Dunia yang Rapuh

Hegemoni Amerika Serikat atas Iran tidak otomatis berujung perang besar, tetapi ia menciptakan kondisi di mana perang kecil terus berlangsung dan perang besar selalu mungkin terjadi akibat salah hitung. Tekanan ekonomi telah lama menjadi alat utama, namun efektivitasnya berkurang karena Iran membangun daya tahan struktural. Di sisi lain, kepentingan Israel serta dinamika politik domestik Amerika Serikat menciptakan dorongan eskalasi yang tidak selalu terkendali.

Seperti api di dapur, konflik Iran bisa tetap kecil jika dijaga. Namun satu percikan tambahan dapat membuatnya menjalar. Dunia terlalu rapuh untuk menanggung perang besar baru, tetapi dunia juga terlalu penuh kepentingan untuk menjamin perang tidak terjadi. Bagi publik Indonesia, memahami dinamika ini bukan sekadar soal geopolitik, melainkan soal menjaga stabilitas ekonomi dan ruang kebijakan di dalam negeri.