Oleh: Achmad Nur Hidayat — Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Mengapa pertumbuhan ekonomi 2025 terasa biasa saja, padahal kita memasuki era kepemimpinan baru, presiden baru, menteri baru, dan janji lompatan baru? Jika hasilnya tetap di kisaran yang itu itu saja, salah siapa? Pertanyaan itu wajar karena kita tidak hidup dari narasi, melainkan dari belanja dapur, cicilan, ongkos sekolah, dan peluang kerja. Ketika Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi pada Triwulan III 2025 tumbuh 5,04 persen secara tahunan, dengan akumulasi sampai Triwulan III 2025 sekitar 5,01 persen, angka itu tampak rapi di atas kertas, tetapi tidak otomatis terasa sebagai napas lega di dompet rumah tangga. Proyeksi sepanjang tahun 2025 juga tidak melampaui 5,2 persen. Dari pertanyaan ini, masalahnya bisa dirumuskan begini.
- Kita mengalami transisi politik, tetapi tidak mengalami transisi strategi ekonomi yang benar benar menyentuh kondisi lapangan, terutama daya beli yang melemah.
- Kita juga belum melihat keberanian menentukan arah, sehingga kebijakan berjalan seperti rutinitas, bukan sebagai terobosan.
Masalahnya Adalah Sebatas Janji Tanpa Realisasi
Sering kali kita terjebak pada dua ekstrem.- Yang satu menganggap selama angka pertumbuhan di sekitar 5 persen maka ekonomi baik baik saja.
- Yang lain menuntut loncatan instan, seolah mengganti pilot otomatis membuat pesawat naik kelas ketinggian.
Laporan media internasional bahkan mencatat kekhawatiran perlambatan pada 2025, termasuk pertumbuhan kuartal pertama 2025 yang disebut melemah, lalu pemerintah menggelontorkan stimulus untuk mendorong belanja dan menjaga laju mendekati 5 persen.Di titik ini, mengganti pejabat tanpa mengganti cara membaca realitas ekonomi ibarat mengganti sopir, tetapi peta rutenya tetap salah.
Termometer yang Salah Baca Suhu
Bayangkan ekonomi seperti rumah besar yang diatur oleh termostat. Jika termostat membaca suhu lebih hangat daripada kenyataan, pemanas tidak akan dinaikkan. Penghuni rumah menggigil, tetapi alat ukur bilang “aman”. Daya beli adalah suhu yang dirasakan penghuni rumah itu. Jika indikator lapangan seperti penjualan ritel, penyerapan kerja, dan beban biaya hidup tidak diperlakukan sebagai sinyal utama, maka kebijakan cenderung merasa “cukup” dengan pertumbuhan 5 persen. Akibatnya, negara tampak bergerak, tetapi banyak keluarga merasa berjalan di tempat. Maka ketika publik bertanya salah siapa, saya melihatnya bukan soal mencari kambing hitam, melainkan soal koreksi cara mengukur: apakah kita memulai dari rasa dingin yang dialami masyarakat, atau dari angka rata rata yang menutupi ketimpangan rasa.Mengapa 2025 Biasa Saja di Tengah Harapan Baru
Ada tiga hal yang membuat 2025 tidak otomatis berubah hanya karena rezim politik berganti.- Pertama, ekonomi Indonesia masih sangat ditopang konsumsi. Ketika daya beli melemah, efeknya menyebar ke mana mana. Pemerintah memang bisa membuat program, tetapi jika program tidak cepat mengangkat pendapatan riil dan kepastian kerja, konsumsi tetap rapuh.
- Kedua, dunia tidak sedang memberi karpet merah. Ketegangan perdagangan global, volatilitas pasar keuangan, serta risiko eksternal lain membuat ekspor dan investasi tidak semulus yang kita harapkan. Bahkan OECD menilai pertumbuhan Indonesia diproyeksikan sekitar 5,0 persen pada 2025 dan 2026, sebuah angka yang stabil tetapi tidak menggambarkan akselerasi besar.
- Ketiga, kita terlihat belum benar benar menentukan “mesin utama” untuk akselerasi. Kita bicara hilirisasi, transisi energi, pangan, digital, tetapi sering terjebak pada daftar niat, belum pada orkestrasi yang membuat investasi masuk, biaya logistik turun, dan produktivitas naik serentak. Tanpa arah yang tegas, kebijakan mudah menjadi tambal sulam.
Membaca Outlook 2026: Antara Target dan Kenyataan
Presiden Prabowo membawa imajinasi pertumbuhan tinggi, termasuk gaung target 8 persen. Dokumen perencanaan pemerintah juga memuat target ambisius menuju 8 persen pada 2029. Pemerintah pun mendorong optimisme bahwa target pertumbuhan tinggi bisa dikejar dalam beberapa tahun mendatang. Menteri Keuangan Purbaya menyuarakan keyakinan bahwa peluang mendorong pertumbuhan menuju 8 persen itu nyata. Tetapi proyeksi lembaga internasional yang cenderung lebih dingin memberi sinyal berbeda. IMF, dalam rilis konsultasi terbaru yang diberitakan luas pada Januari 2026, memprediksi pertumbuhan Indonesia 5,1 persen pada 2026. OECD pun berada di sekitar 5,0 persen untuk 2026. Media bisnis di dalam negeri merangkum proyeksi Bank Dunia, ADB, dan lainnya yang juga berkisar di sekitar 5 persen, bukan 6 atau 8. Di sinilah konflik persepsi muncul. Pemerintah menyambut positif angka IMF dan menyebut fundamental ekonomi kuat, tetapi publik menangkapnya sebagai konfirmasi bahwa ekonomi kita masih berjalan di jalur normal, bukan jalur akselerasi. Jadi, outlook 2026 “jauh dari harapan 8 persen” itu bukan sekadar soal pesimisme global. Itu tanda bahwa dunia membaca Indonesia sebagai ekonomi yang solid, tetapi belum menunjukkanOleh: Achmad Nur Hidayat — Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Mengapa pertumbuhan ekonomi 2025 terasa biasa saja, padahal kita memasuki era kepemimpinan baru, presiden baru, menteri baru, dan janji lompatan baru? Jika hasilnya tetap di kisaran yang itu itu saja, salah siapa? Pertanyaan itu wajar karena kita tidak hidup dari narasi, melainkan dari belanja dapur, cicilan, ongkos sekolah, dan peluang kerja. Ketika Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi pada Triwulan III 2025 tumbuh 5,04 persen secara tahunan, dengan akumulasi sampai Triwulan III 2025 sekitar 5,01 persen, angka itu tampak rapi di atas kertas, tetapi tidak otomatis terasa sebagai napas lega di dompet rumah tangga. Proyeksi sepanjang tahun 2025 juga tidak melampaui 5,2 persen. Dari pertanyaan ini, masalahnya bisa dirumuskan begini.
- Kita mengalami transisi politik, tetapi tidak mengalami transisi strategi ekonomi yang benar benar menyentuh kondisi lapangan, terutama daya beli yang melemah.
- Kita juga belum melihat keberanian menentukan arah, sehingga kebijakan berjalan seperti rutinitas, bukan sebagai terobosan.
Masalahnya Adalah Sebatas Janji Tanpa Realisasi
Sering kali kita terjebak pada dua ekstrem.- Yang satu menganggap selama angka pertumbuhan di sekitar 5 persen maka ekonomi baik baik saja.
- Yang lain menuntut loncatan instan, seolah mengganti pilot otomatis membuat pesawat naik kelas ketinggian.
Laporan media internasional bahkan mencatat kekhawatiran perlambatan pada 2025, termasuk pertumbuhan kuartal pertama 2025 yang disebut melemah, lalu pemerintah menggelontorkan stimulus untuk mendorong belanja dan menjaga laju mendekati 5 persen.Di titik ini, mengganti pejabat tanpa mengganti cara membaca realitas ekonomi ibarat mengganti sopir, tetapi peta rutenya tetap salah.
Termometer yang Salah Baca Suhu
Bayangkan ekonomi seperti rumah besar yang diatur oleh termostat. Jika termostat membaca suhu lebih hangat daripada kenyataan, pemanas tidak akan dinaikkan. Penghuni rumah menggigil, tetapi alat ukur bilang “aman”. Daya beli adalah suhu yang dirasakan penghuni rumah itu. Jika indikator lapangan seperti penjualan ritel, penyerapan kerja, dan beban biaya hidup tidak diperlakukan sebagai sinyal utama, maka kebijakan cenderung merasa “cukup” dengan pertumbuhan 5 persen. Akibatnya, negara tampak bergerak, tetapi banyak keluarga merasa berjalan di tempat. Maka ketika publik bertanya salah siapa, saya melihatnya bukan soal mencari kambing hitam, melainkan soal koreksi cara mengukur: apakah kita memulai dari rasa dingin yang dialami masyarakat, atau dari angka rata rata yang menutupi ketimpangan rasa.Mengapa 2025 Biasa Saja di Tengah Harapan Baru
Ada tiga hal yang membuat 2025 tidak otomatis berubah hanya karena rezim politik berganti.- Pertama, ekonomi Indonesia masih sangat ditopang konsumsi. Ketika daya beli melemah, efeknya menyebar ke mana mana. Pemerintah memang bisa membuat program, tetapi jika program tidak cepat mengangkat pendapatan riil dan kepastian kerja, konsumsi tetap rapuh.
- Kedua, dunia tidak sedang memberi karpet merah. Ketegangan perdagangan global, volatilitas pasar keuangan, serta risiko eksternal lain membuat ekspor dan investasi tidak semulus yang kita harapkan. Bahkan OECD menilai pertumbuhan Indonesia diproyeksikan sekitar 5,0 persen pada 2025 dan 2026, sebuah angka yang stabil tetapi tidak menggambarkan akselerasi besar.
- Ketiga, kita terlihat belum benar benar menentukan “mesin utama” untuk akselerasi. Kita bicara hilirisasi, transisi energi, pangan, digital, tetapi sering terjebak pada daftar niat, belum pada orkestrasi yang membuat investasi masuk, biaya logistik turun, dan produktivitas naik serentak. Tanpa arah yang tegas, kebijakan mudah menjadi tambal sulam.
