Oleh: ACHMAD NUR HIDAYAT (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)
Dalam Leaders Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2024 di Lima, Peru, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdagangan antarnegara yang terbuka, teratur, dan adil.
Pernyataan ini mencerminkan kepedulian Indonesia terhadap tantangan global dalam mewujudkan perdagangan yang inklusif dan merata.
Indonesia menyakini perlunya komitmen kuat dari para pemimpin dunia untuk perdagangan yang bebas namun adil.
Indonesia menegaskan posisinya yaitu ingin memastikan bahwa kebijakan perdagangan global tidak hanya menguntungkan negara maju, tetapi juga memberikan ruang bagi negara berkembang dan kecil.
Hal ini relevan mengingat ketimpangan dalam perdagangan global sering menjadi isu yang menghambat kemajuan ekonomi negara-negara kecil.
Namun, sebenarnya pernyataan ini bukanlah hal baru.
Saat Presidensi G20 di Indonesia pada 2022, pesan serupa telah disampaikan, tetapi dunia justru menghadapi pelebaran konflik geopolitik dan ketidakadilan yang semakin mencolok.
Konflik Rusia-Ukraina saat itu menjadi sorotan utama, dan kini tragedi Gaza memperlihatkan semakin parahnya krisis kemanusiaan global.
Retorika tentang keterbukaan, keteraturan, dan keadilan dalam sistem dunia perlu melampaui ucapan dan bertransformasi menjadi aksi nyata.
Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan Asia-Pasifik, memiliki peran strategis untuk menjadi teladan dan pelopor dalam menciptakan sistem dunia yang lebih adil, bukan hanya di kawasan ini tetapi di seluruh pelosok dunia.
Konsep sistem dunia yang terbuka, teratur, dan adil telah menjadi aspirasi global sejak lama.
Prinsip ini mengacu pada perdagangan bebas tanpa hambatan proteksionis, sistem ekonomi yang transparan, dan pembagian manfaat yang merata antarnegara.
Namun, realitas menunjukkan bahwa dunia masih jauh dari tujuan ini. Ketimpangan ekonomi, konflik geopolitik, dan ketidaksetaraan dalam perdagangan global terus menjadi hambatan utama.
Negara-negara besar sering kali mendominasi sistem perdagangan global, sementara negara berkembang hanya menjadi pelengkap.
Data menunjukkan bahwa sebagian besar perdagangan dunia terkonsentrasi di tangan negara maju, sedangkan negara berkembang hanya mendapatkan sedikit manfaat. Ketimpangan ini menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit diatasi tanpa reformasi besar.
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam menciptakan sistem dunia baru yang lebih adil.
Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki pengaruh strategis di kawasan dan global. Namun, untuk menjadi teladan nyata, Indonesia harus memperkuat kebijakan nasional yang sejalan dengan komitmen global.
Upaya ini mencakup penguatan sektor domestik seperti UMKM dan industri dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi penonton di pasar internasional.
Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan daya saing melalui teknologi, efisiensi logistik, dan akses pembiayaan bagi usaha lokal. Peningkatan kemampuan domestik ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.
Di sisi lain, tantangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina dan tragedi Gaza menunjukkan bahwa sistem dunia saat ini rentan terhadap ketidakstabilan. Indonesia, dengan prinsip “bebas aktif,” memiliki legitimasi untuk memainkan peran mediator dalam menyelesaikan konflik global secara damai.
Keberhasilan Indonesia dalam menyuarakan perdagangan yang adil di APEC harus diikuti dengan konsistensi dalam forum internasional lainnya, seperti G20, ASEAN, dan PBB.
Dengan menjaga konsistensi ini, Indonesia dapat memastikan bahwa agenda keadilan perdagangan tetap menjadi prioritas utama.
Dunia membutuhkan sistem yang tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan.
Perdagangan bebas yang adil harus memberikan akses yang sama bagi semua negara, tanpa hambatan proteksionis yang merugikan negara kecil.
Sistem yang transparan dan terorganisasi dengan baik dapat menciptakan keadilan dalam pembagian manfaat perdagangan, termasuk akses terhadap teknologi, pasar, dan pembiayaan.
Dalam mewujudkan perdagangan bebas yang adil, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada negara maju dengan mengembangkan pasar regional di Asia-Pasifik.
Kerja sama dengan negara-negara ASEAN, China, dan India dapat menciptakan pasar alternatif yang lebih inklusif. Indonesia juga harus memanfaatkan revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas akses pasar internasional.
Selain itu, kerja sama Selatan-Selatan dapat menjadi strategi untuk memperjuangkan reformasi sistem perdagangan global yang lebih adil.
Indonesia dapat memimpin aliansi strategis di antara negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem perdagangan dunia.
Dunia membutuhkan sistem yang lebih terbuka, teratur, dan adil untuk mengatasi tantangan global saat ini.
Pernyataan Presiden Prabowo di APEC 2024 adalah langkah positif, tetapi Indonesia perlu melampaui retorika menuju implementasi nyata. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia-Pasifik, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam menciptakan sistem dunia baru yang lebih inklusif dan merata.
Dengan memperkuat kebijakan nasional, memainkan peran aktif dalam diplomasi global, dan menjaga konsistensi dalam forum internasional, Indonesia dapat memimpin perubahan menuju dunia yang lebih adil.
Namun, keberhasilan ini hanya dapat tercapai jika pemimpin dunia lainnya juga berkomitmen untuk melampaui konflik geopolitik dan bekerja sama menciptakan masa depan yang lebih baik.
Saatnya dunia berhenti berretorika dan mulai bertindak nyata. Indonesia harus berada di garis depan perubahan ini.
Sumber: strateginews.id
