Rasa-rasanya, rencana pemindahan 1.700 Aparatur Sipil negara (ASN) dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) semakin tak jelas. Antar pejabat saling lempar.
Bisa jadi semuannya ini merupakan risiko. Karena, sejak awal, perencanaan megaproyek IKN yang nilainya Rp466 triliun ini, tidak matang. Orang Jawa bilang grusa-grusu. Wajar jika ASN ogah-ogahan disuruh pindah ke IKN. Bisa jadi, bosnya juga punya perasaan yang sama.
Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat pun sepakat. Bahwa pembangunan IKN di PPU, Kaltim yang merupakan proyek mercusuar mantan Presiden Jokowi yang saat ini semakin tak jelas nasibnya, merupakan bentuk kegagalan perencanaan.
“Sebenarnya bukan hanya soal perencanaannya yang serba cepat. Masalahnya cukup kompleks. Akibat ketidaksiapan ekosistem merembet ke mana-mana,” papar Matnur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Harus diakui, kata Matnur, kesan penolakan alias resistensi dari ASN, sulit ditutupi. Tentu saja, sikap itu tidak ditunjukkan dengan terang benderang. Maklumlah, mereka adalah bagian dari abdi negara yang harus tunduk kepada keputusan atasan.
Tentu saja, lanjut Matnur, penolakan ASN untuk pindah ke IKN itu, punya alasan kuat. Karena tidak ada jaminan mereka bisa hidup lebih bahagia jika pindah ke IKN yang belum ada apa-apanya itu. Misalnya, infrastrukturnya belum siap, apalagi fasilitas pendukung lainnya. Semua itu membuat ASN galau.
Keraguan Matnur terhadap rencana pemindahan 1.700 ASN ke IKN dalam waktu cepat, cukup beralasan. pada Senin (18/11/2024), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengeklaim seluruh ekosistem di IKN sudah siap menampung ASN pada tahun depan.
“Tapi semuanya bergantung Menpan RB (Rini Widyantini),” kata Basuki usai bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy di Kantor Bappenas, Jakarta.
Artinya, bolanya di tangan Menpan-RB Rini. Ini masalah rumit. Di era Jokowi saja, berkali-kali rencana pemindahan 1.700 ASN, ditunda. Awalnya direncanakan Juli 2024 ditunda ke September, ditunda lagi Oktober 2024 sebelum Jokowi lengser.
Ternyata meleset lagi. Kini, ada wacana pemindahan 1.700 ASN pada Januari 2025. Bisa saja mundur lagi. Tentunya, Menpan-RB akan berkonsultasi dengan banyak pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Masalahnya, pemindahan ASN ke IKN ini harus menunggu kepastian tentang surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota, ditandatangani Presiden Prabowo.
“Iya sampai hari ini Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia. Karena di pasal 70 UU DKJ dinyatakan UU ini berlaku sejak ditandatanganinya keputusan presiden terkait dengan pemindahan ibu kota,” kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas di DPR, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Menurut Menkum Supratman, Presiden Prabowo akan meneken kepres tersebut dengan satu syarat. Jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.
Masalahnya, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan infrastruktur ditahan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. Artinya, porsi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur tahun depan cukup kecil. Jadi, nasib IKN semakin mendekati mangkrak.
Sumber: inilah.com
