Memahami Operasi Trump Terhadap Maduro Venezuela (1/2 tulisan)

 

Pertanyaan yang Menggelitik Banyak Orang

Seorang presiden negara ditangkap lewat operasi militer, dibawa ke Amerika Serikat, lalu pemimpin AS berkata akan “menjalankan” negaranya untuk sementara, itu namanya menolong atau mengambil alih?

Ini pertanyaan yang hari hari ini, 3 Januari 2026, mengganggu kepala banyak orang, bukan hanya di Caracas, Ibukota Venezuela, tapi juga di banyak ibu kota dunia.

Ketika senjata dipakai untuk membuka pintu kekuasaan, siapa yang menentukan batasnya?

Apakah betul tujuan utamanya demokrasi dan stabilitas, atau ada tujuan yang lebih “bumi”, yaitu menguasai jalur uang, minyak, dan pengaruh?

Dunia tidak bisa terus menerus menerima logika “yang kuat berhak mengatur”. Jalan yang lebih aman dan lebih manusiawi adalah dialog, kemitraan saling menguntungkan, dan mekanisme internasional yang jelas.

Kalau tidak, kita sedang merawat tradisi hegemoni militer yang selalu punya dalih mulia, tapi sering berakhir pada trauma panjang.

Nasib Maduro di Pengadilan New York

Laporan berbagai media menyebut Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dalam operasi AS dan dibawa ke New York untuk menghadapi proses hukum.

Yang membuat situasi ini meledak bukan hanya penangkapannya, tetapi pernyataan Donald Trump yang menyusul.

Trump menyatakan Amerika akan “run” Venezuela sampai ada transisi yang dianggap aman dan layak.

Lalu datang bagian yang lebih keras bunyinya untuk telinga orang awam: Trump juga bicara soal perusahaan minyak AS yang akan masuk, membenahi infrastruktur migas, dan mulai “menghasilkan uang” bagi negara.

Di titik ini, politik luar negeri berubah rasa. Ini bukan lagi sekadar urusan keamanan atau penegakan hukum.

Ini seperti menyatukan urusan militer, urusan pemerintahan, dan urusan bisnis dalam satu tarikan napas.

Reaksi global pun cepat. Reuters melaporkan Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bertemu membahas aksi AS, dan Sekjen PBB menyebut langkah itu sebagai preseden berbahaya bagi hukum internasional dan prinsip Piagam PBB. Artinya, dunia juga paham, ini bukan urusan kecil.

Analogi Kunci Rumah Tetangga

Saya berusaha gunakan analogi sederhana supaya isu yang rumit ini terasa dekat.

Bayangkan ada satu rumah di kampung kita yang sudah lama jadi sumber ribut. Warga kesal, pemilik rumah dituduh macam macam.

Lalu suatu malam, aparat dari kampung sebelah masuk, menangkap pemilik rumah, dan bilang, “Tenang, kami akan mengurus rumah ini sementara.”

Lalu aparat itu menambahkan, “Kami juga akan panggil kontraktor kami untuk renovasi, kami kelola garasi, dan kami atur keluar masuk barang berharga di dalamnya.”

Masalahnya bukan renovasinya. Masalahnya siapa yang pegang kunci. Begitu kunci sudah pindah tangan, “sementara” bisa jadi lama, dan kepentingan yang tadinya disebut menolong bisa berubah jadi menguasai.

Di level negara, kunci itu namanya kedaulatan. Dan ketika kedaulatan disentuh dengan cara militer, luka sosialnya biasanya tidak sebentar.

Hegemoni Militer dengan Bahasa yang Lebih Blak blakan

Dulu, intervensi sering dibungkus dengan bahasa yang halus. Sekarang, bahasanya makin gamblang. Trump tidak hanya bicara mengganti rezim. Ia bicara menjalankan negara.

Ini seperti mengumumkan ke dunia bahwa aturan main bisa digeser oleh siapa yang punya kekuatan.

Time bahkan membandingkan situasi ini dengan Panama 1989, ketika AS menangkap Manuel Noriega.

Perbandingan itu penting bukan untuk nostalgia sejarah, tapi untuk mengingatkan kita bahwa pola semacam ini punya jejak panjang: operasi cepat, kemenangan di televisi, lalu pertanyaan besar tentang legitimasi dan dampak jangka panjang.

Dan dampak itu bukan cuma untuk Venezuela. Banyak pemimpin Amerika Latin bereaksi beragam, ada yang mengecam, ada yang menyambut.

Ini terlihat dari laporan yang menggambarkan kawasan terbelah antara “lega” dan “takut”.

Terbelahnya respons itu sendiri sudah jadi alarm: kalau tetangga saja berbeda sikap, artinya ini peristiwa yang menabrak rasa aman regional.

Minyak, Uang, dan Hegemoni

Sebagai ekonom, saya tidak bisa pura pura tidak melihat hubungan antara operasi politik dan urusan minyak.

Venezuela itu negara minyak. Ketika pernyataan politik langsung disambung dengan rencana masuknya perusahaan minyak AS, wajar kalau publik dunia bertanya, “Ini demi rakyat Venezuela atau demi kendali energi?”

Kita harus jujur: minyak itu bukan hanya komoditas. Minyak adalah tombol pengaruh. Siapa mengendalikan produksi, ekspor, dan infrastruktur, dia punya daya tawar.

Oleh karena itu, ketika Trump mengatakan AS akan mengurus, lalu menyinggung pengelolaan migas, pesan yang terbaca adalah paket lengkap: keamanan, kekuasaan, dan ekonomi dijalankan sekaligus.

Masalahnya, paket seperti ini hampir selalu melahirkan tiga risiko besar.

Pertama, risiko “pemerintahan stempel”. Kalau transisi berdiri di bawah bayang bayang pasukan asing, kelompok oposisi yang diuntungkan pun bisa tetap dicurigai sebagai titipan. Akibatnya, persatuan domestik makin sulit.

Kedua, risiko konflik baru. Ketika satu pihak merasa kalah bukan lewat politik, tapi lewat “ditarik paksa”, emosi sosial bisa meledak. Bukan hanya di pusat kota, tapi sampai ke desa desa.

Ketiga, risiko preseden global. Sekjen PBB sudah menyebut ini preseden berbahaya.

Kalau preseden ini dibiarkan, negara negara lain bisa meniru atau memanfaatkannya.

Dunia jadi tempat di mana hukum internasional bisa ditawar kalau punya cukup kapal, cukup pesawat, cukup pasukan.

Kenapa Dialog dan Kemitraan Lebih Masuk Akal

Saya tahu, akan ada yang bilang, “Kalau rezimnya otoriter, ya harus diturunkan.” Banyak orang memang marah pada Maduro dan catatan politik Venezuela yang gelap.

Tetapi di sinilah kita harus bedakan dua hal: menilai sebuah rezim, dan menyetujui cara menjatuhkannya.

Cara menentukan masa depan sebuah negara seharusnya tidak ditentukan oleh senjata dari luar.

Cara yang lebih waras adalah mendorong perubahan lewat tekanan diplomasi, mekanisme regional, dan insentif ekonomi yang membuat elite dan masyarakat punya jalan keluar tanpa perang.

Kemitraan saling menguntungkan itu bukan slogan. Itu cara kerja yang lebih stabil.

Kemitraan berarti kalau memang dunia ingin Venezuela membaik, bangun skema bantuan dan investasi yang transparan, diawasi internasional, dan diikat pada perbaikan institusi.

Bukan langsung mengumumkan “kami yang akan menjalankan”, lalu membicarakan perusahaan minyak tertentu.

Dialog berarti membuka ruang bagi semua kekuatan domestik Venezuela untuk bicara, termasuk kelompok yang selama ini saling curiga.

Dialog juga berarti melibatkan negara tetangga, karena dampak Venezuela selalu menyebar lewat migrasi, ekonomi, dan keamanan.

Dan yang paling penting, dialog berarti ada batas yang jelas. Batas waktu, batas kewenangan, batas siapa mengurus apa.

Itulah yang hari ini kabur ketika narasi “kami akan run negara itu” muncul ke publik.

Solusi yang Lebih Membumi dan Tidak Memelihara Luka

Kalau saya diminta menyusun jalan keluar yang lebih rasional, intinya ada pada “mengembalikan kunci” secepat mungkin ke tangan rakyat Venezuela, bukan memindahkannya ke tangan negara lain.

Pertama, proses transisi harus berada di bawah payung internasional yang diakui luas, bukan payung sepihak.

Pertemuan Dewan Keamanan PBB menunjukkan isu ini sudah jadi urusan global.

Kalau tujuannya demokrasi, maka pintunya harus demokratis pula, yaitu lewat forum yang sah dan diawasi.

Kedua, urusan minyak harus dibuat terang dari awal. Transparansi kontrak, siapa mengelola, berapa bagi hasil, bagaimana pengawasan.

Kalau ini gelap, rakyat akan menganggap transisi hanya pergantian “tuan rente”, bukan perbaikan nasib.

Ketiga, jalur dialog regional perlu diperkuat. Amerika Latin tidak boleh hanya jadi panggung perebutan pengaruh. Negara negara kawasan yang terbelah sikapnya hari ini butuh meja bersama untuk meredakan panas.

Keempat, untuk negara seperti Indonesia, pelajarannya jelas: kita harus konsisten membela prinsip kedaulatan dan hukum internasional, sambil memperkuat ketahanan energi dan ekonomi. Karena setiap guncangan geopolitik yang menyentuh minyak akan punya gelombang sampai ke harga dan stabilitas negara lain.

Dunia Seharusnya Memilih Akal Sehat bukan Otot

Pada akhirnya, persoalan Maduro, Trump, dan hegemoni militer AS bukan hanya cerita Venezuela. Ini cermin dunia.

Kalau dunia memilih jalan otot, kita akan hidup dalam era di mana siapa kuat berhak mengatur, lalu menyebutnya “transisi”.

Tetapi kalau dunia memilih akal sehat, dialog, dan kemitraan, kita punya peluang membangun tatanan yang lebih stabil. Yang kuat tetap kuat, tetapi tidak semena mena. Yang lemah tetap punya hak, bukan hanya jadi objek.

Saya memilih yang kedua. Karena stabilitas yang lahir dari senjata biasanya pendek umur dan mahal biayanya.

Stabilitas yang lahir dari dialog mungkin lambat, tetapi lebih tahan lama. Dan bagi rakyat biasa, yang dibutuhkan bukan drama geopolitik, melainkan hidup yang tenang, harga yang masuk akal, dan masa depan yang tidak ditentukan oleh suara helikopter di langit.

Jika “menjalankan” sebuah negara bisa diumumkan begitu saja di depan kamera, maka pekerjaan rumah kita sebagai komunitas global adalah mengembalikan batas.

Batas tentang kapan kekuatan boleh dipakai, bagaimana ia diawasi, dan kapan ia harus berhenti.