Tahun ini membawa keberuntungan besar bagi Sinar Mas Group, kerajaan bisnis milik taipan Franky Widjaja. Karena, Presiden Jokowi menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bumi Serpong Damai (BSD) miliknya.
Menurut Ekonom UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat, banyak spekulasi muncul pasca keputusan ganjil yang diambil Jokowi. Bahkan mengaitkannya investasi Sinar Mas Group di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Bisa jadi spekulasi itu benar. Berhubungan dengan pengusaha harus hati-hati betul. Karena filosofi pengusaha adalah cuan. Saya kasih satu harus dapat seribu.
Dari pemberian status PSN dan KEK untuk BSD, kira-kira Sinar Mas Group dapat apa? Menarik untuk membedah analisa dari Achmad Nur, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Insentif fiskal yang bakal direguk Sinar Mas Group, apa saja?
1. PPN dan PPnBM
Pembebasan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP), kawasan bebas, dan tempat penimbunan berikat kepada badan usaha dan/atau pelaku usaha.
2. Bea Masuk, PDRI dan Cukai
Pembebasan dan/atau penangguhan bea masuk., tidak dipungut Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), bebas cukai.
3. Pajak Daerah
Pengurangan pajak daerah dan/atau reitribusi daerah 50 persen hingga 100 persen.
4. Perizinan dan Pendanaan
Selain itu, status PSN dan KEK memberikan banyak keuntungan bagi BSD. Proses perizinan untuk berbagai sektor bisnis bakal cepat.
Untuk pendanaan, awalnya ditanggung swasta. Namun bukan masalah karena keuntungan yang dikeruk BSD, atau Sinar Mas Group bakal lebih besar lagi.
Keputusan KEK BSD Mencurigakan
Menurut Achmad Hidayat, pemberian status KEK di BSD yang diputuskan di ujung pemerintahan Jokowi, sangatlah tidak lazim. Menimbulkan pertanyaan besar.
Apakah untuk mempercepat agenda tertentu? Atau ada dorongan dari pihak-pihak yang berkepentingan di balik layar?
Keputusan strategis semacam ini biasanya membutuhkan waktu dan evaluasi mendalam, sehingga penetapan mendadak di akhir masa jabatan terlihat aneh dan kurang transparan.
Penetapan ini bisa dilihat sebagai langkah untuk mengamankan kepentingan pihak-pihak tertentu sebelum pergantian pemerintahan terjadi.
Dalam konteks ini, keputusan Jokowi menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan lain yang mendesak. Terutama, karena Sinarmas Group memiliki keterlibatan besar di proyek IKN.
Sumber: inilah.com
