Korupsi Marak di 2025, Yang Bayar Siapa?

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta

Korupsi sebagai Biaya Ekonomi

Korupsi bukan sekedar soal moral, responsnya sering berhenti pada seruan etika, kampanye, atau slogan. Tetapi korupsi dibaca sebagai biaya ekonomi, maka konsekuensinya langsung terasa pada hal yang paling konkret: mahalnya modal, rendahnya minat investasi, rapuhnya layanan publik, dan menurunnya kepercayaan warga pada negara.

CPI 2025: Sinyal yang Dibaca Pasar

Corruption Perceptions Index 2025 yang dirilis Transparency International pada 10 Februari 2026 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100, turun 3 poin dari tahun sebelumnya, dengan peringkat 109 dari 182 negara.

Pada saat yang sama, laporan globalnya menegaskan bahwa rata rata dunia jatuh ke 42 dan 122 negara mencetak skor di bawah 50, menandakan korupsi sektor publik yang meluas.

Ini bukan sekadar angka untuk diperdebatkan. Ini sinyal yang dibaca pasar.

Saya melihat CPI sebagai termometer kepercayaan. Ketika termometer turun, biaya ekonomi naik, meski kita tidak langsung melihatnya di struk belanja.

Biaya itu muncul dalam bentuk premi risiko, biaya modal, biaya kepatuhan, dan biaya hidup yang lebih tinggi akibat pelayanan publik yang tidak efisien.

CPI Turun, yang Membayar Siapa?

Masalahnya bukan hanya bahwa skor turun. Masalah yang lebih penting adalah siapa yang menanggung akibatnya.

Investor menanggungnya melalui biaya risiko yang lebih tinggi. Pengusaha menanggungnya melalui biaya perizinan yang lebih tidak pasti dan kompetisi yang tidak adil.

Warga menanggungnya melalui layanan publik yang bocor, proyek yang kualitasnya rendah, dan ketidakpercayaan yang menebal.

Transparency International dalam catatan analisis CPI 2025 menautkan memburuknya korupsi dengan melemahnya ruang sipil dan kebebasan media, sehingga semakin sulit bagi jurnalis independen, masyarakat sipil, dan pelapor untuk bersuara.

Ketika pengawasan publik melemah, korupsi menjadi lebih “murah” bagi pelaku dan lebih “mahal” bagi masyarakat.

Di Indonesia, Indonesia Corruption Watch menilai penurunan CPI terkait dengan normalisasi konflik kepentingan, nepotisme, dan patronase, termasuk kekhawatiran atas pejabat yang memegang peran ganda dan melemahnya ekosistem pemberantasan korupsi.

Kita bisa saja berbeda pandangan soal diagnosis politiknya, tetapi pesan kebijakan publiknya sama: ketika konflik kepentingan dianggap biasa, maka kebijakan rentan ditangkap oleh kepentingan sempit, dan ekonomi membayar dengan pertumbuhan yang tidak berkualitas.

Korupsi Itu Seperti Kebocoran di Pipa Utama, Bukan Sekadar Noda di Dinding

Agar topik ini tidak terasa abstrak, saya pakai analogi sederhana. Bayangkan rumah dengan pipa utama air bersih yang bocor halus.

Dari luar, dindingnya masih terlihat rapi. Tetapi tagihan air naik, tekanan air menurun, dan suatu saat pipa bisa pecah. Korupsi bekerja seperti kebocoran itu.

Ia tidak selalu terlihat dramatis, tetapi membuat biaya ekonomi merembes setiap hari.

Kebocoran ini juga menjelaskan mengapa negara bisa terlihat sibuk bergerak, namun hasilnya tidak sebanding.

Anggaran besar bukan jaminan layanan baik jika kebocoran terjadi dari perencanaan, pengadaan, sampai pengawasan. Karena itu, fokus kita bukan hanya “mengutuk korupsi”, melainkan menutup titik bocornya dengan alat kebijakan yang tepat.

Korupsi sebagai Sinyal Investasi: Premi Risiko dan Biaya Modal Ikut Naik

CPI pada dasarnya adalah indeks persepsi, tetapi persepsi adalah mata uang utama dalam investasi. Investor global tidak punya waktu mengaudit satu per satu prosedur perizinan di setiap negara.

Mereka membaca indikator, membaca tren, membaca apakah aturan mudah diprediksi, dan apakah penegakan hukum konsisten. Ketika skor turun, investor akan menambahkan “biaya ketidakpastian” ke dalam perhitungan mereka.

Dampaknya bisa berlapis. Pertama, premi risiko meningkat. Kedua, biaya modal naik karena investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk menutupi risiko tata kelola.

Ketiga, proyek yang layak secara ekonomi menjadi tidak layak karena biaya finansial dan biaya transaksi membengkak.

Keempat, pelaku usaha yang tidak punya akses ke jaringan kekuasaan tersingkir karena kalah di arena yang tidak adil. Pada akhirnya, ekonomi kehilangan kompetisi sehat, dan yang menang bukan yang paling produktif, tetapi yang paling dekat.

Karena itu, perbaikan CPI bukan sekadar memperbaiki citra. Perbaikan CPI adalah memperbaiki struktur biaya ekonomi.

Empat Reform Paling Cepat Memulihkan Persepsi, Jika Dilakukan dengan Disiplin

Kita sering tergoda membuat daftar reform yang panjang. Padahal yang diperlukan dalam 12 sampai 18 bulan ke depan adalah reform yang terlihat, terasa, dan bisa diverifikasi.

Dalam konteks itu, ada empat area yang menurut saya paling cepat memulihkan persepsi jika dijalankan serius.

1. Beneficial Ownership yang Terbuka

Pertama, beneficial ownership yang benar benar terbuka dan dapat dipakai untuk membongkar konflik kepentingan. Bukan sekadar database yang sulit diakses atau datanya tidak terverifikasi.

Yang dibutuhkan dunia usaha dan publik adalah kepastian: siapa pemilik manfaat sesungguhnya dari entitas yang ikut tender, ikut konsesi, atau mendapat fasilitas negara.

2. Reform Pengadaan Barang dan Jasa

Kedua, pengadaan barang dan jasa yang mengurangi ruang negosiasi gelap. Pengadaan adalah tempat uang publik paling rentan “bocor” karena nilai kontraknya besar dan prosesnya kompleks.

Reform tercepat bukan hanya digitalisasi, tetapi standardisasi, transparansi harga acuan, keterbukaan pemenang dan alasan evaluasi, serta audit berbasis risiko.

3. Perlindungan Whistleblower

Ketiga, perlindungan whistleblower yang nyata. Transparency International menekankan bahwa ketika ruang sipil dan media dibatasi, jurnalis dan pelapor makin sulit bersuara, dan korupsi makin mudah bersembunyi.

Tanpa perlindungan pelapor, sistem anti korupsi seperti rumah tanpa alarm. Pelanggar tidak takut, yang takut justru orang yang ingin melapor.

4. Penguatan Independensi Lembaga Pengawas

Keempat, penguatan independensi lembaga penegak dan pengawas, bukan hanya lewat pernyataan, tetapi lewat mekanisme.

Publik dan pasar menilai independensi dari dua hal: apakah lembaga bisa menyentuh kasus besar tanpa pilih pilih, dan apakah pimpinan lembaga bebas dari konflik kepentingan.

Bukan rahasia bahwa persepsi konflik kepentingan adalah racun bagi kepercayaan.

Keempat reform ini punya satu kesamaan. Semuanya bisa dibuktikan melalui perubahan proses dan keluaran kebijakan yang bisa dilihat publik, bukan hanya melalui pidato.

Mengukur Hasil dalam 12 sampai 18 Bulan: dari Proses ke Dampak yang Bisa Disentuh

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengukur hasilnya dalam 12 sampai 18 bulan. Saya tidak percaya pada ukuran tunggal. CPI sendiri dirilis tahunan dan dipengaruhi banyak variabel.

Karena itu, kita butuh indikator antara yang menunjukkan apakah kebocoran mulai ditutup.

Ukuran pertama adalah kualitas keterbukaan. Apakah beneficial ownership benar benar bisa diakses, diperbarui, dan digunakan untuk menolak peserta tender yang punya konflik kepentingan.

Ukuran kedua adalah kualitas pengadaan. Apakah semakin banyak paket tender yang transparan, semakin sedikit penunjukan yang tidak punya justifikasi, dan semakin kuat audit berbasis risiko.

Ukuran ketiga adalah perlindungan pelapor. Apakah ada mekanisme pelaporan yang aman, tindak lanjut yang jelas, dan kasus pembalasan terhadap pelapor ditindak.

Ukuran keempat adalah sinyal penegakan. Apakah penegakan menyasar jaringan, bukan hanya operator kecil.

Di sini saya ingin menambahkan satu pelajaran yang relevan dari penegakan hukum. Ketika Kejaksaan disebut menetapkan 11 tersangka dalam skema ekspor CPO dengan dugaan kerugian negara sampai Rp 14 triliun, publik menangkap pesan bahwa kasus besar disentuh.

Pesan seperti ini penting, tetapi akan cepat hilang jika tidak diikuti perbaikan sistem yang mencegah kebocoran serupa terjadi berulang.

Penegakan tanpa reform sistem adalah seperti mengeringkan lantai tanpa memperbaiki pipa bocor.

Penutup: Integritas Pemerintahan adalah Kebijakan Pro Pertumbuhan

Saya kembali ke pertanyaan awal. CPI turun tidak boleh berhenti sebagai drama moral. Ia harus dibaca sebagai kenaikan biaya ekonomi.

Jika kita ingin pertumbuhan yang lebih kuat, lebih tahan guncangan, dan lebih dirasakan masyarakat, maka integritas pemerintahan bukan pelengkap. Integritas adalah kebijakan pro pertumbuhan.

Dalam 12 sampai 18 bulan, publik berhak menuntut tanda tanda yang sederhana tetapi kuat: kepemilikan manfaat yang terbuka dan berguna, pengadaan yang makin sulit dimanipulasi, perlindungan pelapor yang membuat orang berani, dan independensi lembaga yang terasa dalam keberanian menindak tanpa pandang bulu.

Bila itu terjadi, persepsi akan mengikuti. Premi risiko turun, biaya modal membaik, kompetisi usaha menjadi lebih fair, dan kepercayaan publik pulih sedikit demi sedikit.

Korupsi memang isu moral. Tetapi bagi ekonomi, korupsi adalah biaya. Dan negara yang ingin tumbuh cepat harus berani menutup kebocoran, bukan sekadar mengecat dinding.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta