JAKARTA, DISWAY.ID— Dengan semakin menjamurnya fenomena judi online (judol), pemberantasan (judol) sampai ke akar-akarnya menjadi salah satu hal yang paling dinanti oleh masyarakat.
Menurut keterangan Ekonom sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta, Achmad Nur Hidayat, pemberantasan judi online sebenarnya tidaklah sulit jika dilihat dari sisi teknis.
Namun pada kenyataannya, berbagai contoh penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan bahwa sistem pemberantasan ini belum solid dan cenderung rentan untuk dikorupsi. Hal ini tidak terkecuali dengan judol.
“Banyak pelaku bisnis judi online memanfaatkan peran pejabat untuk membantu operasional mereka, bahkan dengan menggunakan jaringan rekening dan pengelolaan keuangan yang rapi,” tutur Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Rabu 13 November 2024.
Dalam upaya mengatasi hal ini, Achmad menilai perlunya penegakan hukum yang transparan, dengan keterlibatan berbagai pihak independen yang memantau jalannya proses hukum.
Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa pihak-pihak yang berwenang memiliki integritas tinggi dan diawasi oleh komisi atau lembaga independen yang berwenang memeriksa tindakan aparat penegak hukum.
“Perlu adanya sanksi yang keras dan tegas terhadap mereka yang terbukti terlibat, baik dalam bentuk pemecatan, pencabutan hak pensiun, atau hukuman pidana berat,” jelas Achmad.
Selain itu, Achmad juga menambahkan bahwa Kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan harus memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem pengawasan internalnya.
Hal ini termasuk pengawasan dalam pemblokiran situs judi online yang perlu dipantau lebih ketat, mengingat celah yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk menerima imbalan dengan tidak memblokir situs-situs tersebut.
“Penguatan peran PPATK, serta peningkatan kapasitas teknologi untuk memantau transaksi digital, dapat membantu menutup akses para pelaku judi online dalam mengelola transaksi keuangan,” tutur Achmad.
Di sisi lain, masyarakat sipil juga perlu dilibatkan dalam mengawasi dan mendukung penegakan hukum, agar tidak ada celah bagi pejabat korup untuk menyalahgunakan jabatannya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik judi online dapat diminimalisir, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat dipulihkan.
Sumber: disway.id
