Jakarta: Pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta Achmad Nur Hidayat berpandangan langkah Presiden Prabowo Subianto yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan.
Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tiga bulan pertama 2025 telah defisit sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini setara dengan 16,9 persen dari target defisit APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
“Kondisi fiskal Indonesia saat ini tidak dalam posisi yang optimal untuk melanjutkan belanja besar-besaran di sektor yang belum mendesak seperti pembangunan IKN,” ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa, 22 April 2025.
Dia menyampaikan ruang fiskal yang tersedia sudah terbatas untuk membiayai program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan daerah. Belum lagi, tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang memberikan tekanan tambahan terhadap kinerja fiskal nasional.
“Sehingga, mengalihkan sebagian besar anggaran untuk pembangunan IKN dianggap belum menjadi kebutuhan mendesak,” tuturnya Achmad.
Jika pemerintah tetap memaksakan pemindahan ASN dan pembangunan besar-besaran IKN dalam periode 2025-2029, maka dikhawatirkan belanja negara akan semakin bias, bukan pro rakyat.
Padahal, ungkap Achmad, amanat konstitusi menekankan APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan demi ambisi simbolik yang belum tentu relevan dalam jangka pendek.
sumber: Metrotv
