JAKARTA, DISWAY.ID– Deflasi beruntun masih terus melanda dunia perekonomian Indonesia selama empat bulan berturut-turut.
Bahkan, deflasi ini diperkirakan akan berlanjut hingga bulan Oktober 2024 ini. Tidak hanya itu, sejumlah pengamat ekonomi juga mengungkapkan bahwa deflasi ini juga menjadi penanda dari adanya ketimpangan ekonomi yang semakin menganga.
Menurut Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ketimpangan ini dapat berpotensi untuk menimbulkan dampak buruk terhadap stabilitas sosial.
Menurutnya, sejarah sendiri sudah membuktikan bahwa kesenjangan yang tidak tertangani dapat memicu ketidakpuasan sosial yang lebih besar, berujung pada masalah-masalah sosial seperti meningkatnya kriminalitas atau konflik horizontal.
“Jika kita melihat lebih dalam, fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi yang ada belum berhasil menjawab persoalan mendasar terkait pemerataan kesejahteraan,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Selasa 1 Oktober 2024.
Menurut Achmad, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan ini. Salah satunya adalah dengan memperkuat kebijakan redistribusi ekonomi.
Dalam hal ini, Pemerintah bisa mengambil langkah untuk memperbaiki sistem perpajakan, memastikan bahwa kelompok berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan negara.
“Pajak yang progresif dan efektif dapat digunakan untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran, seperti subsidi kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat bawah,” jelas Achmad.
Selain itu, Achmad melanjutkan, kebijakan yang mendorong pertumbuhan UMKM, memberikan akses terhadap modal bagi masyarakat kecil, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif sangat diperlukan.
“Langkah-langkah ini akan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian,” ujar Achmad.
Di sisi lain, Achmad juga menghimbau Pemerintah untuk memastikan bahwa program bantuan sosial atau subsidi yang ada saat ini betul-betul menjangkau mereka yang paling rentan.
Menurutnya, bantuan langsung tunai, subsidi bahan pokok, serta program perlindungan sosial lainnya perlu didesain ulang agar lebih efisien dan tidak salah sasaran.
“Ini penting agar daya beli masyarakat bawah bisa kembali pulih, sehingga mereka mampu berkontribusi dalam roda ekonomi nasional,” tegasnya.
Dalam jangka panjang, masalah ketimpangan ini tidak hanya menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga bagi stabilitas sosial. Jika dibiarkan, ketidakadilan ekonomi ini bisa memicu berbagai masalah sosial yang lebih besar.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas dan terukur untuk mengatasi ketimpangan ini, sehingga semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Sumber: disway.id
